Sumbardaily.com - Kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) diminta menjadikan perspektif kelembagaan sebagai landasan utama dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penekanan tersebut dinilai penting agar seluruh kebijakan yang telah ditetapkan tetap memiliki kesinambungan dan tidak bergantung pada pergantian pimpinan di dalam institusi.
Pandangan itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Menurutnya, setiap kebijakan yang telah diterbitkan BGN merupakan keputusan institusi sehingga tanggung jawab atas pelaksanaannya juga harus ditempatkan dalam kerangka kelembagaan.
Zainul menegaskan, pergantian kepemimpinan tidak boleh mengubah cara pandang terhadap kebijakan yang telah diputuskan sebelumnya. Ia menilai seluruh keputusan yang lahir dari BGN merupakan produk lembaga dan menjadi tanggung jawab bersama untuk diselesaikan.
"Seluruh kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh BGN itu adalah kebijakan kelembagaan. Itu produk kelembagaan, bukan produk orang per orang. Oleh karena itu pertanggung jawabannya juga harus kelembagaan," ujar Zainul dalam rapat tersebut.
Ia mengatakan perspektif kelembagaan perlu menjadi pijakan bagi jajaran pimpinan baru BGN dalam menjalankan organisasi. Dengan pendekatan tersebut, keberlanjutan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dapat tetap terjaga meski terjadi pergantian kepemimpinan.
Selain menyoroti aspek kelembagaan, Zainul juga meminta agar kepemimpinan baru BGN lebih mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan. Menurutnya, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lapangan menghadapi berbagai dinamika yang membutuhkan komunikasi serta kerja sama dengan para mitra pelaksana.
Ia menilai ruang dialog perlu diperkuat agar berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program dapat diselesaikan melalui kolaborasi. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan langkah-langkah yang berpotensi memunculkan perbedaan pandangan maupun polemik baru di tengah masyarakat.
"Saya berharap pimpinan BGN yang baru, pendekatannya adalah pendekatan solusi, bukan menggunakan pendekatan konflik. Ketika menghadapi mitra-mitra BGN maupun desakan publik, mohon menggunakan pendekatan solusi," tegas legislator Fraksi PKB tersebut.
Menurut Zainul, komunikasi yang dibangun oleh BGN harus diarahkan untuk menghasilkan solusi atas setiap persoalan yang muncul. Dengan demikian, hubungan antara lembaga dengan para mitra pelaksana maupun masyarakat dapat tetap terjaga sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berlangsung sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Ia juga mengingatkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Oleh sebab itu, setiap dinamika yang muncul dalam pelaksanaannya perlu disikapi secara bijaksana agar tidak mengganggu jalannya program maupun menurunkan kepercayaan publik terhadap BGN sebagai pelaksana.
Zainul menilai pendekatan yang mengutamakan penyelesaian masalah akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan program. Sebaliknya, apabila persoalan direspons dengan pendekatan yang memicu konflik, maka situasi tersebut dikhawatirkan dapat memperbesar eskalasi persoalan di lapangan.
"Kalau BGN mengambil pendekatan konflik, maka akan semakin menimbulkan eskalasi yang tentu ke depan mengganggu jalannya Program Makan Bergizi Gratis ini," pungkasnya. (*)
