Sumbardaily.com – Pembangunan jalan Tol Padang–Bukittinggi–Payakumbuh kembali menjadi perhatian publik. Di satu sisi, jalan tol dipandang sebagai kebutuhan strategis untuk mempercepat konektivitas, menekan waktu perjalanan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat hubungan Sumatera Barat (Sumbar) dengan wilayah lain.
Namun di sisi lain, pembangunan infrastruktur tersebut juga memunculkan kekhawatiran masyarakat adat, terutama terkait dampaknya terhadap tanah ulayat dan kehidupan nagari.
Ketua Pusat Riset dan Pengembangan Transportasi Universitas Andalas (Unand), Yosritzal, Ph.D, menilai perbedaan pandangan tersebut tidak semestinya dibaca sebagai pertentangan sederhana antara pembangunan dan adat.
Menurutnya, persoalan pembangunan Tol Padang–Bukittinggi–Payakumbuh jauh lebih kompleks karena menyangkut keseimbangan antara manfaat ekonomi, keadilan sosial, penerimaan masyarakat, hingga keberadaan ruang hidup yang memiliki nilai sejarah dan budaya.
"Sebagai akademisi yang meneliti sistem transportasi dan perilaku perjalanan masyarakat, saya melihat bahwa pembangunan infrastruktur selalu menuntut keseimbangan antara manfaat ekonomi, keadilan sosial, dan penerimaan masyarakat," kata Yosritzal, dilansir dari Kepakaran Unand, Minggu (9/8/2026).
Ia menjelaskan, jalan tol tidak hanya dibangun berdasarkan perhitungan teknis dan finansial. Infrastruktur tersebut juga melintasi ruang hidup masyarakat yang memiliki sejarah, nilai budaya, serta fungsi ekonomi yang tidak selalu dapat diukur menggunakan nilai uang.
Karena itu, menurut Yosritzal, pembahasan mengenai pembangunan Tol Padang–Bukittinggi–Payakumbuh perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas. Infrastruktur memang diperlukan untuk meningkatkan konektivitas Sumbar, tetapi proses pembangunannya juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar trase.
Penelitian Jalan Tol Padang–Sicincin
Yosritzal mengatakan, penelitian yang dilakukannya mengenai pilihan masyarakat terhadap Jalan Tol Padang–Sicincin memberikan gambaran bahwa masyarakat pada dasarnya tidak menolak keberadaan jalan tol.
Penelitian tersebut dilakukan terhadap 225 pengguna mobil pribadi pada koridor Padang–Padang Panjang melalui Lembah Anai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan masyarakat untuk menggunakan jalan tol sangat dipengaruhi oleh manfaat yang mereka rasakan.
Ketika penghematan waktu perjalanan dianggap sepadan dengan tarif yang harus dibayarkan, minat masyarakat menggunakan jalan tol meningkat. Sebaliknya, apabila manfaat yang diperoleh masih terbatas, banyak pengguna kendaraan tetap memilih menggunakan jalan non-tol.
Temuan tersebut dinilai cukup mudah dipahami karena Tol Padang–Sicincin saat ini masih merupakan bagian awal dari jaringan jalan tol yang lebih panjang.
Setelah keluar dari jalan tol, perjalanan menuju Padang Panjang, Bukittinggi, maupun Payakumbuh masih melewati ruas Lembah Anai. Kondisi tersebut menyebabkan penghematan waktu perjalanan yang dirasakan pengguna belum sebesar yang diharapkan.
Dalam situasi seperti itu, sebagian besar responden dalam penelitian menilai tarif sekitar Rp30.000 lebih sesuai dibandingkan tarif Rp50.500 yang disimulasikan dalam penelitian.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan masyarakat dalam menggunakan jalan tol tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan infrastruktur. Masyarakat juga akan mempertimbangkan seberapa besar manfaat yang benar-benar mereka peroleh dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan.
Dengan demikian, keberadaan Tol Padang–Sicincin tidak serta-merta membuat seluruh pengguna kendaraan beralih dari jalan non-tol. Selama perjalanan setelah keluar dari jalan tol masih menghadapi ruas yang sama dan penghematan waktu belum signifikan, sebagian pengguna akan tetap melihat jalan non-tol sebagai pilihan yang lebih sesuai.
Nilai Strategis Baru Terasa Jika Tersambung hingga Riau
Meski demikian, Yosritzal mengingatkan agar masa depan pembangunan jalan tol di Sumbar tidak dinilai hanya berdasarkan pengalaman pada satu ruas. Menurutnya, nilai strategis jalan tol baru akan terasa ketika koridornya tersambung hingga Bukittinggi, Payakumbuh, bahkan Riau.
