Sumbardaily.com – Pelantikan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat (Sumbar) akhirnya digelar setelah sempat tertunda. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah secara resmi melantik tujuh anggota KPID Sumbar periode 2026–2029 di Auditorium Istana Gubernuran, Senin (16/3/2026).
Prosesi pelantikan tersebut menandai dimulainya masa tugas komisioner baru KPID Sumbar yang akan menjalankan fungsi pengawasan dan penguatan ekosistem penyiaran di daerah.
Tujuh anggota KPID Sumbar yang dilantik adalah Nofal Wiska, Riki Chandra, Jimmi Syah Putra Ginting, Yusrin Tri Nanda, Jonnedi, Yogi Afriandi, dan Oldsan Bayu Pradipta.
Dalam sambutannya, Mahyeldi Ansharullah berharap para komisioner yang baru dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta mampu menyelaraskan tugas kelembagaan dengan nilai-nilai yang berkembang di Sumbar.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada komisioner KPID Sumbar periode sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
“Dan saya ucapkan terima kasih atas pengabdian kepada komisioner sebelumnya,” kata Mahyeldi.
Perubahan Dunia Penyiaran Semakin Cepat
Mahyeldi menilai dunia penyiaran saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Menurutnya, disrupsi digital telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat mengakses dan mengonsumsi informasi.
Dalam situasi tersebut, media penyiaran konvensional dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan identitas dan fungsi utamanya.
Ia menegaskan bahwa KPID Sumbar memiliki peran yang semakin strategis dalam menghadapi dinamika tersebut. Menurutnya, lembaga ini tidak hanya bertugas mengawasi isi siaran, tetapi juga berperan sebagai penjaga etika publik dalam dunia penyiaran.
“Tolong digaris bawahi bagi para saudara komisioner sekarang ini, tidak hanya sebagai pengawas isi siaran, tapi juga sebagai penjaga etika publik,” tegas Mahyeldi.
Diharapkan Jaga Kualitas Penyiaran
Selain itu, Mahyeldi juga menilai bahwa KPID memiliki tanggung jawab penting dalam melindungi kepentingan masyarakat, termasuk anak-anak dan perempuan, dari konten siaran yang tidak sesuai.
Ia menyebutkan bahwa lembaga tersebut juga berperan dalam mendorong terciptanya ekosistem penyiaran yang sehat di tengah derasnya arus informasi.
Menurut Mahyeldi, masyarakat membutuhkan tayangan yang memberikan manfaat serta mampu memberikan edukasi.
“Jadi sebagai penggerak di tengah derasnya informasi, masyarakat membutuhkan penyiaran yang mencerdaskan bukan yang menyesatkan. Ini yang perlu diawasi. Kemudian yang menyejukkan, bukan yang memecah belah,” ujarnya.
Sempat Tertunda karena Koordinasi Internal
Sebelumnya, pelantikan anggota KPID Sumbar ini sempat dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/3/2026). Namun kegiatan tersebut batal dilaksanakan karena adanya kesalahan koordinasi internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.
Pada saat itu, para calon anggota KPID Sumbar bahkan telah hadir di Auditorium Istana Gubernur bersama keluarga dan kolega.
Namun secara tiba-tiba pelantikan tersebut dibatalkan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada para pihak yang telah hadir.
Setelah penjadwalan ulang, pelantikan anggota KPID Sumbar periode 2026–2029 akhirnya resmi dilaksanakan oleh Mahyeldi Ansharullah pada Senin (16/3/2026) di lokasi yang sama. (*)
