Sumbardaily.com – Pemerintah Kota Payakumbuh menyiapkan anggaran daerah sebesar Rp789,21 miliar untuk Tahun Anggaran 2027.
Besaran tersebut tidak hanya diarahkan untuk membiayai program pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan yang inklusif, memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), meningkatkan layanan publik, serta menggerakkan ekonomi masyarakat.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Nota Keuangan RAPBD 2027 di Gedung DPRD Kota Payakumbuh, Senin (14/9/2026).
Nota keuangan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman. Penyusunan RAPBD itu merupakan bagian dari penjabaran visi besar Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta dalam mengarahkan pembangunan daerah.
Dalam penyusunan postur APBD 2027, Zulmaeta menekankan pentingnya kehati-hatian fiskal. Seluruh jajaran Pemko Payakumbuh juga diarahkan berpegang pada prinsip money follows program atau uang mengikuti program serta value for money atau nilai manfaat dari setiap anggaran yang dibelanjakan.
“Rancangan APBD yang kita bahas pada hari ini bukanlah sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen strategis untuk menerjemahkan prioritas pembangunan daerah di tahun 2027. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Wakil Wali Kota yang akrab disapa Om Zet tersebut di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Dalam RAPBD 2027, Pendapatan Daerah Payakumbuh ditargetkan mencapai Rp789,21 miliar. Sumber pendapatan tersebut masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat maupun antardaerah.
Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp619,16 miliar. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp170,04 miliar.
Target PAD tersebut berasal dari sejumlah sumber. Pajak Daerah ditargetkan menyumbang Rp49,02 miliar, Retribusi Daerah Rp97,52 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp13,77 miliar, serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp9,72 miliar.
Besarnya porsi pendapatan transfer membuat Pemko Payakumbuh tetap menempatkan penguatan kemandirian fiskal sebagai salah satu perhatian dalam kebijakan anggaran. Peningkatan PAD diarahkan tidak sekadar mengejar kenaikan penerimaan, tetapi juga dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha.
“Peningkatan PAD bukan semata-mata mengejar besaran nominal penerimaan. Upaya ini harus dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat maupun dunia usaha,” tegas Elzadaswarman merepresentasikan kebijakan Wali Kota Zulmaeta.
Untuk meningkatkan penerimaan daerah, sejumlah sektor ekonomi akan mendapat dorongan agar kontribusinya lebih optimal. Sektor UMKM, perdagangan, jasa, pariwisata, hingga BUMD menjadi bagian yang akan dikembangkan.
Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui digitalisasi pembayaran dan pemutakhiran basis data wajib pajak. Dengan cara tersebut, pemerintah daerah berupaya memperkuat penerimaan sekaligus meningkatkan basis data dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Di sisi belanja, RAPBD 2027 Payakumbuh mencatat angka yang lebih besar dibandingkan target pendapatan. Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp834,05 miliar.
Anggaran tersebut terbagi dalam tiga kelompok utama. Belanja Operasi mendapat alokasi Rp719,46 miliar, Belanja Modal sebesar Rp112,58 miliar, sedangkan Belanja Tidak Terduga dialokasikan Rp2 miliar.
Perbedaan antara target pendapatan sebesar Rp789,21 miliar dengan Belanja Daerah Rp834,05 miliar menghasilkan defisit anggaran Rp44,83 miliar.
Pemko Payakumbuh merencanakan defisit tersebut ditutup sepenuhnya melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2026. Nilai pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit tersebut juga sebesar Rp44,83 miliar.
Dengan skema tersebut, pembiayaan neto dirancang dalam posisi berimbang. Pemko Payakumbuh juga memproyeksikan tidak akan terdapat SiLPA pada akhir tahun anggaran 2027.
Besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah daerah pada akhirnya akan diuji melalui pelaksanaan program dan dampaknya terhadap masyarakat. Karena itu, pembahasan RAPBD antara pihak eksekutif dan legislatif diharapkan tidak berhenti pada pembahasan angka, tetapi memastikan setiap program memiliki manfaat yang jelas.
Elzadaswarman berharap proses pembahasan RAPBD 2027 antara eksekutif dan legislatif dapat berlangsung secara konstruktif dan terbuka.
“Keberhasilan APBD bukan hanya diukur dari berapa besar anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar perubahan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat kita,” pungkasnya. (*)
