Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus mempercepat pelaksanaan pembangunan pascabencana melalui pemanfaatan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Tambahan. Hingga saat ini, realisasi pelaksanaan program tersebut telah mencapai 7 persen dan masih terus berlangsung melalui proses tender maupun tahapan lanjutan.
Perkembangan itu menjadi salah satu fokus Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bersama tim, Rabu (22/7/2026), di Indojolito Batusangkar.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pelaksana TKD Tambahan wajib menjalankan setiap tahapan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal utama agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
"Saya minta kepada OPD terkait untuk mempedomani aturan dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan pembangunan TKD Tambahan ini, dan memanfaatkan pendampingan dari Kejari Tanah Datar agar kemudian hari tidak akan berurusan dengan penegak hukum," kata Eka Putra.
Ia menjelaskan, kebutuhan pembangunan pascabencana di Tanah Datar muncul setelah wilayah tersebut beberapa kali diterpa bencana dalam kurun tiga tahun terakhir. Pada 11 Mei 2024 terjadi banjir bandang dan longsor yang dipicu cuaca ekstrem serta erupsi Gunung Marapi. Selanjutnya, pada akhir 2025 hingga awal 2026, cuaca ekstrem kembali menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah wilayah.
Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperoleh dukungan TKD Tambahan untuk mendukung percepatan pembangunan pascabencana.
"Karena itu Kami menyampaikan terima kasih kepada presiden, Mendagri, Provinsi dan pihak terkait lainnya sehingga Kabupaten Tanah Datar memperoleh TKD Tambahan untuk pembangunan Pascabencana tersebut," ujar Eka Putra.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah melakukan percepatan pengalokasian TKD Tambahan dan secara berkala menyampaikan perkembangan realisasi kepada Kementerian Dalam Negeri.
"Realisasi saat ini sudah mencapai 7 persen, dan pelaksanaan TKD Tambahan saat ini terus berjalan, mulai dari tender dan proses lanjutan. Tentunya capaian ini akan bertambah seiring waktu dan pekerjaan yang dilaksanakan," ucapnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengatakan kunjungan monitoring dilakukan untuk memastikan penggunaan TKD Tambahan telah sesuai dengan aturan serta peruntukan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Kastorius, hasil pemantauan melalui dashboard Kemendagri menunjukkan Tanah Datar termasuk salah satu daerah yang bergerak cepat dalam menyerap sekaligus merealisasikan anggaran TKD Tambahan.
"Setelah melihat laporan dan data dari dashboard Kemendagri, Kabupaten Tanah Datar salah satu daerah yang cepat dan tanggap dalam menyerap dan merealisasikan dana TKD Tambahan, makanya hari ini kita melihat langsung kondisi di lapangan," ujarnya.
Ia juga menilai Tanah Datar mampu menunjukkan proses pemulihan yang cepat setelah sejumlah wilayah terdampak bencana.
"Dalam Monev ini, kita juga melihat dan memastikan apakah TKD Tambahan dipergunakan untuk berbagai hal yang memang telah diatur peruntukkannya dalam melaksanakan pembangunan yang diakibatkan bencana," katanya.
Kastorius turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang melibatkan Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam memberikan pendampingan terhadap penggunaan dana TKD Tambahan sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut juga diikuti secara virtual oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni. Hadir pula Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Fernando H. Siagian, Sekretaris BPKAD Provinsi Sumbar Etris Dsem bersama tim pusat dan provinsi, serta Sekretaris Daerah Tanah Datar Abdurrahman Hadi bersama para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
Usai pelaksanaan monitoring, rombongan Kemendagri bersama Bupati Eka Putra meninjau langsung lokasi pembangunan Hunian Tetap di Kecamatan Rambatan serta kawasan terdampak bencana di Kecamatan Batipuh Selatan guna melihat perkembangan pelaksanaan pembangunan yang didukung melalui TKD Tambahan. (*)
