Sumbardaily.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang resmi menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Utama DPRD Kota Padang, Senin (6/4/2026) siang.
Persetujuan tersebut menjadi titik penting bagi Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion itu turut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota (Wawako) Maigus Nasir, anggota DPRD, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berbagai pemangku kepentingan di Pemko Padang.
Dalam sambutannya, Wali Kota Padang, Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang telah membahas laporan tersebut secara komprehensif bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
"Masukan dan tanggapan multi dimensi yang telah diberikan oleh DPRD Kota Padang, terutama pimpinan dan anggota Pansus LKPJ Wali Kota Padang, akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan kinerja Pemerintah Kota Padang ke depan," katanya.
Persetujuan LKPJ ini tidak hanya dimaknai sebagai formalitas administratif, tetapi juga menjadi momentum refleksi bagi Pemko Padang.
Fadly Amran secara terbuka mengakui bahwa pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sepanjang tahun 2025 belum berjalan secara optimal.
Menurutnya, berbagai catatan, kritik, dan saran dari DPRD akan menjadi pijakan penting dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan di Kota Padang ke depan.
Ia pun berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga guna memastikan program-program pemerintah berjalan lebih efektif.
“LKPJ ini bukan hanya sebagai laporan kinerja, tetapi juga sebagai alat evaluasi bagi kami untuk meningkatkan pelaksanaan program-program kerja. LKPJ ini juga akan menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan pada tahun anggaran berikutnya,” katanya.
Pemko Padang berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan kinerja, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan.
Selain itu, masukan dari DPRD akan dijadikan acuan strategis dalam menyusun kebijakan dan program pada tahun anggaran selanjutnya.
Langkah ini dinilai penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan.
Persetujuan DPRD terhadap LKPJ 2025 ini sekaligus menegaskan peran pengawasan legislatif dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah tetap berada pada koridor yang tepat.
Dengan evaluasi yang berkelanjutan, Pemko Padang diharapkan mampu menghadirkan kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. (*)
