Sumbardaily.com, Padang Panjang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan akses pendidikan menengah atas bagi warganya. Langkah konkret itu ditunjukkan Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, dengan menerima audiensi dari para wali murid yang anak-anaknya belum memperoleh bangku sekolah pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.
Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota dihadiri pula oleh Wakil Wali Kota Allex Saputra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Nasrul, sejumlah tokoh masyarakat, serta perwakilan wali murid.
Keluhan yang disampaikan para orang tua berfokus pada kesulitan anak-anak mereka untuk diterima di sekolah negeri dalam kota, terutama di dua sekolah favorit, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Padang Panjang. Meski memiliki nilai akademik tinggi dan prestasi, banyak siswa putra daerah justru gagal masuk, sementara sejumlah besar siswa dari luar daerah dinilai lebih diakomodasi.
Kekecewaan itu diungkapkan salah satu wali murid, Kheri Juska. Ia merasa sistem penerimaan belum sepenuhnya adil bagi anak-anak yang tumbuh dan besar di Padang Panjang.
"Anak-anak kami lahir dan besar di sini. Tapi mereka tidak punya tempat di sekolah negeri kotanya sendiri. Rasanya sangat menyakitkan ketika yang diterima malah didominasi dari luar," ungkapnya.
Ia juga meminta Pemko untuk berpihak pada keadilan bagi masyarakat lokal. "Kami tidak menuntut istimewa, tapi kami ingin anak-anak kami bisa menikmati pendidikan yang layak di tempat mereka tinggal," tegas Kheri.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Hendri Arnis menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan siap mengambil langkah serius. Ia menyampaikan bahwa Pemko segera bersurat secara resmi ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk meminta penambahan rombongan belajar (rombel), terutama di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2.
"Kami akan bersurat ke Disdik Sumbar dan meminta agar surat itu diteruskan ke Kementerian Pendidikan. Kita ingin ada tambahan rombel dan juga afirmasi khusus untuk putra-putri daerah," ujarnya.
Hendri menekankan, keterbatasan kewenangan daerah terhadap pengelolaan SMA tidak menjadi alasan untuk berpangku tangan. Ia bahkan telah melakukan komunikasi langsung dengan Gubernur Sumbar melalui sambungan telepon agar persoalan ini segera mendapatkan perhatian.
"Kami memahami kewenangan SMA berada di bawah provinsi. Tapi kami akan terus dorong agar pemerintah provinsi melihat persoalan ini sebagai hal yang mendesak," katanya.
Selain langkah jangka pendek berupa penambahan rombel, Pemko juga telah menyiapkan solusi jangka panjang. Hendri menyampaikan bahwa pihaknya tengah merancang pendirian SMA Negeri 4 Padang Panjang sebagai upaya strategis untuk menampung lonjakan peserta didik dan mengurangi ketimpangan akses pendidikan bagi warga kota.
"Pembangunan SMAN 4 akan jadi jawaban agar ke depan tidak ada lagi anak-anak Padang Panjang yang harus tersingkir dari kotanya sendiri," tegas Hendri.
Ia menyebutkan, infrastruktur pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus dirancang dengan cermat. Karena itu, selain penambahan ruang belajar, perlu juga penguatan kebijakan afirmasi untuk siswa lokal.
Di akhir pertemuan, Hendri Arnis menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab negara, termasuk pemerintah daerah. Karena itu, pihaknya akan terus mengawal aspirasi masyarakat, terutama dalam sektor strategis seperti pendidikan.
"Pendidikan bukan sekadar soal angka kuota atau seleksi. Ini soal masa depan generasi kita. Saya tidak ingin ada anak Padang Panjang yang kehilangan haknya hanya karena sistem yang belum berpihak," tutup Hendri. (red)
