Sumbardaily.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang memasuki fase penting. Di tengah capaian operasional yang telah mencapai 75 persen dari target, Pemerintah Kota (Pemko) Padang mulai menyoroti aspek yang lebih luas dibanding sekadar penyediaan makanan, yakni kualitas layanan, akurasi data, kesiapan standar nasional, hingga dampaknya terhadap perekonomian masyarakat lokal.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipimpin langsung Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Aula Bagindo Aziz Chan Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026) siang.
Rapat tersebut dihadiri Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wilayah Kota Padang, Utami Yuliani Amir yang mewakili Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Sumatera Barat Ikrar Abdi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Dessi Febriyanti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi yang juga Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal, para kepala OPD terkait, serta kepala SPPG dan perwakilan yayasan mitra SPPG se-Kota Padang.
Rapat evaluasi tersebut menjadi forum koordinasi strategis untuk memperkuat kualitas layanan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sekaligus memastikan keberlanjutan program prioritas nasional itu berjalan optimal di Kota Padang.
Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari beroperasinya dapur-dapur penyedia makanan.
Menurutnya, program tersebut harus mampu memberikan manfaat yang lebih luas dengan melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.
Ia menilai keberadaan pasar tradisional, pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga peternak lokal harus menjadi bagian penting dalam ekosistem penyediaan bahan baku program tersebut.
Selain itu, Fadly menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada sistem pendataan yang akurat. Mulai dari kebutuhan masing-masing SPPG, ketersediaan bahan baku, pola distribusi, hingga respons masyarakat terhadap program harus dipetakan secara baik agar pelaksanaan berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas," katanya.
Di tengah perkembangan program yang terus berjalan, Pemko Padang juga mulai mempersiapkan seluruh SPPG menghadapi sistem penilaian atau grading yang akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Fadly meminta seluruh pengelola dapur MBG meningkatkan kualitas layanan sehingga mampu memenuhi standar terbaik dari berbagai aspek, mulai dari mutu pelayanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional.
Menurutnya, standar yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas program sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG di Kota Padang.
Tidak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya standardisasi rantai pasok bahan baku. Langkah tersebut dinilai mampu membuka peluang lebih besar bagi pelaku ekonomi lokal untuk terlibat sebagai pemasok yang memenuhi standar kebutuhan program MBG.
Melalui skema tersebut, manfaat program diharapkan tidak hanya dirasakan penerima makanan bergizi, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara lebih luas.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Padang juga meminta Perumda Air Minum Kota Padang bersama organisasi perangkat daerah terkait memastikan seluruh dapur SPPG memperoleh akses air bersih yang memadai.
Menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga kualitas pelayanan dan keamanan pangan yang disajikan kepada penerima manfaat.
Fadly juga mengingatkan seluruh yayasan dan pengelola SPPG agar tetap mematuhi seluruh ketentuan daerah yang berkaitan dengan pembangunan gedung maupun pemanfaatan lahan.
"Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan (DPP) Kota Padang yang juga Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Alfiadi, menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara rutin setiap bulan.
Menurutnya, evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek pelaksanaan, mulai dari penyediaan bahan baku, operasional dapur, hingga kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat.
"Dari hasil evaluasi yang dilakukan, pelaksanaan Program MBG di Kota Padang hingga saat ini tercatat berjalan relatif baik," katanya.
Alfiadi mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 72 SPPG yang telah beroperasi di Kota Padang. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 75 persen dari target total 96 SPPG yang direncanakan.
Pemko Padang menargetkan kekurangan sebanyak 24 SPPG dapat terpenuhi dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan mendatang sehingga cakupan layanan MBG dapat semakin optimal.
"Kami terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan (Progul) Padang Juara," pungkas Alfiadi. (*)
