Sumbardaily.com, Padang - Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menekankan perlunya upaya serius untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.
Hal ini terungkap dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024 Wali Kota Padang yang berlangsung selama empat hari dari tanggal 11 hingga 14 Maret 2025.
Pembahasan yang melibatkan delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini difokuskan pada upaya peningkatan perekonomian dan pembangunan di Kota Padang.
Pansus II yang diketuai Rachmad Wijaya beserta Miswar Jambak sebagai Wakil dan Arnedi Yarmen sebagai Sekretaris, telah melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja masing-masing OPD.
"Kami telah melakukan pembahasan intensif dengan delapan mitra kerja terkait yaitu Bapenda, BPKAD, Dinas Perdagangan, PSM, PDAM, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perikanan dan Pangan," kata Rachmad Wijaya, Rabu (19/3/2025).
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjadi sorotan utama dalam pembahasan tersebut.
Sebagai koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bapenda diminta untuk lebih proaktif dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
"Catatan penting untuk Bapenda adalah bagaimana memaksimalkan capaian PAD. Bapenda memiliki peran ganda sebagai koordinator TAPD, sehingga tanggung jawabnya sangat strategis," kata Rachmad.
Pansus II menilai bahwa inovasi dan langkah konkret menjadi kunci keberhasilan peningkatan PAD.
Digitalisasi sistem pendapatan daerah dianggap sebagai solusi yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
"Potensi pendapatan di Kota Padang sebenarnya cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu upaya yang perlu didorong adalah percepatan digitalisasi dalam sistem pemungutan dan pengelolaan PAD," tambahnya.
Dinas Perdagangan (Disdag) juga mendapat perhatian khusus dari Pansus II. Rachmad menyoroti rendahnya target pendapatan dari sembilan pasar yang dikelola Pemerintah Kota Padang yang hanya sebesar Rp6 miliar per tahun.
"Target Rp6 miliar pertahun ini terbilang sangat kecil untuk capaian PAD dari sembilan pasar di Kota Padang. Ini seperti jauh panggang dari api," ujar Rachmad dengan nada kecewa.
Sembilan pasar tersebut meliputi Pasar Raya, Pasar Tanah Kongsi, Pasar Bandar Buat, Pasar Gaung, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Nanggalo, Pasar Belimbing, Pasar Simpang Haru, dan Pasar Ulak Karang.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Pansus II mendorong Dinas Perdagangan untuk meningkatkan target PAD pada tahun 2025 dengan mengoptimalkan potensi yang ada.
"Kami menyarankan untuk menyewa jasa kajian akuntan publik guna menilai secara akurat berapa sebenarnya potensi yang bisa dimaksimalkan dalam pengelolaan sembilan pasar yang ada di Kota Padang," jelasnya.
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM) juga tidak luput dari sorotan Pansus II.
Rachmad Wijaya mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam mengelola PSM yang dinilai tidak menunjukkan peningkatan kinerja selama enam tahun terakhir.
"Kami mempertanyakan keseriusan Pemko dalam pengelolaan PSM. Ada tiga unit usaha yang dikelola yakni Trans Padang, Retribusi Pantai Air Manis, dan Parkir. Jika masih tidak maksimal, lebih baik dibubarkan saja daripada hanya menjadi beban dengan penyertaan modal terus-menerus," katanya.
Untuk Dinas Pertanian (Distan), Pansus II mendorong peningkatan program pemberdayaan petani milenial mengingat keterbatasan lahan pertanian di Kota Padang.
"Di Kota Padang bisa dibilang tidak ada lahan pertanian yang luas, jadi Dinas terkait perlu fokus pada pelatihan dan peningkatan kapasitas petani, terutama kalangan milenial," katanya.
Sementara itu, untuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) serta Dinas Perikanan dan Pangan, Pansus II mendorong percepatan digitalisasi dalam layanan publik.
"Intinya, kami mendorong pengembangan layanan digital untuk memudahkan masyarakat. Bagaimana masyarakat zaman sekarang dipermudah untuk bertransaksi secara cashless (tanpa uang tunai)," kata Rachmad.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang diminta untuk meningkatkan cakupan layanan kepada masyarakat.
"Kami meminta agar pada tahun 2025, cakupan layanan PDAM mencapai 60 persen, meningkat dari tahun 2024 yang baru mencapai 51 persen. Ini penting agar masyarakat mendapatkan fasilitas air bersih secara merata," katanya.
Masalah pengelolaan parkir di Kota Padang juga menjadi perhatian serius Pansus II. Menurut Rachmad, dari lebih dari 300 titik parkir yang dikelola Pemerintah Kota Padang, pendapatan yang dihasilkan hanya sebesar Rp1,8 miliar per tahun.
"Ada lebih dari 300 titik parkir yang dikelola Pemko namun hanya menghasilkan Rp1,8 miliar per tahun. Ke depan, kami akan mentargetkan pendapatan sebesar Rp6 miliar dari sektor ini," ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, Pansus II merekomendasikan penggunaan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menilai potensi PAD yang sebenarnya.
"Jika perlu, nanti kita dorong penganggarkan untuk menggunakan KJPP dalam menilai potensi PAD yang ada," tutup Rachmad Wijaya.
Pembahasan LKPJ 2024 ini, kata Rachmad, diharapkan dapat menjadi landasan untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Padang, khususnya dalam optimalisasi PAD di tahun-tahun mendatang. (red)
