Wakil Bupati (Wabup) Pasaman Barat (Pasbar) Risnawanto minta warga Aia Bangih yang melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) untuk pulang ke rumah.
“Kami sangat berharap dan bermohon untuk kembali ke rumah masing-masing. Karena anak, sanak famili sudah menunggu kembalinya bapak ibu,” ungkap Risnawanto dalam tayangan video yang diterima Sumbar Daily, Jumat malam (4/8/2023).
Dia menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasbar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar akan menjamin keamanan dan kenyamanan kepulangan warga Aia Bangih.
“Mudah-mudahan bapak ibu saudara-saudara sekalian dapat mengindahkan demi kenyamanan, ketentraman, dan kebersamaan kita sebagai warga Pasaman Barat,” sebut Risnawanto.
Seperti diketahui, kelompok masyarakat Aia Bangih, Kecamatan Sungai Baremas, Kabupaten Pasbar melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (31/7/2023).
Mereka menuntut Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mencabut usulan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menjadikan lahan seluas 30.000 hektar di Nagari Aia Bangih sebagai PSN bagi PT Abaco Pasifik Indonesia.
Perusahaan tersebut berencana akan membangun industri refinery dan petrochemical serta sarana pendukung lainnya.
Lalu membebaskan lahan masyarakat Air Bangis dari kawasan hutan produksi, membebaskan masyarakat dari Koperasi KSU ABS HTR Sekunder. Serta membebaskan masyarakat menjual hasil sawitnya kemana pun.
Tidak berhasil menemui Gubernur Sumbar, warga Aia Bangih yang melakukan aksi demo tidur di Masjid Raya Sumbar. Pada Selasa (1/8/2023) dan Rabu (2/8/2023) mereka kembali melakukan demo.
Kamis pagi (3/8/2023) Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menemui kelompok masyarakat Aia Bangih, Barat yang melakukan aksi demo menolak PSN tersebut usai melaksanakan Shalat Shubuh di Masjid Raya Sumbar.
“PSN itu adalah kepentingan nasional, kepentingan Negara,” ujar Mahyeldi kepada kerumunan massa.
Mahyeldi menyebut, permasalahan Koperasi Serba Usaha (KSU) Air Bangis yang diadukan masyarakat tidak membeli hasil panen masyarakat dengan layak, ke depannya akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.
“Sekali sepekan nanti harga (sawit) diperbaharui Dinas Perkebunan. Nanti harganya akan sesuai dengan itu,” tegas Mahyeldi.
Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar menyerahkan sepenuhnya persoalan adanya sejumlah toke dan sopir yang telah ditangkap oleh jajaran Polda Sumbar beberapa waktu lalu.
“Masalah dengan polisi itu murni urusan penegakan hukum,” ungkap Mahyeldi.
Meski telah berdialog dengan Mahyeldi, warga Aia Bangih yang melakukan demo menolak PSN tetap kembali melakukan aksinya hingga Jumat (4/8/2023). (red)