Sumbardaily.com - Kabupaten Agam memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah kasus keracunan makanan kembali terjadi. Pemerintah daerah kini mendorong evaluasi lebih mendalam terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar kejadian serupa tidak kembali menimpa penerima manfaat.
Penguatan pengawasan tersebut dibahas Pemerintah Kabupaten Agam bersama Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Agam di Aula Utama Kantor Bupati Agam, Kamis (17/9/2026).
Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru Regional Riau, Kepri dan Sumbar. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai prosedur sekaligus memenuhi standar keamanan bagi masyarakat yang menerima manfaat program.
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd Lutfi, mengatakan saat ini terdapat 35 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di wilayah tersebut. Menurutnya, setiap SPPG yang hendak menjalankan operasional wajib memenuhi berbagai persyaratan dan standar yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kabupaten Agam melalui Satgas MBG bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta perangkat daerah terkait juga terus melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
“Pelaksanaan MBG merupakan program strategis nasional yang membutuhkan dukungan lintas sektor,” ujar Mhd Lutfi.
Dia mengatakan Pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen memperkuat pengawasan, koordinasi, dan komunikasi dengan seluruh pihak. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan MBG dapat berjalan efektif sekaligus memenuhi standar keamanan bagi penerima manfaat.
Pengawasan menjadi perhatian karena pelaksanaan program MBG di Kabupaten Agam sebelumnya telah diwarnai kasus keracunan makanan. Bahkan, Mhd Lutfi menyebut kejadian tersebut sudah terjadi dua kali di Kabupaten Agam.
Karena itu, evaluasi yang dilakukan bersama Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat diharapkan tidak berhenti pada pembahasan kasus. Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan standar pengawasan terhadap pelaksanaan MBG.
Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor serta memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat program.
Mhd Lutfi juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat langsung dalam Satgas MBG melakukan evaluasi secara lebih mendalam. Pengawasan terhadap SPPG juga dinilai perlu diperkuat untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
“Mengingat peristiwa keracunan MBG ini sudah dua kali terjadi di Kabupaten Agam, untuk OPD yang terlibat langsung dalam Satgas perlu melakukan evaluasi lebih mendalam dan pengawasan yang intens terhadap SPPG agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,” tegasnya.
Dengan terdapatnya 35 SPPG yang telah beroperasi, pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan MBG tetap memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Agam bersama pihak terkait pun terus mendorong koordinasi dan pembinaan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program tersebut. (*)
