626 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbar, Masalah Penagihan hingga Data Pribadi Mendominasi

Sumbardaily.com - Di tengah pertumbuhan sektor jasa keuangan Sumatera Barat, persoalan pelindungan konsumen masih menjadi perhatian. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat mencatat 626 pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sepanjang Januari hingga Juli 2026.

Jumlah tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai persoalan yang masih dihadapi masyarakat ketika berhubungan dengan industri jasa keuangan. Pengaduan konsumen di Sumatera Barat paling banyak berkaitan dengan perilaku petugas penagihan, restrukturisasi atau relaksasi kredit, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta penyalahgunaan data pribadi.

Informasi tersebut dikutip dari siaran resmi Minggu (9/8/2026). Dalam siaran itu disebutkan bahwa pelindungan konsumen menjadi bagian dari perkembangan sektor jasa keuangan Sumatera Barat yang terus mendapatkan perhatian.

Di sisi lain, OJK Sumatera Barat juga menjalankan kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan industri jasa keuangan. Edukasi tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap aktivitas keuangan ilegal.

Selama Januari sampai Juli 2026, Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat telah menggelar 20 kegiatan edukasi secara langsung. Selain itu, terdapat 19 kegiatan edukasi yang dilakukan secara tidak langsung melalui media sosial dan media digital.

Kegiatan tersebut menyasar masyarakat umum, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelajar dan mahasiswa. Materi edukasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas OJK, produk dan layanan industri jasa keuangan, serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.

"Dalam bidang pelindungan konsumen, selama Januari s.d. Juli 2026, pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) tercatat sebanyak 626 pengaduan yang masuk domisili provinsi Sumatera Barat," demikian keterangan dalam siaran resmi tersebut.

Pengaduan yang diterima tidak hanya berkaitan dengan persoalan kredit. Perilaku petugas penagihan menjadi salah satu isu yang banyak disampaikan konsumen. Selain itu, masyarakat juga mengadukan persoalan restrukturisasi atau relaksasi kredit, SLIK, hingga dugaan penyalahgunaan data pribadi.

Catatan pengaduan tersebut muncul ketika kinerja sektor jasa keuangan Sumatera Barat secara umum masih menunjukkan pertumbuhan. Stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan memberikan dukungan terhadap penguatan aktivitas ekonomi daerah.

Kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat pada triwulan II-2026 secara tahunan atau year on year (yoy) yang mencapai 4,54 persen. Pertumbuhan tersebut menunjukkan keberlanjutan pemulihan ekonomi di daerah.

Pada sektor perbankan, total aset pada posisi Juni 2026 mencapai Rp88,20 triliun. Nilai tersebut tumbuh 4,72 persen dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya.

Penyaluran kredit atau pembiayaan tercatat Rp77,70 triliun atau tumbuh 5,92 persen secara tahunan. Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp65,55 triliun dengan pertumbuhan 13,02 persen.

Risiko kredit masih berada dalam kondisi terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,87 persen. Namun, angka tersebut sedikit meningkat dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya yang berada di level 2,65 persen.

Untuk pembiayaan UMKM, perbankan Sumatera Barat menyalurkan Rp31,17 triliun. Angka itu mengalami kontraksi 1,44 persen secara tahunan dan setara dengan 40,11 persen dari total kredit.

Pada perbankan syariah, total aset per Juni 2026 mencapai Rp15,14 triliun atau tumbuh 10,91 persen secara tahunan. Penghimpunan DPK mencapai Rp11,62 triliun atau tumbuh 6,70 persen, sedangkan total pembiayaan mencapai Rp13,27 triliun atau tumbuh 16,22 persen.

Risiko pembiayaan perbankan syariah juga masih terjaga. Rasio Non-Performing Financing (NPF) tercatat 1,94 persen, meski meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,58 persen.

Pertumbuhan juga terlihat pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR), baik konvensional maupun syariah. Total aset BPR pada Juni 2026 mencapai Rp3,04 triliun atau tumbuh 6,34 persen secara tahunan.

DPK BPR tercatat Rp2,21 triliun atau tumbuh 7,05 persen. Sementara total penyaluran kredit atau pembiayaan mencapai Rp2,27 triliun atau tumbuh 1,62 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 71,15 persen merupakan kredit atau pembiayaan bagi UMKM.

Selain perbankan, perkembangan juga terjadi di industri pasar modal Sumatera Barat. Jumlah Single Investor Identification (SID) terus mengalami pertumbuhan. Pada Juni 2026, jumlah SID tercatat 501.131 investor atau tumbuh 139,16 persen secara tahunan.

Dari total tersebut, jumlah SID saham mencapai 143.819 investor atau tumbuh 38,56 persen. Kemudian jumlah SID Reksa Dana tercatat 483,75 investor atau tumbuh 144,63 persen, sedangkan SID Surat Berharga Negara (SBN) mencapai 11.261 investor atau tumbuh 26,09 persen.

Sementara itu, jumlah SID Efek Beragunan Aset (EBA) tercatat sebanyak 3 investor.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas masyarakat di sektor jasa keuangan dan pasar modal terus berkembang. Namun, meningkatnya aktivitas juga berjalan beriringan dengan kebutuhan terhadap edukasi dan pelindungan konsumen.

Karena itu, OJK Sumatera Barat tidak hanya mencatat perkembangan aset, kredit, pembiayaan, dan jumlah investor, tetapi juga mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.

Sebanyak 39 kegiatan edukasi yang terdiri atas 20 kegiatan langsung dan 19 kegiatan tidak langsung telah dilakukan hingga Juli 2026. Sasaran kegiatan mencakup masyarakat umum, UMKM, serta pelajar dan mahasiswa.

Sementara itu, 626 pengaduan yang tercatat melalui APPK menjadi catatan penting dalam pelindungan konsumen. Keluhan mengenai perilaku petugas penagihan, restrukturisasi atau relaksasi kredit, SLIK, dan penyalahgunaan data pribadi menjadi persoalan yang paling banyak disampaikan konsumen di Sumatera Barat. (*)