Sumbardaily.com, Padang - Banjir bandang yang melanda Kota Padang pada akhir November 2025 menyisakan dampak besar pada infrastruktur vital dan ribuan warga.
Pemerintah Kota (Pemko) Padang kini memprioritaskan percepatan validasi data kerusakan sebagai dasar pemulihan, menyusul arahan langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi percepatan pendataan pascabencana hidrometeorologi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pada Selasa (6/1/2026).
Rapat yang digelar secara dalam jaringan (daring) atau online ini diikuti Wali Kota Padang, Fadly Amran bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Mendagri menekankan pentingnya keselarasan data antara pusat dan daerah agar program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) berlangsung efektif.
Pendataan yang cepat dan akurat, menurut dia, akan menjadi penopang utama dalam menyalurkan bantuan, memperbaiki fasilitas publik, dan menata kembali kawasan terdampak.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar aktif berkoordinasi dengan BNPB serta kementerian teknis. Validasi di lapangan dinilai krusial agar setiap angka yang dilaporkan mencerminkan kondisi nyata.
Dengan begitu, relokasi warga, pemulihan hunian, dan perbaikan infrastruktur dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Wali Kota Padang menegaskan komitmen pemerintah kota untuk mempercepat proses verifikasi kerusakan akibat banjir bandang.
"Kami mendukung penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memadukan pemulihan pasca bencana dengan penguatan mitigasi ke depan," katanya.
Data yang dipaparkan Fadly menunjukkan skala kerusakan yang luas. Banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 berdampak pada 67.563 warga di lima kecamatan.
Dari sisi hunian, tercatat 5.523 rumah rusak, terdiri atas 546 unit rusak berat, 2.174 unit rusak sedang dan 2.949 unit rusak ringan.
Kerusakan paling serius terlihat pada infrastruktur transportasi dan fasilitas publik. Sebanyak 13 jembatan mengalami kerusakan berat, sementara 74.327 meter jalan rusak berat dan 3.050 meter jalan mengalami kerusakan sedang.
"Selain itu, banjir juga mempengaruhi 22 bendungan, 56 jaringan irigasi pertanian, serta sejumlah intake SPAM Pamsimas dan SPAM Perumda Air Minum. Tebing sungai dan sistem drainase di berbagai titik turut mengalami kerusakan," katanya.
Total kerugian ditaksir mencapai Rp2,97 triliun, menunjukkan besarnya beban pemulihan yang harus ditangani pemerintah daerah bersama pemerintah pusat.
Dengan validasi data yang lebih terstruktur, proses rehabilitasi diharapkan dapat berjalan bertahap namun terukur, terutama pada sektor-sektor penting yang menopang aktivitas warga.
Di tengah ancaman bencana hidrometeorologi yang terus berulang, penguatan pendataan, mitigasi, dan perbaikan sistem menjadi pekerjaan jangka panjang.
"Kota Padang kini berada pada fase pemulihan penting, dengan fokus utama mengembalikan fungsi infrastruktur dan melindungi puluhan ribu warga yang terdampak," tuturnya. (red)
