Sumbardaily.com, Padang - Penetapan zonasi rawan bencana menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Padang setelah serangkaian kejadian alam yang menimbulkan kerugian besar.
Dalam Rapat Bulanan Pemerintah Kota Padang, Senin (5/1/2026), Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa pembatasan ruang tinggal di wilayah berisiko tinggi tidak bisa lagi ditunda.
Upaya ini diarahkan untuk meminimalkan potensi korban jiwa sekaligus memberi kepastian bagi warga yang bermukim di kawasan rawan.
Menurut Fadly Amran, pemerintah kota akan memulai proses penetapan zonasi bencana sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut mencakup penataan ulang permukiman pada wilayah yang sudah dikategorikan sebagai zona merah.
“Kita tidak bisa biarkan lagi rumah-rumah yang saat ini sudah berada di zona rawan atau zona merah untuk tetap ditinggali. Namun Pemko Padang akan menyiapkan lokasi untuk merelokasi bagi warga,” ujarnya.
Ia menekankan, penataan kembali permukiman bukan sekadar pemindahan penduduk, melainkan bagian dari strategi rehabilitasi jangka panjang.
Proses tersebut, katanya, memerlukan koordinasi lintas sektor karena menyangkut infrastruktur, pemukiman, hingga pemulihan sosial.
“Seperti normalisasi sungai, kami sudah meminta BWS untuk mempercepat prosesnya. Kemudian untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap juga akan dipimpin oleh BNPB dan Kementerian PKP. Jadi melibatkan banyak pihak dan dukungan,” kata Fadly.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memastikan bantuan bagi warga terdampak tetap tersalurkan. Fadly menyebut, Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban banjir bandang sudah mulai diterima masyarakat.
Berdasarkan laporan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalaksa BPBD) Kota Padang, realisasi pencairan mencapai 80 persen. “Untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BNPB,” katanya.
Dana Tunggu Hunian
Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton mengatakan, progres tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menangani dampak banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang pada akhir 2025 lalu.
“Sampai hari ini sudah 80 persen korban yang menerima DTH,” ungkap Hendri Zulviton, Sabtu (3/1/2026) lalu.
Berdasarkan data dari BPBD Kota Padang, sebanyak 370 warga tercatat sebagai penerima DTH. Mereka merupakan korban banjir bandang yang rumahnya mengalami kerusakan berat hingga hanyut akibat bencana yang terjadi pada 28 November 2025 lalu.
Seluruh penerima DTH berasal dari sejumlah kecamatan yang terdampak paling parah oleh banjir. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Pauh, Nanggalo, Koto Tangah dan Kuranji. Di kawasan tersebut, banyak rumah warga dilaporkan tidak lagi dapat dihuni pasca bencana.
DTH diberikan sebagai bantuan sementara untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal korban bencana. Bantuan ini disalurkan untuk jangka waktu tiga bulan, yakni mulai Desember 2025 hingga Februari 2026. Setiap penerima mendapatkan dana sebesar Rp600 ribu per bulan selama periode tersebut.
Proses pencairan DTH dilakukan oleh Bank Mandiri yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Para penerima bantuan mengambil dana tersebut langsung di bank sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
BPBD Kota Padang menyatakan penyaluran DTH akan terus dipantau hingga seluruh korban bencana yang telah terdata menerima bantuan secara menyeluruh.
Pemerintah daerah menilai program DTH menjadi bagian penting dari penanganan darurat pascabencana sembari menunggu proses pemulihan dan penyediaan hunian yang lebih permanen.
Siaga Penuh
Sebelumnya, Fadly Amran telah menginstruksikan seluruh jajaran Pemko Padang untuk kembali bersiaga penuh. Menurutnya, kesiapsiagaan perlu diperkuat karena sebagian wilayah masih dalam tahap pemulihan.
“Data dari Pusat Kendali Operasi dan Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) menunjukan pertumbuhan awan hujan sangat tinggi. Hal ini menimbulkan potensi hujan deras sejak hari ini sampai beberapa hari ke depan di Kota Padang. Kita yang belum pulih 100 persen kembali harus siaga bersama,” katanya.
Ia menambahkan, hujan yang berlangsung sejak malam hingga siang hari mengakibatkan akses menuju kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh terputus.
Sejumlah warga telah dievakuasi oleh personel BPBD Kota Padang bersama relawan, sementara pemerintah menunggu laporan rinci terkait dampak dan kebutuhan lanjutan di lapangan.
