Sumbardaily.com, Jakarta - Fenomena pengangguran di kalangan generasi Z (Gen Z) atau kelahiran 1997-2012 di Indonesia menjadi persoalan serius.
Berdasarkan data terkini, sekitar 9,9 juta Gen-Z termasuk dalam kategori Not in Employment, Education, or Training (NEET) atau tidak bekerja, menempuh pendidikan, maupun mengikuti pelatihan.
Kondisi ini terungkap dalam diskusi daring Forum Guru Besar Insan Cita bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang mengangkat topik 10 Juta Gen Z Menganggur, Mungkinkah Indonesia Emas 2045? pada Minggu (2/6/2024).
Diskusi tersebut menghadirkan pembicara Prof Memed Sueb, Dr Tauhid Ahmad, Eisha M Rachbini, Ph.D., dan Ir Arif Minardi dengan moderator Dr Nina Zulida Situmorang.
Menurut Memed, perkembangan NEET berfluktuasi sejak 2018 dan terus meningkat, dengan mayoritas menganggur di usia 20-24 tahun. Dari total 9,9 juta NEET tersebut, 26% adalah perempuan dan 18% pria, dengan jumlah 7,2 juta warga yang menganggur.
"Tingkat pengangguran Gen Z terdapat 5,37 juta di perkotaan dan 4,17 juta di pedesaan. Berdasarkan pendidikan, tingkat menganggur tertinggi justru pada lulusan S1, S2, dan S3, sementara kebanyakan Gen Z bekerja di sektor formal," ungkap Memed.
Memed menyoroti dilema biaya pendidikan tinggi yang berpotensi menimbulkan inflasi tenaga kerja jika murah.
Ia mengharapkan peran pemerintah dalam mengatasi lonjakan tenaga kerja agar bertransformasi dengan teknologi, misalnya melalui pengurangan tenaga kerja asing dan memaksimalkan tenaga kerja lokal.
Sementara itu, Eisha M Rachbini dari INDEF menyoroti tantangan Visi Indonesia 2045 untuk keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju berpendapatan tinggi dengan PDB terbesar kelima pada 2036. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5,1% pada Q1 2024 dari proyeksi 5,7%.
"Efek luka akibat pandemi seperti penurunan produktivitas, learning loss dan job loss serta pemulihan sektor riil yang lamban menjadi tantangan. Banyak masyarakat nyaman dengan pekerjaan remote atau part-time yang bisa dilakukan jarak jauh sehingga menyebabkan job loss. Tantangan produktivitas menjadi krusial dalam bonus demografi yang berdampak ekonomi," paparnya.
Rachbini menyebutkan bahwa fase bonus demografi pertama pada 2020-2035 diharapkan angka ketergantungan rasio menurun, namun data menunjukkan rasio ini akan mencapai di atas 50% pada 2045.
"Tingkat angka partisipasi kerja sekitar 80% dan tidak meningkat lagi. Intinya adalah NEET di mana 9 juta Gen Z yang tidak bekerja juga tidak mendapat edukasi. Yang banyak adalah lulusan SMA dan SMK yang tidak terserap oleh tenaga kerja," imbuhnya.
Di sisi lain, Tauhid Ahmad menyoroti proyeksi kemiskinan yang belum kondusif untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 akibat pertumbuhan ekonomi fluktuatif dan gap yang sangat besar.
Tantangan pengangguran Gen Z sendiri antara lain terletak pada kompetensi pencari kerja, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja, pemutusan hubungan kerja, iklim investasi yang belum kondusif, serta informasi pasar kerja yang kurang efektif.
Untuk itu, Tauhid menyarankan upaya investasi di sektor padat karya seperti pertanian dan industri, peningkatan kapasitas SDM melalui akses pendidikan dan pelatihan, peningkatan UMKM dan digitalisasi, peningkatan kapasitas lembaga formal dan informal, serta perbaikan informasi pasar kerja.
Terpisah, Arief Minardi menyinggung pernyataan kontroversial Presiden Jokowi pada 2019 yang menyebut kemiskinan Indonesia 0% padahal saat itu masih 9%.
Ia memperkirakan sekitar 40% pengangguran Gen Z berasal dari keluarga miskin berdasarkan data RAPBN yang menunjukkan ada 108 juta penduduk Indonesia yang BPJS-nya ditanggung negara. (red)
