Sumbardaily.com – Viral isu Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana menggunakan sepatu di dalam Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi atau Masjid Raya Sumatera Barat (Sumbar) saat kunjungan kerja ke menjadi perhatian publik.
Informasi yang beredar luas di media sosial itu langsung mendapat klarifikasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar yang memastikan kabar tersebut tidak benar.
Kunjungan Widiyanti Putri Wardhana, ke Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pada 29 April 2026 menjadi sorotan setelah muncul potongan video yang menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Dalam narasi yang beredar, disebutkan bahwa menteri mengenakan sepatu saat berada di dalam masjid.
Menanggapi hal tersebut, Nolly Eka Mardianto menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan kesalahpahaman yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Ia menyampaikan bahwa dirinya ikut mendampingi langsung rangkaian kegiatan kunjungan selama berada di Sumbar.
“Saya menjadi bagian dari rombongan yang hadir dan menyaksikan langsung kegiatan tersebut. Tidak benar Ibu Menteri memakai sepatu di dalam masjid, yang digunakannya adalah kaos kaki,” ujar Nolly di Padang, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, video yang beredar luas di berbagai platform media sosial telah menimbulkan interpretasi yang keliru. Dalam rekaman tersebut, Menteri Pariwisata terlihat berjalan di atas karpet masjid menggunakan kaos kaki. Namun, tampilan visualnya sekilas menyerupai sepatu sehingga memicu kesalahpahaman.
Lebih lanjut, Nolly menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan kunjungan Menteri Pariwisata di Sumbar, khususnya saat berada di Masjid Raya Sumbar, berlangsung dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan etika yang berlaku di tengah masyarakat Minangkabau.
“Ibu Menteri beserta seluruh jajaran telah menjalankan tata krama yang sesuai. Perlu kami luruskan kembali bahwa tidak ada penggunaan sepatu di dalam masjid sebagaimana yang disampaikan dalam sejumlah narasi tidak akurat yang beredar luas di media sosial,” tegasnya.
Pemprov Sumbar juga menyayangkan maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi di ruang publik. Fenomena tersebut dinilai tidak hanya menyesatkan masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu kesalahpahaman hingga perpecahan.
Nolly menekankan bahwa perbedaan persepsi memang dapat terjadi, namun penyebaran informasi yang tidak benar dan cenderung menggiring opini negatif bukanlah tindakan yang bijak.
“Perbedaan persepsi mungkin saja terjadi, namun menyebarkan informasi yang tidak benar dan menggiring opini ke arah negatif tentu bukan hal yang bijak, apalagi jika berpotensi menimbulkan perpecahan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pemprov Sumbar mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam menerima dan membagikan informasi, terutama yang beredar di media sosial. Verifikasi terhadap fakta menjadi hal penting agar ruang publik tetap sehat dan tidak dipenuhi informasi yang menyesatkan.
“Mari kita bersama-sama menjaga ruang publik yang sehat dengan informasi yang benar dan bertanggung jawab,” pungkas Nolly. (*)
