Sumbardaily.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengklaim pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan hasil positif. Di tengah sorotan terhadap tingginya angka pengangguran, ekonomi Sumbar disebut tumbuh hingga 5,02 persen, naik dibanding capaian tahun 2025 yang berada di angka 3,47 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II sekaligus peluncuran aplikasi Kiat Sumbar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumbar, Selasa (12/5/2026).
“Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita meningkat dibandingkan triwulan IV tahun 2025. Tahun 2025 lalu, pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 3,47 persen, sekarang naik menjadi 5,02 persen,” kata Mahyeldi dikutip Rabu (13/5/2026).
Menurut Mahyeldi, peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumbar merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta dukungan dari dunia usaha di Sumbar. Ia pun mengapresiasi peran kepala daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Namun di sisi lain, Mahyeldi mengakui persoalan pengangguran masih menjadi tantangan serius yang kini ramai menjadi perhatian publik. Ia menyebut isu pengangguran lebih banyak disorot dibanding capaian pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sekarang Gubernur Sumbar disorot soal pengangguran, disebut nomor tiga tertinggi di Sumatera. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini tidak disebut-sebut lagi,” ujarnya.
Mahyeldi menilai kondisi tersebut perlu dijelaskan secara menyeluruh kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melihat kondisi ekonomi Sumbar. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang meningkat tetap menjadi capaian penting meskipun pengangguran masih harus dibenahi.
“Kita akui pengangguran masih menjadi tantangan. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini adalah prestasi luar biasa dan hasil kerja bersama. Kedepan kita akan siasati, bagaimana pertumbuhan positif ini dapat menekan angka pengangguran, itu nanti yang akan menjadi fokus kita,” katanya.
Selain menyoroti pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, Mahyeldi juga menegaskan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Ia mengatakan kestabilan inflasi akan berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, mengatakan inflasi Sumbar hingga April 2026 masih terkendali dan berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Menurut Ikram, kondisi tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. “Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” katanya.
Meski inflasi terkendali, BI mengingatkan adanya tantangan menjelang Idul Adha 2026. Tantangan itu mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa.
“Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap,” ujar Ikram.
Ia juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat akibat naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi tersebut dinilai positif, namun tetap perlu diantisipasi karena dapat memicu peningkatan konsumsi dan tekanan inflasi.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” katanya.
Selain itu, BI meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap risiko kenaikan harga pangan, distribusi energi, hingga ancaman imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah. (*)
