Sumbardaily.com - Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat mulai mematangkan berbagai persiapan menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia Tahun 2026.
Selain menyusun berbagai usulan strategis yang akan dibawa ke tingkat nasional, jajaran Kementerian Haji dan Umrah di Sumatera Barat juga memperkuat konsolidasi organisasi yang saat ini masih berada pada fase awal pembentukan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat, M. Rifki, di Aula Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kabupaten Agam, Senin (29/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Rapat koordinasi tidak hanya menjadi wadah menyatukan langkah antarjajaran Kementerian Haji dan Umrah di daerah, tetapi juga membahas berbagai kesiapan menjelang Rakernas Kementerian Haji dan Umrah yang dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 6 Juli 2026.
Dalam forum tersebut, seluruh peserta membahas materi yang akan dibawa pada Rakernas, termasuk penyusunan usulan program kerja dan kesiapan teknis agar Sumatera Barat dapat memberikan kontribusi optimal dalam forum nasional tersebut.
Menurut Rifki, Rakernas memiliki arti penting bagi kementerian yang baru terbentuk karena menjadi momentum menyelaraskan arah kebijakan nasional sekaligus menyusun langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah di Indonesia.
"Rakernas bukan hanya agenda rutin, tetapi menjadi momentum untuk menyatukan visi, menyampaikan berbagai usulan daerah, sekaligus memperkuat arah pembangunan organisasi Kementerian Haji dan Umrah ke depan," ujar Rifki.
Ia menegaskan, seluruh materi pembahasan dan program yang akan diusulkan harus dipersiapkan secara matang agar mampu memberikan manfaat nyata dalam pengembangan organisasi maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Selain membahas persiapan Rakernas, rapat koordinasi juga mengulas sejumlah rencana kerja yang akan dikembangkan setelah pelaksanaan Rakernas. Salah satu yang menjadi perhatian adalah peluang membangun kerja sama dengan berbagai instansi melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
Kerja sama lintas sektor tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan berbagai program Kementerian Haji dan Umrah di Sumatera Barat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkualitas.
Menurut Rifki, sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan merupakan salah satu strategi yang harus diperkuat sejak awal berdirinya organisasi. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai program pelayanan haji dan umrah diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.
Di sisi lain, rapat koordinasi juga dimanfaatkan sebagai forum memperkuat konsolidasi organisasi Kementerian Haji dan Umrah yang kini memasuki tahap awal pembentukan.
Rifki menilai keberhasilan organisasi baru tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan yang dibangun, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan tugas dan tanggung jawab di dalamnya.
Karena itu, penguatan kapasitas aparatur, penyamaan persepsi antarjajaran, serta pembangunan budaya kerja yang profesional menjadi fokus utama dalam proses pengembangan organisasi.
"Organisasi yang baru membutuhkan fondasi yang kuat. Karena itu kita ingin membangun tata kelola yang solid, didukung SDM yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pelayanan haji dan umrah yang terus berkembang," katanya.
Ia berharap seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah di tingkat kabupaten dan kota terus menjaga koordinasi, memperkuat komunikasi, serta mempertahankan semangat kolaborasi dalam membangun institusi yang baru berdiri tersebut.
Dengan kesiapan yang terus dimatangkan, Rifki optimistis Sumatera Barat mampu memberikan kontribusi terbaik dalam Rakernas Kementerian Haji dan Umrah Tahun 2026. Ia juga berharap hasil Rakernas nantinya semakin memperkuat upaya mewujudkan pelayanan haji dan umrah yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat kembali menegaskan komitmennya untuk membangun organisasi yang kokoh sejak awal pembentukannya. Konsolidasi internal, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan diharapkan menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan haji dan umrah yang semakin berkualitas bagi masyarakat Sumatera Barat. (*)