Ketika jaringan tersebut telah tersambung, penghematan waktu perjalanan diperkirakan menjadi lebih besar. Selain itu, biaya logistik dapat menurun dan hubungan ekonomi antara Sumbar dengan Riau semakin kuat.
Konektivitas yang lebih baik juga dapat mendukung distribusi berbagai komoditas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di antaranya distribusi hasil pertanian, perdagangan, pariwisata, hingga aktivitas masyarakat perantauan yang selama ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah.
Karena itu, pembangunan Tol Padang–Bukittinggi–Payakumbuh tidak semestinya hanya dipandang sebagai proyek pembangunan jalan. Koridor tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan hubungan ekonomi antardaerah.
Namun, manfaat tersebut baru akan lebih optimal apabila jaringan jalan tol dapat terhubung secara utuh dengan kawasan-kawasan yang menjadi tujuan perjalanan masyarakat dan pusat kegiatan ekonomi.
Tol Bukan Satu-satunya Jawaban Transportasi Sumbar
Di tengah pembahasan mengenai pembangunan jalan tol, Yosritzal juga mengingatkan bahwa jalan tol bukan satu-satunya jawaban terhadap kebutuhan transportasi Sumbar.
Menurutnya, Sumbar memiliki sejarah panjang perkeretaapian yang pernah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat. Karena itu, reaktivasi jalur kereta api patut dipertimbangkan kembali sebagai bagian dari sistem transportasi yang terpadu.
Dalam sistem transportasi tersebut, jalan tol dan kereta api memiliki fungsi yang berbeda. Jalan tol dapat melayani kendaraan pribadi dan distribusi logistik. Sementara kereta api dapat menyediakan angkutan massal yang lebih efisien, lebih aman, dan lebih ramah lingkungan.
Keduanya, kata Yosritzal, bukan pilihan yang saling meniadakan. Sebaliknya, jalan tol dan kereta api dapat saling melengkapi dalam membangun sistem transportasi Sumbar yang lebih terintegrasi.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan transportasi tidak hanya diarahkan untuk memperbanyak infrastruktur jalan, tetapi juga memastikan tersedia pilihan moda yang dapat melayani kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi secara lebih efisien.
Tanah Ulayat Jadi Persoalan Paling Sensitif
Menurut Yosritzal, persoalan yang paling sensitif dalam pembangunan Tol Padang–Bukittinggi–Payakumbuh justru berada di luar aspek teknis transportasi, yakni tanah ulayat.
Di banyak daerah, pembebasan lahan kerap dipahami sebagai transaksi antara pemilik tanah dan negara. Namun, kondisi di Sumatera Barat memiliki karakter yang berbeda.
Tanah ulayat memiliki makna yang lebih luas. Tanah tersebut bukan sekadar aset yang memiliki nilai ekonomi, melainkan ruang hidup kaum, sumber penghidupan, sekaligus bagian dari identitas masyarakat.
Karena itu, pendekatan yang hanya bertumpu pada nilai ganti rugi sering kali belum mampu menjawab kegelisahan yang muncul di tengah masyarakat.
Yosritzal mengatakan, dari berbagai diskusi yang diikutinya, ia justru menangkap bahwa sebagian besar masyarakat adat tidak menolak pembangunan jalan tol.
Masyarakat adat, menurutnya, memahami pentingnya pembangunan infrastruktur bagi kemajuan daerah.
Keberatan lebih banyak diarahkan terhadap rencana trase yang melintasi tanah ulayat atau tanah anak kemenakan, khususnya apabila masih terdapat alternatif lain yang dinilai memiliki dampak sosial lebih kecil.
Dengan kata lain, yang dipersoalkan bukan keberadaan jalan tol, melainkan lokasi jalan tersebut.
Perbedaan tersebut dinilai penting untuk dipahami agar dialog mengenai pembangunan tidak dimulai dari anggapan bahwa masyarakat adat bersikap anti terhadap pembangunan.
Jika masyarakat adat dipandang sebagai pihak yang menolak pembangunan secara keseluruhan, ruang dialog dapat menjadi lebih sempit. Padahal, persoalan yang sebenarnya dipertanyakan adalah bagaimana pembangunan dapat dilakukan tanpa mengabaikan ruang hidup dan kepentingan masyarakat.
Masyarakat Belum Tentu Merasakan Manfaat Langsung
Pandangan lain yang juga sering muncul di tengah masyarakat adalah bahwa jalan tol belum tentu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang lahannya dilintasi trase.
