Sumbardaily.com - Fenomena El Nino 2026 dipastikan telah memasuki fase aktif dan diperkirakan terus menguat hingga mencapai kategori sangat kuat.
Kondisi tersebut diprediksi memicu musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga meningkatkan potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga gangguan pada berbagai sektor strategis nasional.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, dalam rapat terbatas mengenai Penanganan Cuaca Ekstrem dan Penanganan Bencana yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menurut Faisal, El Nino dinyatakan aktif ketika suhu permukaan laut di bagian tengah Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celsius. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, kondisi tersebut kini telah terpenuhi bahkan telah berada pada kategori kuat sehingga memerlukan langkah antisipasi sejak dini.
"El Nino itu terjadi ketika suhu di permukaan laut, tepatnya di tengah Samudra Pasifik, naik lebih tinggi dari 0,5 derajat Celsius. Jika sudah melewati batas itu, kita mengatakan sudah masuk dalam kondisi El Nino aktif. Nah, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino Kuat. Jadi kita perlu mengantisipasinya," kata Faisal.
Selain perkembangan El Nino, BMKG juga memantau kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) yang saat ini masih berada pada fase netral. Meski demikian, fenomena tersebut diperkirakan akan berubah menuju fase positif pada periode September hingga Desember 2026.
Di sisi lain, BMKG memperkirakan puncak musim kemarau tahun ini akan terjadi pada Agustus dengan persentase sebesar 48,84 persen. Setelah itu, musim kemarau masih berlanjut pada September dengan persentase mencapai 25,41 persen.
Situasi tersebut menjadi perhatian utama pemerintah dalam rapat yang turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan itu membahas strategi menghadapi dampak musim kemarau yang dipengaruhi El Nino, mulai dari ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga berbagai bencana hidrometeorologi lainnya.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengurangi dampak musim kemarau yang berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino. Instruksi tersebut mencakup upaya menjaga ketersediaan air sekaligus memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, BMKG menetapkan dua fokus utama dalam menghadapi musim kemarau tahun ini.
"Antisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino di tahun ini ada dua fokus utama. Pertama, terkait dengan ketersediaan air melalui pengisian waduk-waduk dengan metode modifikasi cuaca dan lain sebagainya. Kedua, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pembasahan pada lahan-lahan yang rentan atau sudah terbakar," ujar Faisal.
BMKG memperkirakan potensi kebakaran hutan dan lahan mulai meningkat sejak Juli dan akan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Risiko tersebut diprediksi semakin meluas, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Lima provinsi ditetapkan sebagai wilayah prioritas untuk penguatan pemantauan dan pengawasan, yakni Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Faisal menegaskan, langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya diarahkan untuk menghadapi kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut juga dipersiapkan sebagai bagian dari antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada penghujung tahun.
"Jadi, tidak hanya terkait dengan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga bencana-bencana hidrometeorologi basah. Ini sekaligus sebagai persiapan kita untuk menghadapi akhir tahun nanti ketika hujan kembali datang, di mana akan ada ancaman bencana hidrometeorologi basah seperti siklon tropis dan sebagainya."
Sebagai langkah preventif, BMKG bersama kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terus memperkuat pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pelaksanaan operasi tersebut dilakukan berdasarkan analisis data meteorologi, informasi tinggi muka air tanah di kawasan gambut, serta pemantauan titik panas atau hotspot.
"Kita menjaga agar permukaan air tetap pada kondisi normalnya sehingga gambut tetap jenuh basah dan tidak mudah terbakar," jelasnya.
Selain dimanfaatkan untuk mengurangi risiko karhutla, Operasi Modifikasi Cuaca juga diarahkan untuk menjaga ketersediaan air di sejumlah waduk strategis. Salah satu pelaksanaannya dilakukan di kawasan Danau Toba guna mempertahankan tinggi muka air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi, penyediaan air bersih, hingga operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Dalam rapat tersebut, BMKG turut menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk mengurangi dampak El Nino 2026 di berbagai sektor.
Pada sektor pengelolaan lahan, BMKG mendorong peningkatan pemantauan hotspot, patroli terpadu, pembasahan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, serta penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan.
Di bidang kesehatan, BMKG merekomendasikan peningkatan pemantauan kualitas udara, penguatan sistem prediksi dan peringatan dini berdasarkan konsentrasi PM2.5, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, hingga pemantauan kenaikan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Sementara pada sektor pangan dan pertanian, BMKG menyarankan percepatan waktu tanam sebelum defisit air mencapai puncaknya. Selain itu, penggunaan varietas tanaman berumur genjah, prioritas distribusi air pada fase kritis pertumbuhan tanaman, serta pembatasan ekspansi pertanian di wilayah yang sangat rentan terhadap kekeringan juga menjadi bagian dari langkah antisipasi.
Untuk sektor ekonomi, BMKG menilai antisipasi inflasi pangan perlu diperkuat melalui pemanfaatan informasi prediksi musim sebagai dasar perencanaan ekonomi. Penguatan sistem pemantauan harga dan produksi serta koordinasi kebijakan ekonomi dan ketahanan pangan juga direkomendasikan.
Di sektor energi, BMKG mendorong pengelolaan waduk berdasarkan informasi prakiraan cuaca dan iklim agar cadangan air dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung operasional pembangkit listrik, kebutuhan irigasi pertanian, dan konsumsi masyarakat. Selain itu, diversifikasi sumber energi melalui optimalisasi PLTG, PLTU, serta pemanfaatan energi surya dan angin menjadi strategi adaptasi menghadapi musim kemarau dan El Nino.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, serta geofisika, BMKG menegaskan komitmennya mendukung langkah pemerintah dalam menghadapi dampak El Nino 2026. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga ketahanan sumber daya air, mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan, serta meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi. (*)
