Sumbardaily.com - Sebanyak 395 titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi terdeteksi di Indonesia hingga 9 September 2026. Dari enam provinsi yang menjadi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Sumatera Selatan mencatat 35 hotspot dan Riau sebanyak 15 titik.
Data tersebut menjadi bagian dari pemantauan Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan untuk menentukan wilayah yang membutuhkan penguatan patroli, pengecekan lapangan hingga operasi pemadaman. Sementara itu, konsentrasi hotspot tertinggi berada di Kalimantan Barat dengan 134 titik, disusul Kalimantan Tengah sebanyak 81 titik.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, hingga Rabu, 9 September 2026 pukul 21.04 WIB, jumlah hotspot high confidence secara nasional mencapai 395 titik.
Jumlah itu turun tipis dua titik dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya.
Selain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau, dua provinsi lain yang masuk wilayah prioritas adalah Jambi dan Kalimantan Selatan. Jambi terpantau memiliki empat hotspot high confidence, sedangkan Kalimantan Selatan tidak mencatat hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Kementerian Kehutanan terus memberikan perhatian terhadap wilayah dengan konsentrasi hotspot tinggi. Tingginya jumlah titik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas patroli, groundcheck, pemadaman melalui jalur darat, hingga dukungan operasi udara.
Di wilayah Sumatera, Sumatera Selatan mencatat 35 hotspot high confidence, sedangkan Riau berada pada angka 15 titik. Jumlah hotspot Sumatera Selatan juga menunjukkan penurunan dibandingkan hari sebelumnya.
Meski terdapat perkembangan positif di sejumlah daerah, kewaspadaan masih dipertahankan. Kondisi kebakaran hutan dan lahan dapat berubah dengan cepat mengikuti faktor cuaca serta kondisi bahan bakar yang tersedia di lapangan.
Kementerian Kehutanan juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyamakan setiap hotspot dengan satu kejadian kebakaran. Hotspot merupakan indikasi adanya anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit.
Satu kejadian kebakaran bahkan dapat menghasilkan beberapa hotspot dalam pemantauan satelit. Karena itu, setiap indikasi yang terdeteksi tetap membutuhkan verifikasi melalui pengecekan langsung di lapangan atau groundcheck.
"Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada wilayah yang masih menunjukkan konsentrasi hotspot tinggi," keterangan Kementerian Kehutanan dikutip Jumat (11/9/2026).
Pengendalian karhutla dilakukan secara bersama-sama. Manggala Agni Kementerian Kehutanan bekerja bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pihak lainnya.
Langkah yang dilakukan mencakup patroli, groundcheck, pemadaman secara langsung, penyekatan untuk menghentikan penjalaran api, mopping up, hingga pendinginan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan titik api dapat dikendalikan sekaligus mencegah kebakaran kembali meluas.
Dukungan melalui operasi udara juga disiapkan di enam provinsi prioritas. Total terdapat 53 unit armada udara yang dikerahkan untuk mendukung pengendalian karhutla di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 armada digunakan untuk patroli udara sekaligus mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Sementara 34 armada lainnya digunakan dalam operasi water bombing.
Pengerahan armada udara tidak dilakukan secara tetap pada satu wilayah. Penggunaannya disesuaikan dengan perkembangan hotspot, hasil verifikasi di lapangan, kondisi kebakaran, serta keadaan meteorologis.
Operasi Modifikasi Cuaca juga tetap disiagakan. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi awan yang memungkinkan terbentuknya hujan sehingga dapat membantu proses pembasahan lahan.
Perhatian khusus diberikan pada wilayah lahan gambut. Bara api di kawasan gambut dapat tetap bertahan di bawah permukaan meskipun kobaran api tidak lagi terlihat. Karena itu, proses pembasahan dan pendinginan terus dilakukan sebagai bagian dari pengendalian karhutla.
Selain jumlah hotspot dan kondisi kebakaran, kualitas udara menjadi indikator penting dalam penentuan prioritas penanganan. Pemantauan berbasis PM2,5 menunjukkan kualitas udara di Indonesia berada dalam kondisi yang beragam.
Sebagian besar wilayah berada pada kategori baik hingga sedang. Namun, sejumlah wilayah di Kalimantan masih berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Bahkan, terdapat sebagian area yang masuk kategori berbahaya.
Kondisi udara tidak sehat juga terpantau di sejumlah bagian wilayah Sumatera. Situasi tersebut menjadi perhatian karena dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan jumlah hotspot atau luasan area terbakar, tetapi juga asap yang dapat memengaruhi masyarakat dan aktivitas sehari-hari.
Gangguan akibat asap juga terlihat dari hasil pemantauan meteorologi penerbangan BMKG pada Rabu, 9 September 2026 siang. Pada sekitar pukul 12.47 WIB, jarak pandang di sejumlah wilayah prioritas tercatat masih terdampak asap.
Di Pontianak, jarak pandang berada di sekitar 2 kilometer dengan kondisi berasap. Palangka Raya mencatat jarak pandang sekitar 4,5 kilometer dan juga berasap.
Di Sumatera, Palembang memiliki jarak pandang sekitar 5 kilometer dengan kondisi berasap. Sementara Pekanbaru mencatat jarak pandang sekitar 4 kilometer dan Jambi sekitar 3 kilometer, keduanya dalam kondisi berasap.
Berbeda dengan wilayah tersebut, Banjarmasin mencatat jarak pandang sekitar 9 kilometer dengan kondisi cerah berawan.
Kondisi Pontianak menjadi salah satu perhatian karena wilayah tersebut berada di Kalimantan Barat, provinsi dengan jumlah hotspot high confidence tertinggi dalam pemantauan terakhir.
Meski demikian, kondisi jarak pandang dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut dipengaruhi konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, kelembapan, hujan, serta perkembangan kebakaran yang terjadi di lapangan.
Kementerian Kehutanan bersama seluruh pihak terkait pun melanjutkan pemantauan secara terpadu. Informasi yang diperhatikan mencakup hotspot, kondisi api di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, curah hujan, hingga jarak pandang.
Seluruh indikator tersebut menjadi dasar untuk menentukan wilayah dan bentuk operasi pengendalian berikutnya.
Kementerian Kehutanan juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka ataupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat diminta segera melaporkan jika menemukan asap, titik api, maupun tanda-tanda kebakaran agar dapat ditindaklanjuti sedini mungkin. (*)