Masyarakat melihat kendaraan akan melintas di atas tanah yang sebelumnya mereka kelola. Namun, ketika ingin menggunakan jalan tol, mereka tetap harus masuk melalui gerbang tol yang lokasinya bisa cukup jauh dari permukiman.
Dalam pandangan tersebut, tanah telah dilepaskan untuk kepentingan umum, tetapi kemudahan akses belum tentu dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar trase.
Persepsi semacam itu, menurut Yosritzal, tidak boleh diabaikan karena berkaitan dengan rasa keadilan dalam pembangunan.
Pembangunan infrastruktur pada akhirnya tidak hanya dinilai berdasarkan berhasil atau tidaknya sebuah jalan dibangun. Masyarakat juga akan menilai apakah keberadaan jalan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan mereka.
Karena itu, persoalan akses menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan jalan tol tidak menciptakan jarak antara proyek infrastruktur dan masyarakat yang berada di sekitarnya.
Gerbang Tol dan Jalan Penghubung Perlu Diperhatikan
Yosritzal menilai pembangunan tidak seharusnya hanya dilihat dari sisi konstruksi. Perhatian juga perlu diberikan pada bagaimana manfaat infrastruktur tersebut dapat dirasakan masyarakat.
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah penentuan lokasi gerbang tol.
Selain itu, pembangunan jalan penghubung menuju kawasan sekitar dan pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi di sepanjang koridor juga dapat memperbesar manfaat bagi masyarakat setempat.
Dengan begitu, masyarakat yang tinggal di sekitar trase tidak hanya melihat jalan tol sebagai infrastruktur yang melintas di wilayah mereka, tetapi juga merasakan manfaat ekonomi dan aksesibilitas yang dihadirkannya.
"Infrastruktur akan lebih mudah diterima apabila masyarakat yang hidup di sekitarnya ikut merasakan dampak positifnya," demikian pandangan yang disampaikan Yosritzal dalam melihat persoalan tersebut.
Menurutnya, pendekatan seperti itu menjadi penting untuk mempertemukan kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat lokal.
Dialog Sejak Awal Bisa Kurangi Konflik
Selain persoalan trase dan manfaat, proses perencanaan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Yosritzal menilai pengalaman di berbagai proyek menunjukkan bahwa konflik lebih sering muncul karena masyarakat merasa tidak dilibatkan daripada karena mereka benar-benar menolak pembangunan.
Karena itu, dialog yang dilakukan sejak tahap awal dapat memberikan ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk membahas berbagai alternatif trase.
Dialog tersebut juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan yang perlu dihindari serta mencari solusi dengan dampak paling kecil terhadap masyarakat.
Dengan keterlibatan sejak awal, masyarakat tidak hanya menerima keputusan mengenai trase yang telah ditentukan. Mereka juga mendapatkan ruang untuk menyampaikan kondisi wilayah, kepentingan sosial, dan pertimbangan lain yang mungkin tidak terlihat dalam perhitungan teknis.
Bagi pembangunan Tol Padang–Bukittinggi–Payakumbuh, pendekatan tersebut menjadi penting karena koridor yang dibangun tidak hanya melewati ruang fisik, tetapi juga ruang hidup masyarakat.
Trase Jangan Hanya Berdasarkan Biaya Konstruksi
Yosritzal menilai penentuan trase jalan tol seharusnya tidak hanya didasarkan pada biaya konstruksi atau panjang lintasan.
Dalam proses perencanaan, berbagai kawasan yang memiliki fungsi penting bagi masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan.
Ia menyebut sawah produktif, kawasan adat, sumber air, dan permukiman padat sebagai kawasan yang perlu diperhatikan dalam penentuan trase.
Menghindari kawasan-kawasan tersebut mungkin dapat meningkatkan biaya investasi. Namun, langkah tersebut dinilai berpotensi mengurangi biaya sosial yang jauh lebih besar di kemudian hari.
Dengan kata lain, pilihan trase yang terlihat paling murah pada tahap pembangunan belum tentu menjadi pilihan paling bijaksana dalam jangka panjang.
Pembangunan infrastruktur membutuhkan perhitungan yang lebih luas karena dampaknya akan berlangsung dalam waktu panjang. Biaya yang dapat muncul akibat persoalan sosial, konflik, maupun hilangnya fungsi ruang tertentu juga perlu diperhitungkan dalam melihat keseluruhan manfaat dan dampak pembangunan.
Karena itu, keseimbangan antara efisiensi biaya pembangunan dan kepentingan masyarakat menjadi salah satu hal yang penting dalam menentukan trase jalan tol di Sumbar.
