Sumbardaily.com – Isu LGBT kembali menjadi sorotan dalam agenda deklarasi Minangkabau Anti Narkoba dan LGBT yang digelar di Kota Padang. Dalam kegiatan yang berlangsung bertepatan dengan Car Free Day pada Minggu (21/6/2026), Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat (Sumbar), Fauzi Bahar, menyampaikan sejumlah pandangan terkait upaya membatasi ruang gerak perilaku yang dinilainya menyimpang di tengah masyarakat.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam pernyataannya adalah ajakan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jasa kelompok yang disebutnya sebagai bencong dalam berbagai kegiatan resepsi pernikahan, baik sebagai penyanyi, pembawa acara (MC), maupun penata rias atau make-up artist.
Menurut Fauzi Bahar, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah semakin meluasnya fenomena LGBT di Sumbar. Ia menilai peran masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan sosial agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.
Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela aksi pengumpulan seribu tanda tangan yang menjadi bagian dari deklarasi Minangkabau Anti Narkoba dan LGBT. Kegiatan itu dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari jajaran Forkopimda Sumbar, tokoh adat, cadiak pandai, bundo kanduang, hingga sejumlah organisasi kemasyarakatan.
“Kita tidak ingin LGBT terus merambat di Sumbar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah tidak mempekerjakan bencong-bencong sebagai pekerja seni dan penata rias saat hajatan perkawinan,” ujar Fauzi Bahar.
Dalam kesempatan tersebut, Fauzi Bahar juga memaparkan data yang menurutnya menggambarkan keberadaan komunitas LGBT di Sumbar. Ia menyebut jumlah pelaku LGBT di provinsi tersebut mencapai sekitar 50 ribu orang.
Menurut Fauzi, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena dinilai memiliki dampak sosial dan kesehatan yang serius. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 10 persen dari jumlah tersebut merupakan penderita HIV.
“Saat ini, dari 50 ribu LGBT di Sumbar, 10 persennya penderita HIV,” katanya.
Selain menyoroti persoalan LGBT di tengah masyarakat, Fauzi Bahar turut memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil institusi kepolisian dalam menangani anggotanya yang terbukti terlibat dalam LGBT.
Menurutnya, kebijakan yang diterapkan Polri dengan memberhentikan anggota yang terbukti terlibat merupakan bentuk ketegasan yang patut diapresiasi. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi lembaga dan institusi lainnya dalam menerapkan kebijakan serupa.
Fauzi berharap kebijakan yang sama juga dapat diterapkan secara luas oleh pemerintah daerah, baik di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota.
Ia menilai ketegasan diperlukan untuk mencegah semakin berkembangnya fenomena LGBT di lingkungan birokrasi dan pemerintahan.
Lebih lanjut, Fauzi Bahar juga menyinggung mengenai aparatur sipil negara (ASN). Saat dimintai pandangannya terkait kemungkinan adanya ASN yang terjangkit HIV akibat keterlibatan dalam LGBT, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pemberian sanksi tegas.
Menurut Fauzi, salah satu bentuk sanksi yang dapat diterapkan adalah pemberhentian dari status kepegawaian apabila terbukti terjangkit HIV yang berasal dari aktivitas LGBT.
“Jika ASN tersebut terkena HIV dari LGBT, saya menyarankan pemerintah memecatnya,” tegas Fauzi Bahar. (*)
