Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Agam menyiapkan anggaran Rp155,63 miliar untuk penanganan infrastruktur pascabencana dalam Perubahan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut menjadi salah satu bagian penting dari arah perubahan anggaran yang disampaikan Pemkab Agam dalam rapat paripurna DPRD Agam.
Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menyampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Agam, Jumat (11/9/2026).
Nota jawaban tersebut disampaikan Muhammad Iqbal mewakili Bupati Agam. Isinya menanggapi berbagai pandangan, masukan, pertanyaan, dan catatan yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD Agam terkait rancangan perubahan anggaran daerah.
Sejumlah hal menjadi perhatian dalam jawaban pemerintah daerah. Di antaranya mengenai pendapatan dan belanja daerah, penanggulangan bencana, pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan publik, olahraga, keterbukaan informasi, hingga upaya memperkuat ekonomi masyarakat.
Dalam penanganan bencana, Pemkab Agam menjelaskan bahwa daerah tersebut memperoleh tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp165,86 miliar. Tambahan anggaran itu diarahkan untuk mendukung penanggulangan bencana secara menyeluruh.
Dukungan tersebut mencakup tahapan pra-bencana, penanganan ketika terjadi bencana atau tanggap darurat, hingga proses pemulihan setelah bencana.
Selain tambahan TKD, pemerintah daerah juga merencanakan anggaran Rp155,63 miliar untuk penanganan infrastruktur pascabencana melalui sejumlah perangkat daerah.
Pengalokasian anggaran tersebut disesuaikan dengan kewenangan perangkat daerah serta kebutuhan penanganan di lapangan. Pemkab Agam menekankan agar anggaran yang tersedia tidak hanya terserap, tetapi benar-benar diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pemerintah daerah juga menegaskan pentingnya mempercepat realisasi anggaran. Monitoring dan evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana.
Setiap program dan kegiatan diharapkan mempunyai prioritas, target, serta manfaat yang jelas bagi masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan Perubahan APBD 2026 dapat menjawab kebutuhan daerah secara lebih terukur.
Dari sisi pendapatan daerah, Pemkab Agam menjelaskan bahwa target dalam Perubahan APBD 2026 tidak ditetapkan secara sembarangan. Penyesuaian dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap realisasi pendapatan, perubahan kebijakan dan regulasi, serta pemutakhiran potensi daerah.
Dengan pendekatan tersebut, target pendapatan dalam perubahan APBD diarahkan agar lebih realistis dan terukur.
Tidak hanya persoalan anggaran dan kebencanaan, jawaban pemerintah juga mencakup sektor pendidikan. Pemkab Agam menyiapkan beasiswa bagi siswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap mahasiswa asal Agam. Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan berupa bantuan biaya hidup bagi mahasiswa asal Agam, termasuk mereka yang sedang menempuh pendidikan di Timur Tengah.
Di sektor olahraga, Kabupaten Agam akan ambil bagian dalam Porprov XV Sumatera Barat Tahun 2026. Pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap kebutuhan atlet, pelatih, dan official yang akan terlibat dalam ajang tersebut.
Selain dukungan terhadap kontingen, atlet yang berhasil meraih prestasi juga akan mendapatkan apresiasi.
Sementara itu, keterbukaan informasi publik menjadi bagian lain yang dijelaskan Pemkab Agam dalam nota jawaban. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), pemerintah daerah terus memperkuat penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Penyebaran informasi dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari media sosial dan website hingga kolaborasi antar-OPD, Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), serta media massa.
Sejak Mei 2026, Pemkab Agam telah bekerja sama dengan 35 media. Kerja sama tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memperluas penyampaian informasi mengenai pembangunan dan kebijakan kepada masyarakat.
Dalam draf jawaban tersebut juga disebutkan adanya peningkatan Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Kabupaten Agam dari 998. Namun, keterangan lanjutan mengenai angka peningkatan tersebut tidak tercantum secara lengkap dalam materi yang disampaikan.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026, Kamis (10/9/2026), di Aula DPRD Agam.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Agam Ilham. Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Agam, instansi vertikal, BUMN/BUMD, insan pers, serta undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, setiap fraksi DPRD Agam menyampaikan pandangan umum masing-masing. Pandangan itu berisi tanggapan, masukan, pertanyaan, serta catatan terhadap substansi dan arah kebijakan perubahan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Agam Ilham menjelaskan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 masih berada pada pembicaraan tingkat I. Setelah tahapan tersebut, pembahasan akan dilanjutkan ke proses berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Pandangan umum fraksi menjadi bagian dari proses pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Masukan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menyempurnakan rancangan perubahan anggaran sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Melalui proses tersebut, pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026 diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, perubahan anggaran diharapkan mampu memastikan belanja daerah lebih tepat sasaran, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat, penanganan dampak bencana, pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, pelayanan publik, olahraga, serta keberlanjutan pembangunan daerah. (*)
