Sumbardaily.com – Penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah kembali menjadi perhatian publik seiring munculnya potensi perbedaan hari raya Idul Fitri 2026 antara Muhammadiyah dan pemerintah.
Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan awal Syawal jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026, berdasarkan metode hisab yang digunakan secara konsisten.
Penjelasan terkait penetapan tersebut disampaikan oleh Oman Fathurohman dalam podcast Jejak Ulama Tarjih yang tayang di Tarjih Channel pada Selasa (17/3/2026).
Dalam paparannya, Oman menguraikan dasar penentuan Muhammadiyah sekaligus menjelaskan kemungkinan terjadinya perbedaan dengan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai acuan dalam menentukan awal bulan Hijriah.
Sistem ini bertumpu pada metode hisab atau perhitungan astronomi, yang dinilai mampu memberikan kepastian waktu jauh hari sebelumnya.
“Untuk Muhammadiyah jelas. Dengan KHGT, 1 Syawal itu Jumat, 20 Maret 2026,” ujar Oman dikutip Kamis (19/3/2026).
Menurutnya, keunggulan pendekatan hisab terletak pada kepastian dan konsistensi yang dihasilkan.
Dengan metode ini, umat Islam dapat mempersiapkan pelaksanaan ibadah dan perayaan Idul Fitri lebih awal tanpa harus menunggu hasil pengamatan hilal.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Agama menggunakan pendekatan berbeda, yakni kriteria visibilitas hilal yang dikenal sebagai standar MABIMS.
Dalam kriteria tersebut, tinggi hilal minimal harus mencapai 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
Oman menjelaskan, berdasarkan data astronomi pada malam 29 Ramadan atau 19 Maret 2026, posisi hilal di Indonesia belum memenuhi kedua parameter tersebut secara bersamaan.
Kondisi ini membuka peluang pemerintah menetapkan 1 Syawal sehari setelahnya.
“Kalau melihat data, pada Kamis malam itu belum memenuhi kriteria. Maka kemungkinan besar pemerintah menetapkan 1 Syawal pada Sabtu,” jelasnya.
Dengan demikian, terdapat potensi perbedaan waktu perayaan Idul Fitri, di mana Muhammadiyah akan merayakannya pada Jumat, 20 Maret 2026, sementara pemerintah kemungkinan menetapkannya pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Lebih lanjut, Oman juga menyoroti dinamika antara metode rukyat dan kriteria astronomis yang digunakan dalam sidang isbat. Ia menyebutkan bahwa laporan rukyat tidak selalu diterima apabila tidak sesuai dengan parameter yang telah ditentukan.
“Sering kali yang terjadi, laporan terlihatnya hilal ditolak karena tidak sesuai kriteria,” ungkapnya.
Hal tersebut menunjukkan bahwa kriteria visibilitas hilal tidak hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi juga sebagai alat verifikasi terhadap keabsahan hasil pengamatan di lapangan.
Dalam pandangannya, perbedaan penetapan awal Syawal ini berakar pada perbedaan pendekatan metodologis. Muhammadiyah memilih hisab karena dinilai memberikan kepastian yang lebih tinggi, sementara pendekatan rukyat bersifat lebih situasional dan bergantung pada kondisi lapangan.
“Hisab itu memberi kepastian. Itu sebabnya Muhammadiyah memilih hisab,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penerapan KHGT juga menjadi upaya untuk menjawab kebutuhan umat Islam secara global, sehingga tidak lagi terbatas pada batasan wilayah lokal seperti metode konvensional sebelumnya.
Oman menilai bahwa potensi perbedaan dalam penetapan Idul Fitri bukanlah hal baru. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari ijtihad dalam memahami metode penentuan awal bulan Hijriah.
Namun demikian, ia mengingatkan agar perbedaan tersebut tidak menjadi sumber perpecahan di tengah masyarakat. Sebaliknya, hal itu harus disikapi sebagai bagian dari dinamika keilmuan dalam Islam.
“Ini wilayah ijtihad. Yang penting bagaimana kita menyikapinya dengan bijak,” ujarnya.
Dengan adanya perbedaan metode antara hisab dan rukyat, masyarakat diimbau untuk tetap saling menghormati dalam menyikapi perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 2026. (*)
