Sumbardaily.com, Jawa Tengah – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kendali ekonomi nasional ke tangan rakyat. Dalam peresmian kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) yang digelar di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin (21/7/2025), Prabowo menyerukan langkah konkret melawan praktik-praktik ekonomi yang dianggap merugikan petani dan rakyat kecil.
Salah satu sorotan utama Prabowo adalah ketimpangan dalam rantai distribusi pangan, khususnya pada sektor penggilingan padi. Ia menyampaikan kekhawatiran atas ulah para pelaku usaha besar yang membeli gabah dari petani dengan harga murah, lalu mengemas ulang dan menjual kembali beras biasa dengan label premium yang melampaui harga eceran tertinggi.
“Penggilingan padi adalah sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika pelaku usaha di sektor ini tidak patuh pada aturan dan kepentingan nasional, maka negara harus hadir. Saya tidak segan-segan menyita penggilingan-penggilingan itu dan menyerahkannya kepada koperasi untuk dikelola rakyat,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan, praktik curang tersebut tidak hanya melukai petani, tetapi juga merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diterimanya, potensi kerugian akibat manipulasi distribusi pangan bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun. Dana sebesar itu, katanya, seharusnya dapat dialokasikan untuk mempercepat pembangunan sektor pendidikan.
“Tahun ini kita hanya bisa perbaiki 11 ribu sekolah dengan anggaran Rp 19 triliun. Bayangkan jika kita punya Rp 100 triliun setiap tahun. Kita bisa renovasi 100 ribu sekolah. Dengan total 330 ribu sekolah di Indonesia, seluruhnya bisa diperbaiki dalam waktu tiga setengah tahun,” papar Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo juga memperkenalkan istilah baru, yaitu “serakahnomics”, untuk mendeskripsikan sistem ekonomi yang terlalu mengedepankan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kepentingan publik.
“Banyak teori ekonomi: liberal, neoliberal, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando. Tapi ini berbeda. Saya menyebutnya ‘serakahnomics’. Sebuah sistem yang lahir dari keserakahan, bukan dari nilai kemanusiaan dan keadilan,” kata Prabowo.
Prabowo menyatakan bahwa praktik seperti ini harus dihentikan. Menurutnya, dengan dukungan teknologi mutakhir, termasuk kecerdasan buatan dan laboratorium pengujian mutu di berbagai daerah, penyimpangan distribusi pangan kini bisa terdeteksi lebih cepat. Namun, teknologi saja tidak cukup. Yang dibutuhkan, kata dia, adalah keberanian politik untuk menegakkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar keadilan ekonomi.
“Saya percaya seluruh unsur MPR, DPD, DPR akan mendukung saya. Seluruh kepala desa di Indonesia akan berdiri bersama saya. Mari kita bersatu untuk menegakkan keadilan dan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan kelompok. Yang ada di dada kita hanya satu: Merah Putih,” ujarnya. (red)
