Sumbardaily.com, Dharmasraya - Menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan merefleksikan perjalanan sembilan tahun kepemimpinannya dengan mengakui bahwa tidak semua kebijakan yang diambil dapat memuaskan seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri peringatan ulang tahun ke-15 Nagari Sungai Duo pada Selasa (11/2/2025).
"Setiap kebijakan yang diambil bersama, tentu menimbulkan pro dan kontra. Namun, kita selalu berupaya agar setiap kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat," ungkap Sutan Riska di hadapan masyarakat dan tokoh setempat.
Selama masa kepemimpinannya, Bupati yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini telah merealisasikan 24 proyek strategis untuk memajukan Dharmasraya.
Proyek-proyek tersebut tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga memanfaatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam menjalankan roda pemerintahan, Sutan Riska mengakui bahwa ia kerap dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar.
Tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana menyeimbangkan tingginya tuntutan pembangunan dari masyarakat dengan keterbatasan dana APBD yang tersedia.
"Dalam sembilan tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana kebutuhan masyarakat terus meningkat, sementara kapasitas fiskal daerah kita masih terbatas," jelasnya.
Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan manajemen keuangan yang lebih baik agar setiap rupiah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Menghadapi keterbatasan anggaran tersebut, Sutan Riska mengambil langkah strategis dengan membangun relasi intensif hingga ke pemerintah pusat.
Pendekatan ini dilakukan untuk menjemput anggaran tambahan yang dapat membantu menutupi kekurangan APBD Dharmasraya. Melalui strategi lobi yang efektif, ia berhasil menghadirkan berbagai program dan proyek pembangunan yang didanai APBN.
"Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Oleh karena itu, saya secara aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa Dharmasraya mendapatkan perhatian dan anggaran tambahan untuk pembangunan," tutur Sutan Riska.
Ia menambahkan bahwa upaya ini telah membuahkan hasil dan mampu mendorong percepatan pembangunan di daerahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sutan Riska juga menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil selama masa kepemimpinannya selalu didasarkan pada kepentingan bersama, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Meskipun demikian, ia mengakui bahwa sebagai pengambil kebijakan, tidak semua pihak akan merasa puas dengan setiap keputusan yang dibuat.
Menjelang akhir masa jabatannya, Sutan Riska menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Dharmasraya, khususnya bagi pihak-pihak yang mungkin belum puas dengan hasil kinerjanya.
"Saya manusia biasa, yang tidak terlepas dari salah dan alpa, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau banyak yang belum sempurna di era kepemimpinan saya," tutupnya dengan rendah hati.
Refleksi sembilan tahun kepemimpinan ini menunjukkan bagaimana dinamika pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan kemampuan manajerial yang baik, tetapi juga kepekaan terhadap aspirasi masyarakat dan keterampilan dalam menjalin relasi dengan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. (red)
