Sumbardaily.com – Kabupaten Kepulauan Mentawai disebut memiliki potensi wisata kelas dunia yang sangat besar dan harus dikelola secara maksimal serta terarah agar mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Potensi tersebut dinilai menjadi kekuatan utama Sumatera Barat (Sumbar) dalam menarik wisatawan mancanegara, khususnya pada sektor wisata bahari dan surfing.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat memimpin rapat pembahasan pengembangan strategis Kepulauan Mentawai di Istana Gubernuran, Selasa (12/5/2026).
“Mentawai punya potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dimaksimalkan secara terarah,” kata Mahyeldi dikutip Kamis (14/5/2026).
Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata di Mentawai perlu dilakukan secara serius, terintegrasi, dan berkelanjutan agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan investor, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat lokal.
Rapat tersebut diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, unsur TNI Angkatan Laut, Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang, Loka Perikanan Budidaya Laut (LPBL) Pekanbaru, hingga asosiasi pariwisata Mentawai.
Dalam rapat itu, pemerintah membahas berbagai isu strategis terkait pengembangan Mentawai, mulai dari investasi resort, pemanfaatan ruang laut, konservasi kawasan pesisir, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mahyeldi menyebut Mentawai memiliki sekitar 400 titik surfing yang diyakini menjadi salah satu kawasan selancar terbanyak di dunia. Potensi itu dinilai menjadi modal besar untuk memperkuat posisi Mentawai sebagai destinasi wisata unggulan internasional.
Selain wisata surfing, Mentawai juga memiliki kawasan mangrove yang luas dan berpotensi dikembangkan menjadi wisata edukasi sekaligus wisata bahari berbasis lingkungan.
“Hutan mangrove di sana juga luas, itu bisa dikembangkan menjadi peluang usaha masyarakat, sekaligus menjaga ekosistem pantai dan menjadi tempat pemijahan ikan,” ujarnya.
Namun di balik besarnya potensi wisata tersebut, Mahyeldi menyoroti pertumbuhan resort di Mentawai yang dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan dan penataan regulasi yang lebih ketat.
Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, jumlah resort di Mentawai saat ini mencapai sekitar 223 unit. Pemerintah daerah menilai pertumbuhan sektor wisata harus berjalan seiring dengan kepastian legalitas usaha dan perlindungan lingkungan.
“Terdapat peluang besar untuk meningkatkan PAD dari pemanfaatan ruang laut dan aktivitas wisata di sekitar resort,” katanya.
Karena itu, Mahyeldi meminta seluruh OPD terkait segera melakukan sinkronisasi data, validasi jumlah resort, hingga penertiban legalitas usaha wisata yang beroperasi di Mentawai.
Ia juga menekankan pentingnya memperjelas kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan izin pemanfaatan kawasan laut agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.
“Pemanfaatan wilayah laut harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap aturan zonasi wilayah pesisir,” tegasnya.
Selain penataan resort, Mahyeldi turut mendorong pengembangan kawasan konservasi laut sebagai destinasi wisata bahari yang tetap ramah lingkungan dan terkendali.
Aksesibilitas menuju Mentawai juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Mahyeldi mendukung usulan penambahan panjang landasan pacu Bandara Mentawai agar dapat melayani pesawat dengan kapasitas lebih besar.
Menurutnya, kemudahan akses transportasi akan berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Mentawai.
“Kalau akses semakin mudah, wisatawan mancanegara juga akan semakin banyak datang ke Mentawai,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan pengembangan pariwisata Mentawai tidak boleh hanya menguntungkan investor, tetapi juga harus membuka ruang ekonomi yang luas bagi masyarakat lokal.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong peningkatan pelatihan tenaga kerja bagi pemuda Mentawai agar dapat terserap dalam sektor pariwisata dan industri resort.
“Pariwisata Mentawai harus tetap mengedepankan budaya lokal sebagai daya tarik utama,” katanya.
Sebagai langkah percepatan pengembangan, Mahyeldi meminta pembentukan tim khusus lintas OPD untuk menangani pengembangan strategis Mentawai secara terpadu dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Mentawai.
Program tersebut meliputi pengelolaan kawasan konservasi terumbu karang, pengembangan kampung nelayan, program bioflok, hingga integrasi kawasan mangrove sebagai potensi wisata masa depan.
“Potensi kelautan Sumatera Barat sangat besar dan harus dikelola secara terintegrasi,” kata Syefdinon.
Di sisi lain, Ketua Asosiasi Resort Mentawai, Alberson Fidel Xastro, menyoroti maraknya investasi asing di Mentawai yang dinilai belum seluruhnya berjalan sesuai aturan.
Ia mengungkapkan hampir 90 persen resort di Mentawai merupakan penanaman modal asing (PMA), namun sebagian menggunakan nama lokal.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditertibkan sejak awal agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari, termasuk terkait eksploitasi lingkungan yang harus tetap sesuai aturan.
“Kami khawatir daerah tidak mendapat manfaat apa-apa kalau tata kelolanya tidak dipersiapkan dengan baik sejak sekarang,” ujarnya.
Karena itu, asosiasi meminta Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan audit lapangan serta penertiban terhadap resort yang melanggar aturan.
“Kami ingin pariwisata Mentawai maju, tapi maju yang bermartabat dan taat hukum,” tegasnya. (*)
