Sumbardaily.com - Transformasi digital pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat dinilai tidak hanya bergantung pada pemanfaatan teknologi.
Hasil riset kolaboratif Universitas Negeri Padang (UNP) bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa kekuatan modal sosial, kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta pemerataan akses digital menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pascapandemi.
Temuan tersebut dipaparkan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Transformasi Digital dan Ketahanan Sosial Pasca Pandemi: Studi Komparatif Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia dan Asia Tenggara” yang digelar di Hotel UNP. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari riset kolaboratif yang dilaksanakan di Payakumbuh, Sumatera Barat.
Riset dipimpin Tim Peneliti Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) UNP yang terdiri atas Dr. Yasdinul Huda, S.Pd., M.T. sebagai Ketua Mitra UNP, bersama anggota tim Dr. Rino, S.Pd., M.Pd., MM., Dr. Zul Afdal, M.Pd., dan Dra. Armida S., M.Si.
Dalam pemaparannya, Dr. Yasdinul Huda menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak dapat dilepaskan dari kekuatan masyarakat dalam membangun kolaborasi.
"Transformasi digital tidak semata-mata persoalan teknologi, melainkan sangat ditentukan oleh kekuatan modal sosial dan kolaborasi masyarakat," ujarnya dilansir resmi Senin (27/7/2026).
Dr. Yasdinul yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pengabdian dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNP menjelaskan, proses digitalisasi harus dikembangkan secara inklusif melalui sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat.
Menurutnya, pemerataan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, pengembangan kelembagaan ekonomi lokal, serta pemberdayaan kelompok rentan merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi setelah pandemi.
"Pemerataan infrastruktur digital, penguatan literasi digital, pengembangan kelembagaan ekonomi lokal, serta pemberdayaan kelompok rentan menjadi langkah strategis dalam memperkokoh ketahanan sosial dan ekonomi pascapandemi," ungkapnya.
Dalam penelitian tersebut, tim peneliti melibatkan 90 pelaku UMKM dan 10 pengelola Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang berasal dari Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Agam. Dari riset itu diperoleh sejumlah temuan mengenai karakteristik pelaku usaha serta perilaku digital masyarakat.
Salah satu temuan yang menonjol adalah dominasi perempuan dalam aktivitas UMKM. Sebanyak 81,2 persen responden merupakan perempuan. Data tersebut memperlihatkan besarnya kontribusi kaum ibu dalam menggerakkan ekonomi digital keluarga di Sumatera Barat.
Selain itu, penelitian juga menunjukkan mayoritas pelaku usaha berada pada usia produktif. Sebanyak 73,8 persen responden berusia 25 hingga 44 tahun. Kelompok usia tersebut dinilai memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam menerima dan menerapkan teknologi baru dalam aktivitas usaha.
Kemampuan beradaptasi terhadap teknologi tersebut berdampak pada peningkatan performa bisnis. Penelitian mencatat penerapan teknologi mampu meningkatkan pendapatan usaha lebih dari 20 persen sekaligus memperluas jangkauan pemasaran hingga ke mancanegara.
Dari sisi sosial, riset juga menemukan bahwa nilai gotong royong masih menjadi modal utama masyarakat dalam menjaga ketahanan komunitas. Solidaritas memperoleh skor tinggi sebesar 4,31, sementara persepsi pelaku usaha terhadap efisiensi digital bahkan mencapai skor 4,68.
Meski demikian, penelitian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi pelaku UMKM dalam menjalankan transformasi digital.
"Berdasarkan penelitian, kesenjangan infrastruktur masih terlihat jelas, di mana wilayah perkotaan memiliki fasilitas lebih memadai dengan skor 3,95 dibanding pedesaan yang memperoleh skor 3,48. Keterbatasan perangkat juga menjadi kendala karena 52,5 persen responden hanya mengandalkan ponsel pintar, sehingga produktivitas masih lebih rendah dibanding pengguna laptop. Selain itu, pelatihan pemasaran digital berbahasa Inggris masih minim dengan skor 3,18 sehingga menghambat daya saing UMKM di pasar global," demikian keterangan tertulis yang diterima Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis, Minggu (26/7/2026).
Sementara itu, Fungsional Pengembangan Kewirausahaan Ahli Madya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Ir. Rina Morita, M.Si., menilai kemampuan UMKM dalam beradaptasi terhadap teknologi akan sangat menentukan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menyebutkan, Sumatera Barat saat ini memiliki 740.347 unit UMKM. Dari jumlah tersebut sekitar 99,73 persen merupakan usaha mikro, sehingga peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
"Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus menggerakkan berbagai program pemberdayaan, seperti penumbuhan wirausaha baru, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses pembiayaan, sertifikasi halal, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses pemasaran. Selain itu, hadir pula Klinik UMKM Minang Bangkit yang berfungsi sebagai pusat konsultasi bagi pelaku usaha terdampak bencana, khususnya dalam aspek pembiayaan, pemasaran, dan pemulihan produksi," terangnya.
FGD tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Sumatera Barat. Sebanyak 30 pelaku UMKM Kabupaten Lima Puluh Kota hadir sebagai representasi kawasan sub-urban, kemudian 30 pelaku UMKM Kota Payakumbuh mewakili wilayah urban, serta 30 pelaku UMKM Kabupaten Agam yang merepresentasikan kawasan rural. Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh 10 pengelola BUMNag.
Selama kegiatan berlangsung, peserta tidak hanya menerima paparan hasil penelitian, tetapi juga mengikuti diskusi yang membahas berbagai pengalaman dan tantangan transformasi digital sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Riset kolaboratif ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Kontribusinya mencakup SDG 8 melalui penguatan produktivitas dan daya saing UMKM, SDG 9 melalui percepatan transformasi digital dan inovasi pelaku usaha, SDG 10 dengan mendorong pemerataan akses digital serta pemberdayaan kelompok rentan, dan SDG 17 melalui penguatan kemitraan antarlembaga. (*)
