Sumbardaily.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) secara resmi menyerahkan proposal pembangunan Pusat Kebudayaan Sumbar kepada Kementerian Kebudayaan RI dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp382,65 miliar.
Proposal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah kepada Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon sebagai langkah awal untuk mendorong realisasi pembangunan kawasan budaya terpadu di Ranah Minang.
Penyerahan proposal pembangunan tersebut berlangsung di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (13/3/2026).
Inisiatif pembangunan Pusat Kebudayaan Sumbar ini dirancang sebagai pusat pengembangan seni, pelestarian tradisi Minangkabau, sekaligus ruang penguatan sektor ekonomi kreatif di Sumbar.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menjelaskan bahwa pembangunan kawasan budaya ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat infrastruktur kebudayaan di Sumbar.
Selain itu, fasilitas tersebut juga diharapkan menjadi ruang terpadu bagi berbagai aktivitas seni dan budaya masyarakat Minangkabau.
“Kami berharap dukungan dari Kementerian Kebudayaan agar pembangunan pusat kebudayaan ini bisa segera direalisasikan,” kata Mahyeldi dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/3/2026).
Menurut Mahyeldi, konsep pembangunan Pusat Kebudayaan Sumbar dirancang dalam tiga zona utama yang saling terintegrasi. Setiap zona memiliki fungsi berbeda untuk mendukung kegiatan seni, budaya, hingga pengembangan ekonomi kreatif.
Zona A akan difokuskan pada pembangunan sarana dasar kawasan. Infrastruktur yang direncanakan meliputi pembangunan jalan kawasan, kantor UPTD Taman Budaya, lounge, galeri seni, serta amfiteater terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang pertunjukan budaya bagi masyarakat dan pelaku seni.
Sementara itu, Zona B dirancang sebagai pusat aktivitas seni dan kreativitas. Di kawasan ini akan dibangun berbagai fasilitas pendukung kegiatan budaya, seperti kios seni, lapau budaya, musala, ruang workshop seni lukis dan patung, studio tari, aula kegiatan, serta ruang pelestarian tradisi Minangkabau seperti pasambahan dan makan bajamba.
Selain itu, zona ini juga akan dilengkapi dengan gudang karya seni untuk menyimpan berbagai hasil karya para seniman.
Zona B juga dirancang memiliki fasilitas modern yang mendukung perkembangan seni dan budaya kontemporer. Fasilitas tersebut mencakup perpustakaan budaya, laboratorium sastra lisan, studio fotografi, studio film, ruang podcast, ruang multimedia, serta teater utama yang dapat digunakan untuk berbagai pementasan seni berskala besar.
Adapun Zona C dirancang sebagai kawasan pendukung yang melengkapi aktivitas kebudayaan. Pada zona ini akan dibangun berbagai fasilitas tambahan seperti teater kecil, kantor Dinas Kebudayaan, serta area pelayanan hotel yang dilengkapi dengan restoran, ballroom, dan kamar hotel.
Fasilitas ini diproyeksikan mampu menunjang penyelenggaraan berbagai kegiatan seni dan event budaya dalam skala besar.
Selain mengajukan pembangunan pusat kebudayaan, Mahyeldi juga menyampaikan usulan lain kepada Kementerian Kebudayaan, yakni revitalisasi eks kantor Pemerintah Gubernur Wilayah yang berlokasi di Jalan Setia Budi, Parak Kopi, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi.
Menurut Mahyeldi, bangunan tersebut memiliki nilai sejarah penting bagi Sumbar. Oleh karena itu, kawasan tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari destinasi wisata budaya yang dapat memperkuat narasi sejarah daerah.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyarankan agar pengembangan kawasan kebudayaan di Sumatera Barat dapat melibatkan kolaborasi dengan Hotel Indonesia Natour (HIN), salah satu BUMN yang mengelola jaringan hotel milik negara.
Menurut Fadli, sinergi dengan pengelolaan hotel BUMN dapat memberikan dukungan fasilitas akomodasi yang memadai bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan seni dan budaya.
“Pengembangan kawasan kebudayaan bisa disinergikan dengan pengelolaan hotel BUMN di bawah HIN agar kegiatan seni dan budaya dapat didukung fasilitas akomodasi,” ujar Fadli.
Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan kawasan budaya tersebut berpotensi diintegrasikan dengan fasilitas pertemuan dan penyelenggaraan berbagai event di hotel-hotel milik BUMN yang dikelola HIN.
Dalam kesempatan yang sama, Fadli Zon turut menyoroti pentingnya penguatan narasi sejarah di Sumatera Barat, yang dikenal sebagai daerah kelahiran sejumlah tokoh nasional.
Menurutnya, potensi sejarah tersebut perlu diangkat sebagai bagian dari pengembangan wisata sejarah dan edukasi bagi generasi muda.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah memasang penanda sejarah di rumah atau lokasi kelahiran tokoh-tokoh nasional asal Sumbar, seperti Sutan Sjahrir dan Abdul Muis.
Upaya tersebut dinilai dapat memperkuat identitas sejarah daerah sekaligus meningkatkan daya tarik wisata budaya di Sumbar.
Fadli Zon juga menyampaikan ketertarikannya untuk meninjau langsung lokasi rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Sumbar sebelum pembahasan lebih lanjut dilakukan di tingkat kementerian.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kesiapan lahan serta konsep pembangunan yang diusulkan oleh Pemprov Sumbar, sehingga proyek pengembangan kawasan budaya tersebut dapat dibahas secara komprehensif di tingkat pemerintah pusat. (*)
