Sumbardaily.com - Ada perubahan besar dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Barat (APBD Sumbar) 2026.
Di tengah upaya menjaga pemulihan ekonomi setelah tekanan bencana alam pada akhir 2025, pemerintah daerah mengusulkan kenaikan anggaran pembangunan melalui lonjakan belanja modal yang hampir mencapai dua kali lipat.
Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, belanja modal yang sebelumnya dialokasikan Rp471,12 miliar diusulkan meningkat menjadi Rp941,94 miliar. Kenaikannya mencapai Rp470,82 miliar atau 99,94 persen.
Angka tersebut menjadi salah satu perubahan paling mencolok dalam struktur APBD Sumbar 2026.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar menyebut peningkatan belanja modal diarahkan untuk memperkuat pembangunan fisik dan infrastruktur, sekaligus menopang percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Secara keseluruhan, pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 juga mengalami peningkatan. Target pendapatan naik Rp315,84 miliar lebih atau sekitar 5,02 persen, dari sebelumnya Rp6,29 triliun lebih menjadi Rp6,61 triliun lebih.
Sementara itu, total belanja daerah diusulkan mencapai Rp6,97 triliun lebih. Nilai tersebut bertambah Rp570,01 miliar dibandingkan APBD awal yang berada di angka Rp6,40 triliun lebih.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyampaikan rancangan tersebut dalam Nota Pengantar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Sumbar di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Jumat (4/9/2026) siang.
Menurut Mahyeldi, perubahan APBD tidak sekadar berkaitan dengan perubahan angka pendapatan dan belanja.
Penyusunannya dilakukan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan fiskal terhadap perkembangan ekonomi serta kebutuhan pembangunan yang berubah sepanjang tahun.
Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan antara lain kebutuhan penanganan dampak bencana, pergeseran anggaran, pemanfaatan saldo anggaran lebih atau SiLPA, hingga penyesuaian transfer ke daerah.
“Perubahan APBD ini kami susun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun, sehingga kebijakan anggaran dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan,” ujar Mahyeldi.
Besarnya dorongan terhadap belanja pembangunan tersebut berlangsung ketika ekonomi Sumbar diklaim mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah menghadapi tekanan akibat bencana alam pada penghujung 2025.
Mahyeldi menyebut ekonomi Sumbar pada triwulan I 2026 tumbuh 5,02 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu meningkat cukup signifikan dibandingkan triwulan IV 2025 yang hanya berada pada angka 1,89 persen.
Pergerakan kembali sejumlah sektor menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan tersebut. Sektor perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, serta investasi disebut kembali bergerak dan memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi daerah.
Pemprov Sumbar tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,70 persen. Target itu hendak dijaga melalui penguatan stimulus fiskal serta percepatan pelaksanaan berbagai program dan proyek strategis daerah.
“Pemulihan ekonomi ini harus kami jaga momentumnya. Karena itu, APBD harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi, mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, kenaikan belanja modal menjadi bagian penting dari strategi pemerintah daerah. Anggaran yang hampir mencapai Rp1 triliun itu menunjukkan peningkatan porsi belanja yang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik dan infrastruktur.
Selain belanja modal, struktur belanja dalam rancangan perubahan APBD 2026 juga mencakup belanja operasi sebesar Rp4,87 triliun dan belanja transfer sebesar Rp1,13 triliun.
Dari sisi pembiayaan, Pemprov Sumbar merencanakan pembiayaan neto sebesar Rp192,66 miliar.
Pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan berupa SiLPA tahun sebelumnya yang mencapai Rp284,66 miliar.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah merencanakan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp92 miliar untuk penyertaan modal daerah.
Seluruh struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan itu belum menjadi keputusan akhir. Rancangan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Sumbar untuk memastikan seluruh komponen anggaran memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus tetap menjaga kesehatan fiskal daerah.
Masih terdapat selisih dalam rancangan awal perubahan APBD yang harus diselesaikan melalui pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD.
Pemerintah menargetkan persoalan tersebut dapat dituntaskan sebelum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2026 disepakati.
“Kami berharap melalui pembahasan bersama DPRD dapat ditemukan solusi terbaik sehingga struktur APBD perubahan nantinya benar-benar berimbang, sesuai ketentuan, dan tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Pemerintah daerah bersama DPRD Sumbar selanjutnya akan membahas struktur anggaran tersebut.
Pembahasan itu diharapkan menghasilkan APBD perubahan yang tidak hanya memenuhi ketentuan fiskal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Mahyeldi menegaskan arah kebijakan fiskal daerah akan tetap dijaga untuk mendukung keberlanjutan pembangunan, pemulihan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat Sumbar.
Dengan pendapatan daerah yang diusulkan naik menjadi Rp6,61 triliun lebih dan belanja mencapai Rp6,97 triliun lebih, perubahan APBD 2026 menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga momentum pemulihan.
Lonjakan belanja modal dari Rp471,12 miliar menjadi Rp941,94 miliar sekaligus menjadi salah satu penanda utama perubahan arah anggaran tersebut.
Pemerintah berharap penguatan alokasi pembangunan dapat berjalan seiring dengan pemulihan ekonomi dan memberikan dampak yang semakin besar bagi masyarakat Sumbar di tengah dinamika fiskal nasional maupun daerah. (*)
