Sumbardaily.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang mendorong percepatan dukungan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan air bersih yang disebut berada dalam kondisi darurat.
Upaya tersebut dibahas Wali Kota Padang Fadly Amran saat bertemu Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sumatera Barat (BPBPK Sumbar), Maria Doeni Isa, di tengah kebutuhan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat terdampak bencana.
Audiensi yang berlangsung di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026) itu tidak hanya membahas pembangunan sarana air minum.
Pertemuan itu juga mencakup penanganan pasca bencana hidrometeorologi, pengelolaan sampah, serta strategi mengoptimalkan anggaran pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di Kota Padang dapat dipercepat.
Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah keberlanjutan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui kerja sama Pemko Padang dengan Universitas Andalas (Unand).
Fadly menyampaikan bahwa kerja sama itu telah menemukan titik terang dan diharapkan dapat berkembang menjadi solusi penyediaan air bersih yang menjangkau masyarakat secara langsung.
Pemerintah kota menginginkan cakupan SPAM tidak berhenti pada penyediaan fasilitas utama, melainkan diperluas hingga sambungan rumah.
Sasaran tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat di wilayah yang mengalami kekeringan, khususnya Kecamatan Pauh dan Kuranji.
“Kerjasama dengan Unand sudah menemukan titik terang. Kami berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan," ucapnya.
Menurut rencana yang disampaikan Maria, BPBPK Sumbar menargetkan penyelesaian detail engineering design (DED) SPAM Unand hingga sambungan rumah pada awal Januari 2027.
Setelah itu, proses lelang ditargetkan berlangsung pada Maret 2027, sedangkan pembangunan direncanakan dilaksanakan sepanjang 2027-2028.
Target tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut perencanaan teknis atas kebutuhan yang diusulkan Pemko Padang kepada pemerintah pusat.
Dengan demikian, tahapan perencanaan menjadi salah satu faktor penting sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.
Selain SPAM Unand, persoalan ketersediaan lahan untuk pembangunan SPAM Gunung Pangilun turut menjadi perhatian.
Pemko Padang menyampaikan bahwa proyek tersebut membutuhkan lahan sekitar 13 ribu meter persegi. Namun, lahan yang tersedia saat ini baru mencapai 8.175 meter persegi.
Kesenjangan luas lahan itu membuat diperlukan solusi teknis agar pembangunan tetap dapat direalisasikan. Pemko Padang berharap dukungan pemerintah pusat untuk proyek tersebut tetap diperjuangkan, terutama mengingat kebutuhan air bersih yang dinilai mendesak.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang," katanya.
Menanggapi usulan tersebut, BPBPK Sumbar akan melakukan pengujian kelayakan teknis terhadap lahan seluas 8.175 meter persegi.
Pemeriksaan itu ditujukan untuk mengoptimalkan rencana pembangunan yang didukung pagu indikatif sekitar Rp400 miliar.
Langkah pengujian teknis menjadi bagian dari upaya mencari kemungkinan pembangunan dengan kondisi lahan yang tersedia.
Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi pertimbangan dalam penanganan kebutuhan pembangunan SPAM Gunung Pangilun.
Agenda audiensi juga menyoroti pengelolaan sampah melalui percepatan pembangunan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Refuse Derived Fuel (RDF) di Kota Padang.
Fadly Amran meminta dukungan BPBPK Sumbar agar pembangunan fasilitas tersebut dapat segera dipercepat.
RDF dipandang sebagai pilihan strategis karena memungkinkan sampah diolah menjadi bahan bakar alternatif.
Kebutuhan itu dinilai relevan dengan keberadaan industri semen di Padang yang dapat memanfaatkan hasil pengolahan sampah tersebut.
Wali Kota Padang menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya, terutama di tingkat rumah tangga. Dengan pemilahan tersebut, sampah yang dibawa ke tempat pemrosesan akhir masih memiliki peluang untuk diolah dan dimanfaatkan.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif," katanya.
Sementara itu, Maria menyampaikan bahwa dukungan untuk pembangunan TPST/RDF akan dilanjutkan melalui review DED. Peninjauan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lahan yang telah ditetapkan.
Di luar agenda air bersih dan sampah, pertemuan Fadly Amran dengan BPBPK Sumbar turut membahas keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
Fokusnya mencakup pembangunan serta pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang.
Pemerintah kota mendorong optimalisasi dukungan anggaran pemerintah pusat agar proses pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat dapat berlangsung lebih cepat.
Kebutuhan penanganan kawasan terdampak banjir juga menjadi bagian dari pembahasan teknis dalam pertemuan tersebut.
Maria menjelaskan bahwa penyusunan DED untuk kawasan terdampak banjir akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi.
Perencanaan tersebut membutuhkan identifikasi kebutuhan secara menyeluruh sebelum tahapan lelang dilaksanakan.
“Untuk penanganan kawasan terdampak banjir, DED diarahkan pada infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat, mengingat pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September," katanya.
Batas waktu pembaruan R3P hingga 17 September menjadi salah satu perhatian dalam proses perencanaan.
Identifikasi kebutuhan sebelum lelang diarahkan untuk memastikan penanganan infrastruktur yang dibutuhkan tidak terlewat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi. (*)
