Sumbardaily.com - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengawal pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, guna memastikan proses pemulihan pascabencana berlangsung lebih cepat dan menyeluruh.
Pengawasan tersebut dilakukan agar anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat benar-benar diwujudkan dalam pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.
Pengawalan Satgas PRR tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Prioritas yang menjadi perhatian meliputi pembangunan infrastruktur, penyediaan hunian tetap (Huntap), rehabilitasi lahan pertanian, hingga pemulihan berbagai layanan dasar yang terdampak bencana.
Monitoring dilakukan oleh Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR melalui rapat koordinasi bersama Bupati Solok beserta jajaran perangkat daerah. Setelah itu, tim melanjutkan kegiatan dengan meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak bencana untuk melihat perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Satgas PRR memastikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 dapat segera dikonversi menjadi pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kabupaten Solok diketahui telah menerima tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 secara penuh dengan nilai mencapai Rp144,67 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp2 miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan kepada Kabupaten Aceh Tengah.
Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penggunaan anggaran telah mencapai 17,35 persen atau sekitar Rp25,09 miliar. Penyerapan terbesar masih berada pada sektor ekonomi. Sementara itu, pelaksanaan anggaran pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih dalam proses setelah penyesuaian anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan rampung pada akhir Juni.
Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai proyek prioritas sehingga realisasi TKD dapat meningkat secara signifikan pada triwulan berjalan. Sejumlah program yang menjadi sasaran utama meliputi pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, hunian tetap, serta berbagai fasilitas pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana.
Selain memantau pemanfaatan anggaran, Satgas PRR juga mencermati sejumlah pekerjaan yang masih membutuhkan percepatan penyelesaian.
Pada sektor perumahan, lokasi pembangunan sebanyak 180 unit Huntap telah ditetapkan sesuai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk). Lahan yang akan digunakan juga telah siap dan memperoleh persetujuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga proses pembangunan diharapkan dapat segera dimulai.
Di bidang pertanian, Pemerintah Kabupaten Solok melaporkan terdapat 80 hektare sawah yang mengalami kerusakan berat akibat bencana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 hektare telah berhasil dibersihkan dari material sedimen. Sementara itu, 64 hektare lainnya diusulkan agar status kerusakannya dapat disesuaikan sehingga memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan rehabilitasi sawah dari Kementerian Pertanian.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor pertanian sekaligus mengembalikan produktivitas lahan dan mata pencaharian masyarakat yang terdampak.
Hasil peninjauan lapangan juga menunjukkan masih adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan normalisasi Sungai Saniang Baka sepanjang sekitar 20 kilometer dan Sungai Batang Muaro Bungai sepanjang sekitar 15 kilometer. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir maupun sedimentasi yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.
Di samping itu, rehabilitasi pelayanan dasar juga terus berjalan. Program yang sedang dipercepat mencakup penanganan tujuh sistem penyediaan air minum (SPAM), rehabilitasi delapan sekolah terdampak, serta penyelesaian berbagai infrastruktur publik yang hingga kini masih mengalami kerusakan akibat bencana.
Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian terus dilakukan agar berbagai kebutuhan rehabilitasi dapat segera ditindaklanjuti.
"Satgas PRR memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum/BBWS V untuk percepatan normalisasi sungai dan penguatan tebing. Satgas PRR juga memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait percepatan penanganan lahan pertanian terdampak," tulis Tim Korwil Satgas PRR dalam laporannya dilansir resmi. (*)
