Sumbardaily.com - Sejumlah ruas jalan dan jembatan di Kabupaten Agam mulai mendapat penanganan setelah pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki akses yang menjadi jalur aktivitas masyarakat.
Informasi mengenai progres perbaikan tersebut diketahui sebagaimana dikutip dari Pemkab Agam, Rabu (2/9/2026). Penanganan dilakukan di sejumlah titik, termasuk pelebaran jalan serta pembangunan beberapa jembatan.
Dalam peninjauan pada Selasa (1/9), progres pekerjaan infrastruktur tersebut turut dipantau langsung di lapangan. Pelebaran ruas Jalan Panta menjadi salah satu pekerjaan yang ditinjau dengan panjang sekitar 1,7 kilometer dan anggaran lebih dari Rp10,8 miliar.
Selain itu, terdapat satu paket pekerjaan yang mencakup tiga ruas jalan, masing-masing berada di Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek; Nagari Lasi, Kecamatan Canduang; dan Nagari Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek. Total panjang ketiga ruas jalan tersebut sekitar 1,3 kilometer dengan anggaran lebih dari Rp2,4 miliar.
“Untuk ruas jalan di Lasi dan Balai Gurah sudah rampung dikerjakan, sedangkan dua ruas lainnya masih dalam tahap pengerjaan," ujarnya.
Penanganan tidak hanya menyasar jalan. Sejumlah jembatan juga masuk dalam pekerjaan infrastruktur yang ditinjau, di antaranya Jembatan Tigo Kampuang di Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, dengan anggaran lebih dari Rp599 juta.
Kemudian, ada Jembatan Kasiak di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, yang mendapat anggaran lebih dari Rp3,5 miliar. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut bersumber dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD).
Peninjauan berikutnya dilakukan pada pembangunan jembatan di Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto. Proyek tersebut memiliki anggaran Rp1,1 miliar dan menggunakan dana sisa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kebencanaan 2025.
Pembangunan dan perbaikan infrastruktur tersebut dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Jalan dan jembatan menjadi akses yang digunakan untuk menunjang mobilitas sekaligus mengangkut hasil pertanian dari wilayah produksi.
"Jalan dan jembatan ini merupakan urat nadi masyarakat. Ketika aksesnya baik, mobilitas menjadi lancar, hasil pertanian lebih mudah dibawa keluar dan aktivitas ekonomi masyarakat juga ikut bergerak," ujarnya.
Pemerintah daerah menyebut penanganan infrastruktur rusak dilakukan secara bertahap. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta tingkat kebutuhan di lapangan.
“Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan akses transportasi yang layak. Karena itu, satu per satu ruas jalan dan jembatan yang membutuhkan penanganan kita perbaiki," sebutnya. (*)