“Akses terputus, beberapa warga sudah dievakuasi oleh BPBD Kota Padang dan relawan. Kami masih menunggu data lengkapnya, namun personil Pemko Padang sudah bersiaga dan melakukan evakuasi di lokasi,” katanya.
Bendera Putih
Terpisah, banjir bandang yang terus berulang membuat sebagian warga Kompleks Griya Permata II, Kelurahan Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, menyerah pada keadaan.
Di tengah curah hujan ekstrem yang melanda Sumatera Barat (Sumbar) dua bulan terakhir, mereka memilih mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah, sebuah simbol keputusasaan sekaligus pesan terbuka bahwa ancaman bencana sudah melewati batas kemampuan bertahan.
Dari data yang dihimpun, sedikitnya 12 rumah di kawasan itu dilaporkan hilang dan hanyut terseret luapan sungai. Arus deras yang dipicu hujan lebat membuat tanah di bantaran terkikis, sebelum akhirnya merobohkan satu per satu bangunan.
Video suasana tersebut pertama kali beredar di media sosial (medsos) melalui akun dengan nama pengguna @syfrhannisa, Minggu (4/1/2026), dan dengan cepat memantik perhatian publik.
Kondisi tersebut memunculkan keluhan warga yang merasa penanganan berjalan lambat. Mereka menilai setiap kali air surut, ancaman berikutnya sudah hadir kembali sebelum upaya mitigasi benar-benar terasa di lapangan.
Camat Nanggalo, Amrizal Rengganis, menyebut pihaknya telah mengirimkan surat resmi ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V guna meminta penanganan. "Kewenangan teknis terkait pengendalian sungai berada di BWS," katanya.
Selain itu, laporan lengkap dampak bencana beserta dokumentasi juga disampaikan kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, untuk mendapatkan dukungan percepatan penanganan.
"Pelaporan dilakukan berlapis agar setiap lembaga yang memiliki kewenangan dapat bergerak lebih terkoordinasi. Harapannya, langkah darurat bisa dipercepat, sementara program jangka menengah tetap berjalan," ujarnya.
Normalisasi Sungai
Dalam pertemuan beberapa waktu lalu, Wali Kota Padang, Fadly Amran dan Kepala BWS Sumatera V Padang, Naryo Widodo membahas kerusakan infrastruktur sungai dan persoalan air baku yang terdampak cukup besar pasca bencana.
Fadly menekankan pentingnya penanganan cepat, sistematis, dan lintas lembaga. Menurut dia, penundaan berpotensi memunculkan bencana susulan di titik rawan. BWS Sumatera V menyatakan siap mendukung percepatan.
"Kami telah menyiapkan peta prioritas penanganan, memastikan sumber daya diarahkan ke lokasi dengan tingkat kerawanan tertinggi," katanya.
Sejumlah titik prioritas yang dipetakan meliputi Batang Kuranji, Air Dingin, serta kawasan terdampak banjir bandang di Batu Busuak dan Nanggalo.
Fokus pekerjaan tidak hanya memperkuat badan sungai, tetapi juga memulihkan sumber air baku yang menopang layanan bagi masyarakat. Program akan berjalan melalui skema tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi.
Naryo mengungkapkan, target penanganan darurat diperkirakan rampung dalam tiga bulan. Program yang memiliki perencanaan teknis akan diusulkan untuk dipercepat, sementara kegiatan yang memerlukan kajian tambahan dimasukkan ke rencana tahun anggaran 2026.
"Arahan Pemerintah Pusat agar fase darurat diselesaikan dalam waktu tersebut, sembari memastikan tahapan berikutnya berjalan berkesinambungan," katanya.
Selain persoalan teknis konstruksi, keberhasilan program itu, kata Naryo, sangat bergantung pada dukungan Pemko Padang dan masyarakat.
Ketersediaan lahan di sepanjang bantaran sungai dinilai krusial agar pekerjaan tidak terhambat. Tanpa kejelasan status lahan, proses penanganan berisiko tersendat di tengah jalan.
"Dukungan warga dibutuhkan agar relokasi terbatas maupun normalisasi sungai dapat berjalan lancar. Tanpa itu, ancaman banjir bandang yang menghantui kawasan rawan berpotensi kembali memicu kerusakan lebih berat," tuturnya. (red)