UMKM Lokal Bisa Dilibatkan di Sepanjang Koridor
Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah keberlanjutan manfaat ekonomi. Yosritzal menilai selama ini hubungan masyarakat dengan proyek pembangunan sering kali berakhir ketika ganti rugi telah dibayarkan.
Padahal, jalan tol merupakan infrastruktur yang akan memberikan manfaat ekonomi selama puluhan tahun. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sepanjang koridor seharusnya tidak hanya menjadi pihak yang menerima kompensasi pada awal pembangunan.
Rest area, misalnya, dapat dirancang sebagai ruang bagi UMKM lokal. Selain menjadi tempat beristirahat bagi pengguna jalan, rest area juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat pemasaran produk nagari dan etalase kuliner serta kerajinan daerah.
Dengan konsep tersebut, arus pengguna jalan tol dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Masyarakat yang berada di sepanjang koridor juga tidak seharusnya hanya menjadi penonton ketika arus ekonomi baru tumbuh di wilayah mereka.
Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang muncul setelah jalan tol beroperasi dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas manfaat pembangunan.
Kemitraan Jangka Panjang untuk Tanah Ulayat
Khusus terkait tanah ulayat, Yosritzal menilai berbagai bentuk kemitraan jangka panjang juga layak dikaji.
Gagasan seperti penyertaan manfaat, kerja sama pengelolaan kawasan tertentu, atau model lain yang sesuai dengan ketentuan hukum dapat menjadi alternatif.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menerima kompensasi pada awal pembangunan, tetapi juga memiliki peluang memperoleh manfaat yang berkelanjutan.
Namun, Yosritzal menekankan bahwa pendekatan tersebut membutuhkan tata kelola yang transparan, kepastian hukum, dan kesepakatan bersama.
Hal tersebut menjadi penting agar skema yang dibangun benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Dengan demikian, pembahasan mengenai tanah ulayat tidak berhenti pada berapa nilai ganti rugi yang diterima. Pembicaraan dapat diperluas pada bagaimana masyarakat tetap memperoleh manfaat dalam jangka panjang dari aktivitas ekonomi yang tumbuh setelah infrastruktur beroperasi.
Mencari Titik Temu Pembangunan dan Adat
Pada akhirnya, pembangunan jalan tol di Sumbar bukan sekadar persoalan membangun jalan yang lebih cepat.
Menurut Yosritzal, yang sedang ditentukan adalah bagaimana menghadirkan pembangunan yang dapat diterima masyarakat karena manfaatnya nyata dan prosesnya berlangsung secara adil.
Penelitian mengenai Tol Padang–Sicincin menunjukkan bahwa masyarakat terbuka terhadap perubahan. Namun, keterbukaan tersebut tetap disertai harapan agar perubahan yang terjadi tidak mengorbankan ruang hidup yang mereka warisi.
Masyarakat juga berharap pembangunan menghadirkan manfaat yang benar-benar dapat mereka rasakan.
Karena itu, pembangunan Tol Padang–Bukittinggi–Payakumbuh perlu dilihat dari berbagai sisi secara bersamaan. Kebutuhan terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi proses pembangunan juga perlu memperhatikan keadilan sosial, penerimaan masyarakat, keberadaan tanah ulayat, serta keberlanjutan manfaat ekonomi.
Sumbar membutuhkan konektivitas yang lebih baik untuk memperkuat daya saing ekonomi. Namun, konektivitas yang baik tidak hanya diukur dari seberapa singkat waktu tempuh perjalanan.
Konektivitas juga perlu diukur dari kemampuannya mempertemukan kepentingan pembangunan dengan penghormatan terhadap tanah ulayat, memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat setempat, serta menjaga nagari tetap menjadi ruang hidup yang layak bagi generasi mendatang.
Dalam konteks itulah, pembangunan Tol Padang–Bukittinggi–Payakumbuh tidak harus ditempatkan sebagai pertarungan antara pembangunan dan adat.
Pembangunan dan adat dapat ditempatkan dalam satu ruang dialog untuk mencari titik temu. Infrastruktur tetap dapat dikembangkan untuk memperkuat konektivitas dan ekonomi Sumbar, sementara kepentingan masyarakat adat tetap dihormati melalui proses perencanaan yang terbuka, pemilihan trase yang mempertimbangkan dampak sosial, serta skema manfaat yang berkelanjutan.
Titik temu tersebut menjadi penting agar pembangunan jalan tol tidak hanya menghasilkan jaringan transportasi baru, tetapi juga menciptakan manfaat yang dirasakan masyarakat dan diterima sebagai bagian dari pembangunan Sumbar dalam jangka panjang. (*)
