Sumbardaily.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan sekaligus pemulihan ekosistem mangrove nasional dengan menargetkan rehabilitasi lebih dari 17.000 hektare mangrove sepanjang 2026.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan hutan mangrove yang memiliki peran penting bagi keberlanjutan lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Mangrove Sedunia Tahun 2026 yang berlangsung di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali, Minggu (26/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Rohmat menjelaskan Indonesia memiliki kekayaan mangrove yang sangat besar. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional Tahun 2025, luas mangrove nasional mencapai 3,45 juta hektare atau sekitar 23 persen dari total mangrove dunia.
Dari jumlah tersebut, sekitar 2,73 juta hektare atau sekitar 80 persen berada di dalam Kawasan Hutan yang menjadi tanggung jawab langsung Kementerian Kehutanan.
Menurutnya, besarnya luasan mangrove tersebut bukan hanya menjadi potensi sumber daya alam, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus dijaga secara berkelanjutan.
"Anugerah sumber daya alam ini sekaligus menjadi amanah besar bagi Indonesia untuk memimpin pengelolaan mangrove dunia secara berkelanjutan. Menjaga mangrove berarti menjaga kehidupan sekaligus mengamankan masa depan generasi mendatang," tegas Wamenhut Rohmat Marzuki dilansir laman Kemenhut.
Ia juga memaparkan capaian rehabilitasi mangrove yang telah dilakukan pemerintah bersama berbagai mitra pembangunan. Hingga akhir 2025, rehabilitasi mangrove telah mencapai luas 91.678 hektare.
Komitmen tersebut akan terus dilanjutkan pada 2026 melalui rehabilitasi lebih dari 17.000 hektare mangrove yang dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Pelaksanaan program dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah mitra pembangunan, di antaranya Mangroves for Coastal Resilience (M4CR), Forest Programme VI, Japan International Cooperation Agency (JICA), serta Nature-based Solutions for Climate-Smart Livelihoods in Mangrove Landscapes (Nasclim).
Selain berfokus pada pemulihan ekosistem, program rehabilitasi dan perlindungan kawasan hutan mangrove juga memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pesisir.
Rohmat menyebutkan, berbagai bentuk kolaborasi yang telah dijalankan mampu membuka kesempatan kerja bagi puluhan ribu masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola perlindungan mangrove di tingkat desa.
"Dukungan kolaboratif ini telah menciptakan lapangan kerja bagi 64.386 orang, mendukung lahirnya 63 Peraturan Desa tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, serta menyalurkan hibah usaha masyarakat sebesar Rp 16,29 miliar. Ini menunjukkan bahwa rehabilitasi mangrove mampu memulihkan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung," tambah Wamenhut.
Menurutnya, keberhasilan menjaga ekosistem mangrove tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat sinergi agar upaya pelestarian berjalan secara berkelanjutan.
"Oleh karena itu, komitmen, kolaborasi, dan inovasi dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam melestarikan ekosistem mangrove," ujarnya.
Langkah yang dijalankan Kementerian Kehutanan tersebut juga sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) Nasional 2026-2055.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada terciptanya hubungan harmonis antara manusia dan alam, optimalisasi potensi blue carbon, serta pengembangan ekonomi hijau berbasis masyarakat pesisir.
Peringatan Hari Mangrove Sedunia Tahun 2026 merupakan agenda nasional yang diinisiasi bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Pemerintah Provinsi Bali.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penanaman bibit mangrove bersama di kawasan Ekowisata Mangrove Batu Lumbang, Tahura Ngurah Rai. Selanjutnya dilakukan penyerahan bibit secara simbolis, dialog melalui telekonferensi untuk penanaman mangrove serentak di berbagai daerah di Indonesia, hingga diskusi interaktif mengenai penataan Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM).
Melalui peringatan tersebut, Kementerian Kehutanan kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kelestarian kawasan hutan mangrove di tingkat tapak. Upaya itu diharapkan mampu menjaga keselamatan ekologi sekaligus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir Indonesia. (*)
