Sumbardaily.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024. Putusan tersebut diumumkan dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya pada Selasa, (4/2/2025).
Pasangan calon nomor urut 2, Armen Syahjohan dan Boy Iswarmen, mengalami pukulan telak setelah permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Pokok persoalan yang mengemuka adalah tidak terpenuhinya syarat ambang batas selisih perolehan suara sesuai regulasi.
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, selisih perolehan suara maksimal adalah 2 persen atau 1.644 suara. Namun, dalam kasus ini, realitasnya jauh berbeda.
Perolehan suara menunjukkan pasangan nomor urut 2 mendapatkan 36.869 suara, sementara pasangan nomor urut 1 Khairunas dan Yulian Efi memperoleh 45.326 suara. Selisih mencapai 8.457 suara atau setara 10,3 persen, yang jauh melampaui ambang batas yang ditentukan.
"Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum," tegas Hakim Daniel dilansir dari laman resmi MK RI.
Dalam gugatan yang diajukan pada persidangan perdana 10 Januari 2025, pemohon mengajukan sejumlah dalih. Salah satunya adalah dugaan penggunaan ijazah palsu oleh pasangan nomor urut 1. Mereka mempersoalkan ijazah Khairunas yang tercatat lulus dari SMA Negeri 1 Padang, namun Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) menunjukkan kelulusan dari SMA YAPI.
Selain itu, gugatan juga mempermasalahkan dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelibatan aparatur pemerintah, serta intimidasi. Pemohon bahkan meminta majelis hakim untuk mendiskualifikasi pencalonan dan/atau kemenangan pasangan nomor urut 1, serta membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024.
Melalui putusan tersebut, MK secara tegas menolak seluruh dalih yang diajukan. Keputusan ini menandakan berakhirnya proses hukum gugatan Pilkada Solok Selatan 2024 dan menguatkan posisi pasangan calon nomor urut 1 Khairunas dan Yulian Efi sebagai pemenang sah.
Putusan MK kali ini kembali menegaskan bahwa dalam proses demokrasi, segala persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan bukti dan regulasi yang ada. (red)
