Sumbardaily.com - Bupati Tanah Datar Eka Putra meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Transfer ke Daerah (TKD) mempercepat realisasi anggaran. Hingga saat ini, serapan TKD di Kabupaten Tanah Datar baru berada di kisaran 18 persen.
Eka Putra menyampaikan permintaan tersebut saat melantik sejumlah pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Pelantikan berlangsung di Gedung Indojolito, Senin (24/8/2026), dengan didampingi Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly.
Menurut Eka Putra, capaian serapan TKD tersebut masih jauh dari target yang diharapkan pemerintah daerah. Ia menyebut realisasi sebelumnya berada di kisaran 16 persen dan kini telah meningkat menjadi sekitar 18 persen.
Meski terjadi peningkatan, angka tersebut dinilai belum cukup. Karena itu, seluruh OPD yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan TKD diminta segera menjalankan program yang telah dianggarkan.
"Semua OPD yang memegang TKD ini agar segera merealisasikan karena masyarakat membutuhkan, dan jangan ragu-ragu untuk mengeksekusi," tegasnya.
Eka Putra mengatakan anggaran yang sudah tersedia harus segera diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan sesuai aturan. Ia meminta persoalan administrasi maupun kendala teknis tidak menjadi alasan terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
Jika terdapat persoalan dalam pelaksanaan, OPD diminta segera mencari jalan keluar. Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan pendampingan dari Kejaksaan apabila membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan.
Pendampingan tersebut dinilai dapat membantu jajaran pelaksana memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Dengan begitu, OPD memiliki keyakinan dalam mengambil langkah dan tidak menunda pelaksanaan program yang telah mendapatkan alokasi anggaran.
Dalam arahannya, Eka Putra secara khusus menyoroti OPD yang memiliki porsi TKD cukup besar. Beberapa di antaranya berasal dari sektor pertanian, pekerjaan umum, serta perumahan dan lingkungan hidup.
OPD dengan alokasi TKD besar tersebut diminta meningkatkan koordinasi internal dan memperkuat soliditas tim. Langkah itu diperlukan agar program yang sudah masuk dalam penganggaran dapat segera dilaksanakan.
"TKD-nya besar seperti Pertanian, PU dan Perkim LH itu segera direalisasikan sesuai ketentuan," ujarnya.
Bagi Eka Putra, percepatan realisasi anggaran tidak hanya berkaitan dengan capaian administrasi pemerintah daerah. Serapan anggaran juga berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan manfaat program yang ditujukan kepada masyarakat.
Karena itu, seluruh kepala OPD diminta bekerja lebih cepat dalam menjalankan program. Eka Putra menegaskan setiap langkah tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diketahui mengelola anggaran sekitar Rp1,26 triliun pada 2026. Dengan besarnya anggaran tersebut, Eka Putra berharap seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai target sampai akhir tahun.
Ia juga memberikan penekanan kepada kepala OPD agar tidak ragu dalam mengeksekusi program selama pelaksanaannya sesuai aturan. Percepatan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan serapan TKD sekaligus mempercepat pelaksanaan program pemerintah daerah.
"Saya kasih waktu cepat, kalau enggak silakan Kepala OPD mengundurkan diri kalau enggak sanggup untuk melaksanakan itu," tegas Bupati.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai penegasan kepada jajaran pemerintah daerah agar meningkatkan kinerja dalam mengelola anggaran. Kepala OPD juga diminta memperkuat koordinasi sehingga persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan bisa segera diselesaikan.
Selain persoalan serapan, percepatan realisasi TKD diharapkan membuat program yang telah dianggarkan tidak tertunda hingga mendekati akhir tahun. Pemerintah daerah menargetkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Pada kesempatan yang sama, terdapat empat pejabat yang dilantik sebagai pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
Keempat pejabat tersebut yakni Elno Pembri, SE, M.Si sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian Busnika Hamidi, ST, MT sebagai Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
Selanjutnya, Narti, S.STP dilantik sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah. Sementara Metri Noviatul, ST dipercaya sebagai Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
Pelantikan pejabat tersebut berlangsung bersamaan dengan penyampaian arahan Bupati Eka Putra mengenai percepatan realisasi anggaran. Jajaran OPD diharapkan segera menjalankan program sesuai alokasi yang tersedia agar serapan TKD meningkat dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan hingga akhir 2026. (*)
