Sumbardaily.com - Sepiring makanan yang seharusnya menjadi sumber asupan bergizi justru memunculkan kekhawatiran setelah muncul kasus dugaan keracunan yang dialami penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Peristiwa tersebut mendapat perhatian dari Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani.
Bagi Netty, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai angka kasus atau persoalan teknis dalam pelaksanaan program. Di balik setiap kejadian, terdapat anak-anak dan masyarakat yang kesehatannya bergantung pada makanan yang mereka terima melalui program Makan Bergizi Gratis.
Karena itu, Netty meminta keselamatan penerima manfaat menjadi perhatian utama. Ia berharap masyarakat yang terdampak segera pulih sekaligus meminta seluruh proses penanganan berjalan dengan baik.
“Kami turut prihatin atas kejadian yang dialami para penerima manfaat MBG di sejumlah daerah. Semoga mereka yang terdampak segera pulih dan seluruh proses penanganannya berjalan dengan baik. Setiap kejadian tentu menjadi perhatian kita bersama, karena di balik angka-angka tersebut ada anak-anak dan masyarakat yang harus kita jaga kesehatannya sebagai bagian dari masa depan Indonesia,” ujar Netty dikutip Selasa (8/9/2026).
Politisi Fraksi PKS itu menilai munculnya dugaan keracunan secara berulang harus menjadi tanda untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan MBG. Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada saat makanan sudah disajikan kepada penerima manfaat.
Ada rangkaian panjang sebelum makanan tersebut sampai ke tangan penerima. Mulai dari aturan yang menjadi pedoman, bahan makanan yang diterima, proses memasak, penyimpanan, pengemasan, hingga makanan didistribusikan dan diantarkan kepada penerima manfaat.
Setiap tahapan tersebut, kata Netty, harus memiliki standar yang jelas. Selain itu, harus ada pengawasan serta pihak yang bertanggung jawab memastikan seluruh ketentuan benar-benar dijalankan.
“Pengawasan tidak cukup dilakukan setelah makanan dikonsumsi, tetapi harus dimulai sejak penyusunan dan penerapan petunjuk teknis (juknis), pemilihan serta penerimaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi dan pengantaran makanan kepada penerima manfaat. Setiap tahapan harus memiliki standar yang jelas, pengawasan yang berjalan, dan penanggung jawab yang memastikan standar dipenuhi,” tegasnya.
Netty kemudian meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membuka hasil audit setiap insiden secara transparan. Baginya, masyarakat perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ketika dugaan keracunan muncul.
Menurut dia, pemeriksaan tidak cukup berhenti pada kesimpulan bahwa telah terjadi keracunan atau adanya SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang mendapat sanksi. Hal yang lebih penting adalah menemukan sumber persoalan.
Audit tersebut diharapkan dapat mengungkap apakah masalah berasal dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, maupun distribusi makanan. Informasi itu kemudian dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem MBG secara nasional.
“Yang perlu kita ketahui bukan hanya bahwa telah terjadi keracunan atau sebuah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) diberi sanksi, tapi apa yang menjadi penyebabnya. Jika ditemukan pola kesalahan yang sama, jangan menunggu kejadian berikutnya. Segera lakukan evaluasi terhadap SPPG lain yang memiliki risiko serupa,” jelas Netty.
Permintaan tersebut juga menyentuh SPPG lain yang belum mengalami kejadian serupa. Netty mendorong agar unit yang memiliki risiko sama segera diperiksa apabila hasil audit menemukan pola kesalahan tertentu.
Dengan cara itu, evaluasi tidak harus menunggu munculnya korban baru. Persoalan yang ditemukan di satu tempat dapat menjadi peringatan bagi pelaksana MBG di tempat lain.
Netty juga melihat masyarakat dapat mengambil peran dalam pengawasan. Ia mendorong BGN menyediakan kanal pengaduan publik yang responsif dan mudah diakses.
Kanal tersebut diharapkan dapat digunakan orang tua, siswa, guru, serta masyarakat umum untuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan MBG.
Bahkan, Netty mengusulkan agar warga yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran secara valid mendapatkan apresiasi. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat memperkuat pengawasan terhadap program yang menyentuh langsung kehidupan penerima manfaat.
Pada akhirnya, Netty mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan MBG bukan sekadar berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan. Makanan tersebut harus aman dan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan ketika sampai kepada penerima manfaat.
“Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang berhasil didistribusikan, tetapi dari keamanan dan kualitas makanan yang diterima masyarakat. MBG adalah investasi untuk generasi Indonesia, sehingga keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama agar program ini semakin aman dan dipercaya masyarakat,” pungkas Legislator Dapil Jawa Barat VIII tersebut. (*)
