Sumbardaily.com – Persoalan banjir yang masih menjadi tantangan besar di Kota Padang terus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Untuk mempercepat penanganan di sejumlah titik rawan genangan, Pemko Padang memperkuat koordinasi dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat (Sumbar) guna menyelaraskan program penanganan drainase dan kawasan permukiman.
Langkah tersebut diwujudkan melalui audiensi dan rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor BPBPK Sumbar, Jalan Batang Arau Nomor 86, Padang, Jumat (29/5/2026). Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersama sejumlah pejabat terkait dari lingkungan Pemko Padang.
Dalam pertemuan itu, Maigus Nasir menegaskan bahwa banjir masih menjadi salah satu persoalan utama yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Meski berbagai upaya penanganan telah dilakukan secara berkelanjutan, sejumlah titik rawan genangan masih memerlukan langkah strategis yang lebih terintegrasi.
Maigus menyebutkan, beberapa kawasan yang saat ini menjadi prioritas penanganan banjir merupakan wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Selain itu, sejumlah kawasan padat penduduk dan pusat aktivitas pemerintahan juga masuk dalam daftar prioritas.
“Beberapa kawasan banjir yang memerlukan perhatian utama kita saat ini adalah wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025 lalu. Selain itu, kawasan padat penduduk seperti Jalan Gajah Mada Kelurahan Gunung Pangilun, kawasan pusat pemerintahan di Kelurahan Aie Pacah, serta kawasan Kelurahan Dadok Tunggul Hitam juga menjadi prioritas,” ujar Maigus Nasir.
Menurutnya, penanganan persoalan banjir membutuhkan dukungan lintas sektor dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Karena itu, koordinasi bersama BPBPK Sumbar menjadi langkah penting untuk menyelaraskan program pembangunan yang telah direncanakan.
Sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat penyelesaian masalah banjir, Pemko Padang telah memperoleh pengembalian Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp371 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp110 miliar dialokasikan khusus untuk mendukung perbaikan saluran drainase dan irigasi di berbagai wilayah Kota Padang.
Anggaran tersebut diharapkan dapat menjadi pengungkit dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir, terutama di kawasan-kawasan yang selama ini kerap mengalami genangan saat curah hujan tinggi.
“Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala BPBPK atas informasi dan sinergi yang dipaparkan dalam penanganan drainase lingkungan di Kota Padang. Kami berharap dukungan penuh ini juga mencakup penanganan banjir di kawasan Gajah Mada, By Pass, dan Koto Tangah. Dengan adanya sinkronisasi ini, dana TKD yang kami miliki dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa mengungkapkan bahwa pada tahun ini terdapat lima kawasan di Kota Padang yang masuk dalam rencana penanganan dan penataan oleh BPBPK Sumbar.
Kawasan tersebut berada di Kecamatan Nanggalo yang meliputi Kelurahan Gurun Laweh dan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Pauh yang mencakup Kelurahan Lambung Bukik dan Cupak Tangah, serta kawasan Kelurahan Rawang.
Maria menjelaskan bahwa BPBPK Sumbar memiliki kewenangan dalam penanganan drainase lingkungan, bukan drainase perkotaan. Kendati demikian, sistem yang dibangun tetap dirancang terintegrasi dengan jaringan drainase kota dan sungai sebagai outlet utama aliran air.
Menurut hasil survei awal yang dilakukan di lapangan, persoalan genangan yang terjadi di sejumlah kawasan umumnya disebabkan oleh belum tersedianya drainase lingkungan yang memadai. Selain itu, ditemukan pula saluran air yang terputus akibat tertutup bangunan maupun aktivitas masyarakat.
“Berdasarkan hasil survei awal kami di lapangan, genangan air yang selama ini terjadi sebagian besar dipicu oleh tidak adanya drainase lingkungan, atau adanya saluran yang terputus akibat tertutup bangunan dan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kami merancang sistem drainase baru yang berada di tengah badan jalan dengan kapasitas yang lebih besar serta kedalaman mencapai sekitar satu meter,” jelas Maria.
Untuk menjawab persoalan tersebut, BPBPK Sumbar merancang pembangunan drainase baru yang ditempatkan di tengah badan jalan. Sistem ini memiliki kapasitas lebih besar dan dirancang untuk meningkatkan kemampuan aliran air saat hujan deras.
Salah satu penerapan konsep tersebut akan dilakukan di kawasan Tabing Banda Gadang. Di wilayah itu, sistem drainase akan menggunakan teknologi box culvert yang ditempatkan di tengah jalan.
Konsep tersebut dipilih untuk mencegah saluran air tertutup bangunan atau dimanfaatkan untuk aktivitas lain yang dapat menghambat fungsi drainase. Selain itu, sistem tersebut dinilai lebih mudah dalam pemeliharaan dan mampu menjaga fungsi saluran tetap optimal dalam jangka panjang.
Untuk merealisasikan program penataan terpadu di lima kawasan tersebut, BPBPK Sumbar memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp440 miliar. Namun pelaksanaannya mensyaratkan status lahan yang telah clean and clear sehingga proses pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.
Lingkup pekerjaan yang direncanakan tidak hanya berfokus pada pembangunan saluran drainase. Program tersebut juga mencakup peningkatan jalan lingkungan, pembangunan pedestrian atau trotoar, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), pembangunan outlet drainase menuju sungai, hingga penyediaan taman bermain bagi masyarakat.
Maria menyebutkan, tahap perencanaan program ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2026. Sedangkan pelaksanaan konstruksi fisik akan dilakukan secara multiyears pada periode 2027 hingga 2028.
“Perencanaan kegiatan ini ditargetkan dimulai pada tahun 2026 ini, sedangkan untuk pelaksanaan fisik (konstruksi) direncanakan akan berlangsung multiyears pada tahun 2027 hingga 2028 mendatang,” pungkas Maria.
Kolaborasi antara Pemko Padang dan BPBPK Sumbar diharapkan mampu mempercepat penanganan persoalan banjir yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Dengan dukungan anggaran yang telah disiapkan serta perencanaan terpadu yang sedang disusun, upaya pengendalian banjir di Kota Padang diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang. (*)
