Sumbardaily.com - Persoalan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan kini menunjukkan pola baru yang semakin kompleks.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) per 5 Mei 2026, kemiskinan di daerah tersebut tidak lagi tersebar secara acak, tetapi mulai terkonsentrasi dalam kawasan-kawasan tertentu yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial serupa.
Temuan tersebut menjadi sinyal bahwa penanganan kemiskinan di Pesisir Selatan membutuhkan pendekatan yang lebih terarah.
Pemerintah daerah dinilai tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial, melainkan perlu memperkuat pembangunan ekonomi masyarakat berbasis wilayah, potensi lokal, dan peningkatan kapasitas warga secara berkelanjutan.
Hasil analisis DTSEN memperlihatkan sebagian besar rumah tangga kategori Desil-1 di Pesisir Selatan masih menggantungkan hidup pada sektor ekonomi primer tradisional. Sektor tersebut meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, hingga usaha informal rumah tangga yang tingkat produktivitasnya masih relatif rendah.
Kondisi tersebut membuat masyarakat rentan terhadap tekanan ekonomi. Perubahan harga komoditas, faktor cuaca, hingga keterbatasan akses pasar menjadi persoalan yang terus memengaruhi kestabilan pendapatan masyarakat.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Suryatmono, mengatakan pola kemiskinan yang terjadi saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Menurutnya, kemiskinan kini sudah membentuk kawasan dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi.
“Sekarang persoalan kemiskinan tidak lagi hanya dilihat pada individu atau rumah tangga secara terpisah, tetapi sudah membentuk kawasan-kawasan dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi. Karena itu, pendekatan penanganannya juga harus berbasis kawasan dan terintegrasi lintas sektor,” ujarnya dilansir laman resmi, Minggu (10/5/2026).
Ia menjelaskan, setiap wilayah memiliki persoalan ekonomi yang berbeda sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Kawasan pesisir misalnya, lebih banyak dipengaruhi sektor perikanan dan usaha rumah tangga. Sementara wilayah perbukitan dan pertanian menghadapi tantangan berbeda, terutama terkait produktivitas dan akses ekonomi masyarakat.
Dari pemetaan DTSEN, Kecamatan Koto XI Tarusan tercatat menjadi wilayah dengan jumlah rumah tangga Desil-1 terbesar di Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlahnya mencapai sekitar 2.351 kepala keluarga.
Besarnya angka tersebut membuat Koto XI Tarusan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam program pengentasan kemiskinan.
Di wilayah itu, konsentrasi rumah tangga miskin paling banyak ditemukan di sejumlah nagari seperti Kapuh, Pansur Ampang Pulai, dan Duku.
Tingginya angka masyarakat rentan dipengaruhi terbatasnya lapangan pekerjaan produktif, rendahnya diversifikasi ekonomi masyarakat, serta ketergantungan besar terhadap sektor primer tradisional.
Menurut Suryatmono, kondisi tersebut harus direspons melalui kebijakan yang tidak hanya berfokus pada bantuan langsung kepada masyarakat, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi yang lebih produktif.
“Kita harus mulai menggeser pola intervensi dari sekadar bantuan sosial menuju pembangunan ekonomi produktif masyarakat. Penguatan UMKM, koperasi nagari, hingga hilirisasi produk pertanian dan perikanan menjadi langkah yang sangat penting,” katanya.
Selain Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Sutera juga masuk dalam kawasan dengan tingkat kerentanan sosial yang cukup tinggi. Berdasarkan data DTSEN, jumlah rumah tangga Desil-1 di kecamatan tersebut mencapai sekitar 2.200 kepala keluarga.
Pola kemiskinan di Kecamatan Sutera terlihat terkonsentrasi di beberapa kawasan seperti Amping Parak, Rawang Gunung Malelo Surantih, Aur Duri Surantih, dan Ganting Mudiak Utara Surantih.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kantong-kantong kemiskinan yang saling terhubung secara sosial maupun ekonomi. Situasi itu dinilai membutuhkan penanganan yang lebih fokus dan terintegrasi agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jika konsentrasi kemiskinan sudah terpusat pada kawasan tertentu, maka intervensi pemerintah juga harus dilakukan secara fokus pada kawasan tersebut. Program lintas OPD harus saling terhubung agar dampaknya lebih terasa bagi masyarakat,” jelas Suryatmono.
Ia menilai integrasi program antarorganisasi perangkat daerah menjadi salah satu faktor penting dalam pengentasan kemiskinan. Sebab, selama ini berbagai program pemerintah sebenarnya sudah berjalan, namun belum sepenuhnya terhubung dalam satu arah pembangunan kawasan prioritas.
Sementara itu, Kecamatan Lengayang memperlihatkan pola kemiskinan yang berbeda dibanding wilayah lainnya. Kawasan Kambang tercatat menjadi kantong kemiskinan terbesar pada level nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
Nagari Kambang Timur, Kambang Barat, dan Kambang Utara menyumbang sekitar 60 persen rumah tangga Desil-1 di Kecamatan Lengayang.
Besarnya konsentrasi masyarakat miskin di kawasan tersebut dipengaruhi tingginya ketergantungan warga terhadap sektor pertanian dan perikanan tradisional yang memiliki nilai tambah ekonomi rendah.
Persoalan yang terjadi di kawasan itu tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut struktur ekonomi lokal yang belum berkembang secara optimal.
Menurut Suryatmono, pembangunan ekonomi masyarakat harus mulai diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk lokal agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
“Pembangunan ekonomi masyarakat harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah. Produk pertanian dan perikanan jangan hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi perlu didorong ke arah hilirisasi dan pengolahan agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar,” ujarnya.
Selain penguatan sektor ekonomi produktif, peningkatan keterampilan kerja masyarakat juga dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan berbasis potensi lokal dianggap penting untuk membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja masyarakat.
Dalam konteks pembangunan daerah, DTSEN disebut memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan berbasis data mikro by name by address memungkinkan pemerintah daerah melakukan penajaman sasaran program secara lebih akurat.
Menurut Suryatmono, penggunaan data yang valid dan aktual menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan di masa mendatang.
“Perencanaan pembangunan harus berbasis data yang valid dan aktual. Dengan DTSEN, pemerintah daerah dapat mengetahui secara detail lokasi, karakteristik, dan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program,” katanya.
Ia menegaskan, arah pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan ke depan perlu difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis nagari dan kawasan prioritas.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Selain penguatan UMKM dan koperasi nagari, pembangunan infrastruktur ekonomi masyarakat juga dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Infrastruktur seperti akses jalan produksi, pasar, sarana pengolahan hasil pertanian dan perikanan, hingga layanan dasar menjadi faktor pendukung utama dalam mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah berharap pendekatan pembangunan yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada penguatan ekonomi lokal mampu meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga Desil-1 dan Desil-2 secara bertahap.
Dengan strategi tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya keluar dari lingkaran kemiskinan secara statistik, tetapi juga memiliki kemampuan ekonomi yang lebih mandiri dalam jangka panjang.
“Tujuan akhirnya bukan hanya menurunkan angka kemiskinan secara statistik, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dan mandiri dalam jangka panjang,” tutup Suryatmono. (*)
