Sumbardaily.com - Peringatan 20 tahun bencana tsunami Pangandaran 2006 menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami.
Dalam webinar nasional yang digelar pada Kamis (16/7/2026), Nagari Ampiang Parak, Kabupaten Pesisir Selatan, kembali mendapat perhatian setelah masuk dalam jajaran Desa Tangguh Bencana binaan UNESCO di Indonesia.
Kegiatan di Kabupaten Pesisir Selatan dipusatkan di Pusat Edukasi LPPL Ampiang Parak. Webinar tersebut diikuti unsur pemerintah daerah, pemerintah nagari, hingga komunitas siaga bencana sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya sadar bencana di wilayah pesisir.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Pesisir Selatan Armen, AP., MM bersama jajaran, Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan Wendi beserta tim, Camat Sutera, Wali Nagari Ampiang Parak bersama perangkat nagari, serta Ketua Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) Ampiang Parak Haridman bersama anggota kelompok siaga bencana.
Dalam pemaparan webinar dijelaskan terdapat tujuh desa dan komunitas di Indonesia yang menjadi pionir Desa Tangguh Bencana binaan UNESCO. Dari jumlah tersebut, lima berada di Pulau Sumatera, sedangkan dua lainnya berada di Pulau Jawa.
Tujuh desa dan komunitas tersebut meliputi Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Nagari Ampiang Parak di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Desa Citepus dan Desa Cikakak di Banten, serta Desa Teluk Sepang, Desa Penurunan, dan Desa Lempuing di Provinsi Bengkulu.
Perwakilan UNESCO, Engin Koncagul, menjelaskan ketujuh desa dan komunitas tersebut dipilih karena dinilai memiliki kemampuan merespons ancaman bencana secara cepat sekaligus menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami.
Selain menghadirkan perwakilan UNESCO, webinar juga diisi oleh ahli kebumian dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. Pepen Supendi. Dalam paparannya, ia mengulas sejarah gempa bumi dan tsunami di Indonesia, mekanisme terjadinya gempa megathrust, serta potensi ancaman yang masih harus diwaspadai masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan pesisir barat Pulau Sumatera.
Materi tersebut menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko apabila bencana terjadi. Edukasi dan peningkatan kapasitas warga dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami langkah penyelamatan sejak dini.
Ketua LPPL Ampiang Parak, Haridman, mengatakan pihaknya bersama BPBD, pemerintah daerah, pemerintah nagari, dan berbagai instansi terkait terus melakukan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun budaya sadar bencana.
"Komitmen kami adalah memastikan masyarakat memahami langkah-langkah penyelamatan ketika terjadi gempa maupun tsunami. Edukasi harus terus dilakukan agar kesiapsiagaan menjadi budaya masyarakat," ujarnya.
Menurut Haridman, langkah tersebut menjadi sangat penting karena Kabupaten Pesisir Selatan berada di kawasan yang berhadapan langsung dengan zona megathrust di pantai barat Sumatera. Selain itu, wilayah tersebut memiliki garis pantai sepanjang sekitar 243 kilometer sehingga memerlukan kesiapsiagaan yang terus ditingkatkan.
Ia menegaskan edukasi kebencanaan tidak cukup dilakukan sekali, melainkan harus dibarengi dengan simulasi evakuasi dan penguatan kapasitas masyarakat, terutama bagi warga yang bermukim di kawasan pesisir.
"Karena itu, edukasi, simulasi evakuasi, dan penguatan kapasitas masyarakat, khususnya warga yang bermukim di kawasan pesisir, harus terus ditingkatkan untuk meminimalkan risiko apabila terjadi bencana di masa mendatang," katanya.
Melalui peringatan 20 tahun tsunami Pangandaran, pemerintah, komunitas, dan berbagai pihak berharap budaya kesiapsiagaan terus tumbuh di tengah masyarakat. Penguatan edukasi, latihan evakuasi, serta kolaborasi lintas instansi dinilai menjadi langkah penting agar masyarakat di wilayah rawan gempa dan tsunami semakin siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang. (*)
