APBD-P Pessel Rp2,2 Miliar untuk Porprov, Disahkan Hanya 5 Hari Sebelum Pembukaan

Sumbardaily.com - Porprov Sumatera Barat 2026 semakin dekat, tetapi kontingen Pesisir Selatan menghadapi persoalan waktu persiapan yang sangat terbatas. Bukan karena pemerintah daerah tidak menyediakan anggaran, melainkan jadwal pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) 2026 hanya berjarak lima hari dari jadwal dimulainya pertandingan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyiapkan anggaran Rp2,2 miliar untuk mendukung keikutsertaan kontingen daerah tersebut dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat 2026.

Namun, APBD-P Kabupaten Pesisir Selatan dijadwalkan baru disahkan pada 27 September 2026. Sementara itu, pelaksanaan Porprov Sumatera Barat dijadwalkan dimulai pada 2 Oktober 2026.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah dan KONI Pesisir Selatan memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan kontingen sebelum atlet mulai bertanding.

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Ronald Bernando menegaskan, kondisi tersebut tidak berkaitan dengan ada atau tidaknya dukungan pemerintah daerah terhadap Porprov.

Menurut Ronald, dukungan Pemkab Pesisir Selatan telah ditunjukkan melalui pengalokasian anggaran sebesar Rp2,2 miliar dalam APBD-P Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

“Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sangat mendukung pelaksanaan Porprov Sumatera Barat tahun ini. Dukungan itu juga sudah diwujudkan dengan anggaran yang telah dimasukkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2,2 miliar,” kata Ronald, Minggu (13/9/2026).

Persoalan yang muncul, lanjut dia, adalah jarak waktu antara pengesahan APBD-P dan dimulainya Porprov. Setelah APBD-P disahkan pada 27 September, pelaksanaan Porprov sudah dimulai pada 2 Oktober.

Padahal, keikutsertaan kontingen dalam ajang olahraga tingkat provinsi tidak hanya membutuhkan kesiapan atlet. Berbagai kebutuhan administrasi, perlengkapan atlet dan kontingen, hingga kebutuhan teknis lainnya juga harus dipersiapkan.

Dengan waktu yang hanya beberapa hari, proses pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Di sisi lain, penggunaan anggaran tetap harus mengikuti mekanisme serta ketentuan yang berlaku.

Ronald menyebut persoalan penyesuaian waktu penganggaran dengan jadwal Porprov tersebut bukan hanya dialami Pesisir Selatan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sedikitnya 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat juga menghadapi kondisi yang relatif sama.

Karena itu, ia meminta persoalan tersebut dilihat secara utuh. Menurut Ronald, Pemkab Pesisir Selatan tetap memiliki komitmen terhadap pembinaan olahraga dan keikutsertaan daerah dalam Porprov.

Komitmen itu, kata dia, salah satunya terlihat dari anggaran Rp2,2 miliar yang sudah disiapkan melalui APBD-P 2026.

Di sisi lain, KONI Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan atlet dari berbagai cabang olahraga telah melakukan persiapan menghadapi Porprov Sumatera Barat 2026.

M. Adli dari KONI Kabupaten Pesisir Selatan mengatakan pihaknya pada prinsipnya sudah siap menghadapi ajang tersebut. Data atlet Pesisir Selatan yang akan bertanding juga telah dipersiapkan.

“Kami sangat siap. Data atlet Pesisir Selatan yang akan bertanding pada Porprov juga sudah kami persiapkan. Tentunya kami ingin atlet-atlet kita bisa tampil dan membawa nama baik Pesisir Selatan,” ujar M. Adli.

Meski demikian, M. Adli memahami persoalan yang tengah dihadapi pemerintah daerah dalam proses penganggaran. Ia juga mengapresiasi langkah Pemkab Pesisir Selatan yang telah menyediakan anggaran Rp2,2 miliar dalam APBD-P 2026.

Menurutnya, alokasi tersebut menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung olahraga sekaligus memastikan kontingen Pesisir Selatan dapat mengikuti Porprov Sumatera Barat.

Persoalannya, kata dia, terletak pada waktu antara pengesahan anggaran dan pelaksanaan pertandingan. Jeda yang singkat membuat persiapan sejumlah kebutuhan kontingen harus dilakukan dalam waktu yang terbatas.

Sebelumnya, KONI Pesisir Selatan juga telah menyampaikan harapan agar pelaksanaan Porprov, apabila memungkinkan, dipertimbangkan untuk digelar pada November atau Desember 2026.

M. Adli menjelaskan usulan tersebut bukan karena Pesisir Selatan tidak siap mengikuti Porprov. Justru, penyesuaian jadwal diharapkan memberikan waktu lebih panjang bagi daerah untuk mempersiapkan kontingen secara optimal.

“Kami tentu menghormati jadwal dan keputusan yang telah ditetapkan. Harapan tersebut semata-mata merupakan masukan agar daerah memiliki waktu persiapan yang lebih memadai, apalagi persoalan penyesuaian waktu penganggaran ini juga dialami sejumlah kabupaten/kota lainnya,” katanya.

Ia menegaskan, persoalan tersebut perlu dicari jalan keluar bersama tanpa mengurangi semangat para atlet yang telah menjalani persiapan.

Dengan kesiapan KONI, data atlet yang telah disiapkan, serta dukungan anggaran Rp2,2 miliar dari Pemkab Pesisir Selatan, M. Adli berharap kontingen daerah itu tetap dapat mempersiapkan diri dan tampil maksimal dalam Porprov Sumatera Barat 2026. (*)