Sumbardaily.com, Tanah Datar – Pemerintah terus mendorong kelanjutan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru, salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan menjadi urat nadi konektivitas ekonomi antara Sumatera Barat (Sumbar) dan Riau.
Setelah sesi pertama sepanjang 36 kilometer diresmikan dan mulai beroperasi pada masa Lebaran lalu, perhatian kini tertuju pada penentuan dan pembangunan lanjutan trase berikutnya.
Dalam konteks itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar, menegaskan kesiapan untuk mendukung penuh penyelesaian proyek strategis tersebut, termasuk jika jalur tol nantinya dialihkan melewati wilayah Tanah Datar.
Hal tersebut disampaikan Bupati Tanah Datar, Eka Putra, saat menjadi narasumber dalam program Sumbar Bicara di Padang TV, Jumat (7/11/2025) malam. Dalam diskusi yang dipandu moderator Nashrian Bahzein itu, Eka Putra menegaskan pentingnya keberlanjutan pembangunan tol yang akan mempercepat arus barang, jasa, dan wisatawan antarprovinsi di Sumatera.
“Waktu itu saya dipanggil Wakil Gubernur Sumbar, Pak Audy Joinaldy, untuk membahas kemungkinan trase tol dialihkan ke Tanah Datar. Saya langsung menyatakan siap, dan kami segera menyusun konsep untuk disampaikan ke pemerintah pusat,” ujar Eka Putra.
Tanah Datar Siap Jadi Alternatif Jalur
Meski dalam pemberitaan terakhir disebutkan rute tol kemungkinan akan kembali ke jalur lama menuju Bukittinggi, Eka Putra menegaskan bahwa Tanah Datar tetap siap dan mendukung penuh pembangunan tersebut, di mana pun trase akhirnya ditetapkan.
“Intinya, kami mendukung kelanjutan proyek ini. Mau ke Bukittinggi atau ke Tanah Datar, kami tetap siap agar pembangunan berjalan lancar,” ujarnya.
Eka Putra menambahkan, bila jalur tol dialihkan melewati Tanah Datar, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah pendukung, termasuk dukungan sosial dari tokoh adat, niniak mamak, dan masyarakat pemilik tanah ulayat.
Selain itu, Pemkab Tanah Datar juga telah menggelar sosialisasi di sejumlah titik strategis seperti Tambangan di Kecamatan X Koto, Sungai Tarab, hingga Tanjung Baru yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lima Puluh Kota.
“Begitu pemerintah menetapkan trase dan memulai pembangunan, kami siap bergerak. Begitu ada keputusan dari pusat, kami langsung jalan,” tambah Eka Putra.
Keunggulan Tanah Datar
Menurut Eka Putra, Tanah Datar memiliki keunggulan teknis dan sosial yang menjadikannya layak sebagai alternatif trase tol. Kontur tanah yang stabil, ketersediaan lahan perkebunan, serta dukungan masyarakat menjadi faktor penting yang dapat memperlancar pembangunan.
“Daerah kami bukan sekadar wilayah lintasan, tetapi kawasan pedalaman yang sangat membutuhkan konektivitas baru. Dengan adanya tol, akses ekonomi dan pariwisata akan terbuka luas,” ujarnya.
Dukungan besar juga datang dari para niniak mamak dan perantau Tanah Datar yang melihat proyek tol sebagai peluang mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. “Kami tahu dengan adanya tol, perekonomian akan meningkat, terutama kunjungan wisata dari Riau,” lanjutnya.
Kesiapan RTRW dan Koordinasi Pusat
Terkait koordinasi dengan pemerintah pusat, Eka Putra menegaskan bahwa Pemkab Tanah Datar telah menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan menjadi peraturan daerah sejak tahun lalu, sebagai bentuk kesiapan jika trase tol benar-benar melewati wilayahnya.
Ia menyebut, pihaknya masih berpegang pada hasil rapat tahun 2024 dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, yang kala itu membahas kemungkinan pemindahan trase ke Tanah Datar akibat kendala lahan dan topografi di wilayah Agam.
“Kami sudah buktikan kesiapan itu. RTRW kami sudah sah. Jadi kalau pusat memutuskan trase ke Tanah Datar, kami langsung siap jalan,” tegasnya.
Dukung Penuh Keputusan Pemerintah
Meski demikian, Eka Putra menegaskan bahwa apa pun keputusan pemerintah pusat dan provinsi, Tanah Datar akan tetap mendukung kelanjutan proyek Tol Padang–Pekanbaru.
“Insya Allah apa pun keputusan dari pemerintah provinsi dan pusat—baik melewati Tanah Datar maupun tidak—kami tetap mendukung, asalkan tol ini dibangun di Sumbar,” pungkasnya. (red)
