Sumbardaily.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) sebagai bagian dari percepatan pemulihan pasca bencana.
Langkah tersebut bahkan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat yang menilai Kota Padang sebagai salah satu daerah dengan penanganan pasca bencana paling cepat dan terstruktur di Indonesia.
Penilaian tersebut mengemuka saat Tim Satuan Tugas (Satgas) Monitoring pemerintah pusat melakukan pemantauan terhadap penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) serta pembangunan Huntap di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Senin (20/7/2026) siang.
Tim monitoring pemerintah pusat menilai Kota Padang berhasil menunjukkan kemajuan yang sangat baik dalam proses pemulihan pasca bencana.
Penilaian tersebut didasarkan pada dasbor pemantauan Satgas pusat yang mengukur sebanyak 38 indikator penanganan pascabencana.
Keberhasilan itu terlihat dari berbagai aspek, mulai dari percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Hunian Sementara (Huntara), ketepatan penyaluran dana tunggu hunian, efektivitas distribusi bantuan sosial, pelaksanaan program pemulihan lahan sawah, hingga upaya rehabilitasi dan normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah daerah.
Padang juga memegang tanggung jawab besar dalam pembangunan Huntap di Sumatera Barat (Sumbar).
Kota ini mendapatkan target pembangunan lebih dari 500 unit Huntap atau sekitar seperempat dari total target pembangunan Huntap di seluruh provinsi.
Target besar tersebut didukung melalui perencanaan yang matang, penyediaan lahan yang dibiayai melalui TKD tambahan sebesar Rp371,85 miliar, serta sinergi bersama yayasan kemanusiaan Buddha Tzu Chi sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan progresif.
Di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka sendiri direncanakan akan dibangun sebanyak 340 unit Huntap. Saat ini, sebanyak 39 unit telah memasuki tahap penyelesaian akhir (finishing) dan ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026.
Selain itu, pembangunan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama meliputi pembangunan 39 unit, sementara tahap kedua sebanyak 42 unit masih dalam proses pengerjaan. Selanjutnya pembangunan akan diteruskan hingga seluruh target di kawasan tersebut terpenuhi.
Secara keseluruhan, pembangunan Huntap menjadi bagian dari rencana relokasi terhadap 523 keluarga yang hingga kini masih tinggal di Huntara.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 340 unit akan dibangun di kawasan Balai Gadang, sedangkan sisanya akan dibangun di kawasan Sungkai di atas lahan sekitar 4,6 hektare yang telah dibeli Pemerintah Kota Padang.
Pemko Padang menargetkan seluruh pembangunan Huntap dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026 sehingga proses relokasi masyarakat menuju hunian permanen dapat dimulai pada awal tahun berikutnya.
Hunian yang dibangun memiliki spesifikasi tipe 36 dengan ukuran bangunan 6 x 6 meter. Setiap rumah dilengkapi dua kamar tidur, satu kamar mandi, serta satu dapur sehingga diharapkan mampu memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi masyarakat terdampak bencana.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Stasus Mendagri) Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga menyampaikan apresiasi terhadap percepatan pemulihan pasca bencana yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), khususnya Kota Padang.
"Kami mengucapkan apresiasi, Provinsi Sumbar, khususnya Kota Padang sebagai salah satu provinsi yang cukup cepat pulih di dalam pasca bencana ini, dilihat dari berbagai indikator. Kami di pusat memiliki dasbor yang memonitor hampir 38 indikator dan Sumbar termasuk salah satu yang cukup bagus, termasuk juga Padang," katanya.
Menurut Kastorius, Kota Padang memikul beban pembangunan Huntap terbesar di Sumbar sehingga membutuhkan perencanaan yang matang.
"Khusus di Padang, target dari pendirian Huntap itu cukup besar di seluruh provinsi, sebanyak 500-an lebih yah. Seperempat dari seluruh provinsi ada di Kota Padang. Tampaknya dari perencanaannya sudah sangat bagus sekali, baik dari segi target maupun dari kondisi sekarang yang sudah kita lihat," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Mendagri, Tito Karnavian memberikan apresiasi atas tingginya solidaritas Pemko Padang.
"Karena Kota Padang juga sebagai yang terdampak dan mendapatkan TKD tambahan, menyumbang yah, menyumbang ke provinsi yang terdampak berat di Aceh. Iya, sumbangan Kota Padang itu saya kira ada Rp5 miIiar dan disumbangkan ke tiga kabupaten di Aceh," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Binkeuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan menyebut pemerintah pusat telah melihat kesiapan pelaksanaan pembangunan Huntap di Kota Padang.
"Padang telah menerima TKD tambahan yang besarnya 371,85 miIiar. Dan ini kami sudah melihat progres dan juga persiapannya cukup bagus. Dan termasuk juga sebenarnya untuk lahan, untuk pengadaan lahan Huntap ini juga sebenarnya nantinya dibiayai dari TKD tambahan ini. Jadi kami apresiasi untuk Pemko Padang karena bisa bersinergi," kata Horas.
Ia berharap penggunaan TKD tambahan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
"Maka nanti kami akan melihat apakah semuanya sudah tepat sasaran dan tentunya TKD tambahan ini bisa melakukan realisasi percepatan, karena sangat ditunggu oleh masyarakat," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Raju Minropa Chaniago memastikan pemerintah daerah terus mempercepat pembangunan agar seluruh warga yang masih berada di Huntara dapat segera menempati rumah permanen.
“Target kami pada akhir tahun. Jadi, kalau bisa pada awal tahun depan seluruh warga yang masih berada di huntara sudah selesai direlokasi ke sini," katanya.
Ia menjelaskan pembangunan di kawasan Balai Gadang dilakukan secara bertahap agar seluruh target dapat diselesaikan sesuai jadwal.
“Di Balai Gadang ini pembangunan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama sebanyak 39 unit dan diharapkan dapat selesai bulan ini, sementara tahap kedua sebanyak 42 unit, sisanya masih dalam progres dan kami usahakan secepatnya," tuturnya. (*)
