Sumbardaily.com, Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang memaparkan sejumlah capaian kinerja sepanjang 2025 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui penyampaian Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
Dalam rapat paripurna tersebut, sejumlah indikator pembangunan mulai dari peningkatan kualitas manusia, pembangunan infrastruktur, hingga realisasi investasi dipaparkan sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintah daerah kepada legislatif dan publik.
Rapat Paripurna DPRD Kota Padang digelar di Gedung DPRD pada Senin (9/3/2026) dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion.
Dalam forum tersebut, Wakil Wali Kota Padang (Wawako), Maigus Nasir yang mewakili Pemko Padang menyampaikan laporan terkait pelaksanaan program pembangunan serta pemanfaatan anggaran daerah sepanjang tahun 2025.
Maigus Nasir menjelaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan berbagai program pembangunan yang didanai oleh keuangan daerah selama satu tahun anggaran.
"LKPJ ini adalah wujud dari komitmen Pemerintah Kota Padang untuk terus transparan dan bertanggung jawab terhadap setiap penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Setiap anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan," ujar Maigus Nasir dalam sambutannya.
Dalam pemaparannya di hadapan DPRD, Maigus menyoroti sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan perkembangan di berbagai sektor. Salah satu capaian yang menjadi perhatian adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang.
Berdasarkan data yang disampaikan, IPM Kota Padang mengalami peningkatan dari 84,38 pada 2024 menjadi 84,93 pada 2025. Angka tersebut menempatkan Kota Padang sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Capaian itu bahkan berada jauh di atas rata-rata IPM provinsi yang berada di angka 77,27 serta melampaui target nasional yang tercatat sebesar 75,90.
Selain indikator pembangunan manusia, Pemko Padang juga melaporkan perkembangan pada sektor kesehatan masyarakat. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah penurunan angka stunting di Kota Padang.
Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa angka stunting berhasil ditekan dari 24,2 persen pada 2023 menjadi 20,6 persen pada 2024.
Penurunan ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal.
Di sektor infrastruktur, Pemko Padang juga menyampaikan berbagai kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang 2025.
Program pembangunan tersebut mencakup pembangunan jalan sepanjang 11 kilometer, pemeliharaan jalan sepanjang 42,56 kilometer, pembangunan drainase sepanjang 2,59 kilometer, serta pemeliharaan drainase yang mencapai 90 kilometer.
Pemerintah kota menilai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta memperkuat pelayanan dasar di wilayah Kota Padang.
Dari sisi perekonomian daerah, Kota Padang juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen sepanjang 2025.
Pertumbuhan ini didorong oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin berkembang, terutama melalui sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Dalam laporan yang disampaikan kepada DPRD, disebutkan bahwa Kota Padang memiliki 48.274 pelaku usaha mikro serta 13.468 industri kecil dan menengah.
Kehadiran pelaku usaha tersebut disebut berkontribusi dalam mendorong aktivitas perdagangan baik di tingkat lokal maupun dalam hubungan perdagangan dengan daerah lain.
Selain itu, perkembangan investasi juga menjadi bagian penting dalam laporan kinerja Pemko Padang. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat mencapai Rp1,96 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai US$33,09 juta.
Sementara pada sektor keuangan daerah, target pendapatan Kota Padang pada 2025 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan sah lainnya ditetapkan sebesar Rp2,87 triliun.
Dari target tersebut, realisasi pendapatan daerah berhasil mencapai Rp2,85 triliun atau setara dengan 99,15 persen dari target yang telah ditetapkan.
Maigus Nasir menegaskan bahwa berbagai capaian yang dipaparkan dalam LKPJ tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat Kota Padang.
"Keberhasilan ini bukan hanya hasil kerja pemerintah saja, tetapi juga kontribusi seluruh masyarakat yang terus mendukung setiap program dan kebijakan Pemerintah Kota Padang. Kami akan terus berupaya agar Kota Padang semakin maju, sejahtera, dan menjadi contoh dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.
Selain memaparkan indikator pembangunan dan ekonomi, Pemko Padang juga melaporkan sejumlah prestasi yang diraih sepanjang 2025.
Berbagai penghargaan tersebut diperoleh dari pemerintah pusat, Pemprov Sumbar maupun lembaga lainnya.
Beberapa di antaranya adalah penghargaan tingkat ASEAN, Kota Terbaik di Indonesia dalam Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 2025, Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2025 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Program Kota Zakat-Wakaf dari Kementerian Agama, Kota Layak Anak (KLA), serta Innovative Government Award (IGA) 2025.
Melalui pemaparan LKPJ tersebut, DPRD Kota Padang diharapkan dapat menelaah seluruh capaian dan pelaksanaan program pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. (red)
