Sumbardaily.com - Ancaman El Nino yang diperkirakan mulai terasa pada Juni hingga Juli 2026 menjadi perhatian serius pemerintah daerah di Sumatera Barat. Kondisi cuaca ekstrem tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap produksi pangan hingga memicu kenaikan inflasi di berbagai daerah.
Persoalan itu menjadi pembahasan utama dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat 2026 yang digelar di Aula Anggun Nan Tongga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Selasa (12/5/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dan dihadiri kepala daerah se-Sumatera Barat bersama berbagai lembaga terkait. Salah satu peserta yang hadir yakni Benni Warlis selaku Bupati Agam.
Dalam arahannya, Mahyeldi menegaskan pemerintah kabupaten dan kota harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak El Nino yang diprediksi terjadi dalam beberapa bulan ke depan.
Menurutnya, terdapat dua persoalan utama yang perlu diantisipasi sejak dini, yakni ancaman kebakaran hutan dan lahan serta kemungkinan terganggunya produksi pertanian akibat menurunnya ketersediaan air.
Mahyeldi meminta seluruh pemerintah daerah segera melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak El Nino. Selain itu, daerah juga diminta memperkuat langkah antisipatif agar sektor pertanian tetap berjalan optimal.
Berbagai upaya yang didorong meliputi pompanisasi, percepatan masa tanam, penyediaan bibit, hingga dukungan sarana pertanian lainnya untuk menjaga stabilitas produksi pangan di Sumatera Barat.
“Kalau diperkirakan Juni mulai terasa, berarti bulan Mei ini penanaman harus sudah dilakukan sehingga produksi tetap berjalan,” ujar Mahyeldi.
Langkah percepatan tanam dinilai penting untuk menjaga ketersediaan bahan pangan di tengah ancaman musim kering. Pemerintah daerah juga diingatkan agar tidak terlambat mengambil langkah mitigasi karena dampak El Nino dapat memengaruhi pasokan pangan dan memicu kenaikan harga di pasaran.
Kegiatan HLM TPID tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi daerah.
Kehadiran Benni Warlis dalam pertemuan itu disebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Agam untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah provinsi dan Bank Indonesia.
Kolaborasi tersebut difokuskan pada upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan potensi inflasi di tengah ancaman musim kering yang diperkirakan terjadi tahun ini. (*)
