Sumbardaily.com – Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati kisaran Rp17.000 hingga Rp17.300 per dolar Amerika Serikat pada akhir April hingga awal Mei 2026 menjadi perhatian serius kalangan akademisi dan pelaku pasar.
Dalam periode yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turut mengalami koreksi cukup signifikan, diiringi aksi jual bersih investor asing dalam jumlah besar.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah Indonesia tengah menghadapi gejolak biasa atau justru sinyal awal krisis ekonomi.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas (Unand), Hefrizal Handra, menilai situasi yang terjadi saat ini belum dapat dikategorikan sebagai krisis.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan ujian serius terhadap ketahanan ekonomi nasional.
Menurut Hefrizal, tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan domestik tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang sedang berlangsung.
Penguatan dolar Amerika Serikat yang masih bertahan tinggi, ketidakpastian arah kebijakan suku bunga global, serta meningkatnya tensi geopolitik mendorong investor global untuk lebih berhati-hati dalam menempatkan modalnya.
Selain itu, lonjakan harga minyak dunia yang kembali menembus level USD100 per barel turut memberikan tekanan tambahan. Kondisi ini dinilai berdampak besar bagi Indonesia yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor energi.
“Tekanan global saat ini bersifat persisten, tidak lagi sementara. Ini yang membuat tekanan terhadap rupiah menjadi lebih panjang,” ujar Hefrizal Handra dikutip Selasa (5/5/2026).
Meski demikian, ia menekankan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia.
Berdasarkan pendekatan purchasing power parity (PPP), nilai tukar rupiah seharusnya berada di kisaran Rp15.000 per dolar AS.
Dengan posisi aktual yang berada di sekitar Rp17.200 per dolar AS, Hefrizal menilai rupiah saat ini mengalami pelemahan berlebih atau overshooting sekitar 14 hingga 15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah berada di bawah nilai wajarnya.
“Artinya, rupiah saat ini diperdagangkan di bawah nilai wajarnya, lebih dipengaruhi sentimen dan arus modal dibandingkan fundamental ekonomi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti faktor lain yang turut memperkuat tekanan, yakni kenaikan Credit Default Swap (CDS). Indikator ini mencerminkan meningkatnya persepsi risiko investor terhadap Indonesia.
Kenaikan CDS mendorong investor global untuk menarik dana dari aset berdenominasi rupiah, baik di pasar obligasi maupun saham, sehingga meningkatkan premi risiko Indonesia.
Jika dilihat dari perspektif historis, Hefrizal menilai kondisi saat ini memiliki kemiripan dengan beberapa periode sebelumnya, seperti saat taper tantrum pada 2013 dan krisis pandemi pada 2020. Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam pola tekanan yang terjadi.
Saat ini, pelemahan lebih dominan terjadi di pasar valuta asing. Sementara itu, IHSG masih relatif bertahan di kisaran 6.900 hingga 7.100 dengan koreksi yang terbatas.
“Pasar valas saat ini bereaksi lebih cepat terhadap risiko dibandingkan pasar saham. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran lebih banyak terkait stabilitas eksternal dan fiskal,” tambahnya.
Tekanan juga datang dari sisi fiskal. Lonjakan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di sisi lain, kebijakan efisiensi belanja serta penurunan transfer ke daerah memperkuat persepsi bahwa ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.
Kombinasi faktor global dan domestik tersebut mendorong pasar melakukan penyesuaian risiko atau risk repricing terhadap Indonesia, yang pada akhirnya tercermin dalam pelemahan rupiah dan tekanan di pasar keuangan.
Kendati demikian, Hefrizal menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih relatif terjaga dan sektor riil belum menunjukkan tanda-tanda kontraksi yang signifikan. Namun ia mengingatkan agar kondisi ini tidak diabaikan.
“Ini bukan krisis, tetapi jelas ujian yang serius. Jika tekanan global berlanjut tanpa respons kebijakan yang kuat dan kredibel, kondisi ini bisa berkembang menjadi krisis,” tegasnya.
Sebagai Wakil Rektor II Unand, Hefrizal juga menekankan pentingnya peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu menjaga kredibilitas fiskal di tengah tekanan global yang terus meningkat.
Lebih jauh, ia menilai penguatan struktur ekonomi nasional menjadi kunci utama agar Indonesia tidak terus menghadapi pola tekanan yang berulang di masa depan.
“Ketahanan ekonomi tidak cukup dibangun dari respons jangka pendek. Kita perlu memperkuat fondasi agar lebih tahan terhadap gejolak global,” pungkasnya. (*)
