Enam Bencana Jadi Perhatian, Perubahan APBD 2026 Padang Panjang Tambah TKD Rp79 Miliar

Sumbardaily.com - Pemerintah Kota Padang Panjang memastikan Perubahan APBD 2026 tidak hanya menjadi proses penyesuaian angka pendapatan dan belanja daerah. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan setelah bencana, menjaga laju ekonomi, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra ketika membacakan jawaban Wali Kota Hendri Arnis atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (2/9/2026).

Dalam pembahasan tersebut, salah satu perhatian DPRD berkaitan dengan penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 13,87 persen. Pemko Padang Panjang menjelaskan penyesuaian itu dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi penerimaan yang berjalan serta proyeksi hingga penghujung tahun.

Allex mengatakan perubahan target PAD tidak terlepas dari dinamika aktivitas ekonomi daerah. Selain itu, capaian penerimaan dari pajak dan retribusi turut menjadi pertimbangan, termasuk adanya penyesuaian proyeksi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Penyesuaian target PAD merupakan langkah korektif agar perencanaan pendapatan lebih realistis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. APBD tidak boleh dibangun berdasarkan angka yang tinggi tetapi sulit direalisasikan,” tegasnya.

Meski proyeksi PAD diturunkan, Pemko Padang Panjang tetap menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Upaya itu antara lain dilakukan melalui digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penagihan piutang, serta optimalisasi aset milik daerah dengan prinsip transparansi.

Pada saat yang sama, pendapatan transfer dalam Perubahan APBD 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp79,018 miliar. Tambahan tersebut berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Pusat yang diberikan untuk mendukung penanganan enam bencana yang terjadi pada semester I 2026.

Tambahan TKD itu akan digunakan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemanfaatannya mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, jaringan, irigasi, gedung, hingga berbagai sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam proses pemulihan.

Selain tambahan transfer dari pemerintah pusat, Pemko Padang Panjang juga memasukkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sekitar Rp39 miliar sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam perubahan anggaran. Dana tersebut dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan program dan kegiatan pembangunan.

Di tengah kondisi tersebut, Pemko Padang Panjang tetap mempertahankan sasaran pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,95 persen pada 2026. Pemerintah daerah mengarahkan belanja pada sektor-sektor yang dinilai memiliki pengaruh terhadap pergerakan ekonomi.

Sektor yang menjadi perhatian mencakup perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, penyelenggaraan event, serta pembangunan infrastruktur.

Dukungan khusus untuk UMKM dialokasikan sebesar Rp1,326 miliar. Jika ditambah dengan anggaran yang diberikan melalui urusan perdagangan, total dukungan tersebut mencapai Rp5,195 miliar.

“Orientasinya adalah mendorong UMKM naik kelas, semakin mandiri, produktif dan berdaya saing, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Allex.

Pemko juga memasukkan persoalan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Gini Ratio sebagai bagian yang perlu mendapat respons melalui kebijakan konkret. Sejumlah program disiapkan untuk menjawab persoalan tersebut.

Kebijakan itu mencakup pelatihan kerja, penguatan UMKM, perluasan akses pasar dan pembiayaan, peningkatan produktivitas sektor pertanian serta peternakan, hingga perlindungan terhadap pekerja rentan.

Sementara itu, efisiensi anggaran tetap dilakukan dalam penyusunan Perubahan APBD 2026. Namun, pemerintah daerah memastikan kebijakan tersebut tidak menyasar kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Efisiensi diarahkan pada sejumlah belanja administratif, perjalanan dinas, rapat dan kegiatan yang memiliki tingkat urgensi relatif rendah. Belanja barang dan jasa yang masih memungkinkan untuk dioptimalkan juga menjadi bagian dari evaluasi.

“Pelayanan dasar bukan menjadi objek efisiensi. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penanganan kemiskinan dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Anggaran yang diperoleh dari hasil efisiensi selanjutnya diarahkan kepada program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Beberapa di antaranya berupa peningkatan infrastruktur pelayanan, penanganan rumah tidak layak huni, rehabilitasi jaringan irigasi, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Dalam penanganan kemiskinan dan stunting, Pemko Padang Panjang memperkuat intervensi dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah juga melakukan verifikasi lapangan dan memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Langkah tersebut ditujukan agar pemberian bantuan dapat menyasar kelompok yang tepat. Pemerintah berharap intervensi yang dilakukan tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain fokus pada pemulihan enam bencana yang terjadi pada semester I 2026, Pemko Padang Panjang juga menyiapkan langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana berikutnya.

Persiapan dilakukan melalui penyusunan Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, serta Rencana Kontingensi.

Menurut Allex, keberhasilan Perubahan APBD 2026 tidak cukup dilihat dari seberapa besar anggaran yang berhasil diserap. Ukuran lainnya adalah sejauh mana program yang dibiayai anggaran tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin Perubahan APBD ini menjadi instrumen untuk mempercepat pemulihan pascabencana, menggerakkan ekonomi, memperkuat pelayanan publik dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara lebih merata,” harapnya.

Pemko Padang Panjang berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan secara konstruktif. Pemerintah daerah menargetkan pembahasan tersebut menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian target RPJMD 2025–2029.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Imbral. Ia didampingi Wakil Ketua Mardiansyah dan Nurafni Fitri. Rapat juga dihadiri anggota DPRD lainnya, unsur Forkopimda, staf ahli, asisten, kepala OPD, pimpinan BUMN dan BUMD, Bawaslu, camat, lurah, serta sejumlah undangan lainnya.

Dengan arah tersebut, Perubahan APBD 2026 Padang Panjang ditempatkan sebagai instrumen untuk menjawab kebutuhan pemulihan pascabencana sekaligus menjaga pergerakan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. (*)