Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memastikan pembangunan kembali Jembatan Gantung Muaro Pasar Baru–Luhung di Kecamatan Bayang tetap menjadi prioritas daerah meski hingga kini realisasinya masih terkendala keterbatasan anggaran.
Infrastruktur penghubung yang telah ditutup sejak Maret 2023 itu kini berada dalam kondisi memprihatinkan dan dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.
Jembatan gantung sepanjang sekitar 180 meter dengan lebar 2,4 meter tersebut sebelumnya menjadi jalur utama masyarakat yang menghubungkan Muaro Pasar Baru menuju Kampung Luhung. Selain digunakan warga untuk aktivitas sehari-hari, akses itu juga menjadi lintasan penting bagi pelajar dan petani.
Namun hingga Rabu (13/5/2026), jembatan tersebut masih dipasangi portal dan belum dapat difungsikan kembali. Kondisi konstruksi yang terus mengalami kerusakan membuat pemerintah daerah mempertahankan penutupan demi menghindari risiko kecelakaan.
Pantauan di lokasi menunjukkan sebagian lantai jembatan sudah keropos dan mengalami kerusakan berat. Tidak hanya itu, struktur penyangga jembatan juga terlihat rapuh sehingga sangat berbahaya apabila tetap dilalui masyarakat. Kini jembatan yang dahulu menjadi akses vital warga hanya menyisakan rangka tua yang rawan roboh.
Kepala Dinas PU-PR Kabupaten Pesisir Selatan, Jaferi, mengatakan pemerintah daerah bersama Bupati dan Wakil Bupati terus mengupayakan dukungan pendanaan agar pembangunan jembatan dapat segera direalisasikan.
“Kami bersama Pak Bupati sudah menyampaikan proposal pembangunan Jembatan Gantung Luhung ke kementerian beberapa waktu lalu. Kita berharap ada dukungan anggaran dari pusat karena kemampuan APBD daerah saat ini memang sangat terbatas,” kata Jaferi dilansir resmi, Jumat (15/5/2026).
Menurut Jaferi, keterbatasan anggaran daerah saat ini dipengaruhi oleh fokus pemerintah dalam pemulihan infrastruktur pascabencana yang melanda Pesisir Selatan pada akhir 2025 lalu. Kondisi tersebut membuat sejumlah program pembangunan lain yang tidak berkaitan langsung dengan dampak bencana terpaksa ditunda sementara.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Gantung Luhung tetap menjadi perhatian pemerintah daerah karena keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat Kecamatan Bayang.
“Kita tetap mengawal pembangunan jembatan ini. Pemerintah daerah terus mencari peluang pendanaan, baik melalui APBD maupun bantuan dari pusat,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa keputusan menutup jembatan sejak 2023 dilakukan murni demi keselamatan warga. Berdasarkan hasil peninjauan teknis, kondisi konstruksi dinilai sudah tidak layak digunakan.
“Kita tidak ingin ada korban akibat memaksakan jembatan itu dilalui. Karena secara teknis memang sudah sangat membahayakan,” ucapnya lagi.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU-PR Pesisir Selatan, Fahresi Eka Siska, mengungkapkan bahwa kondisi kerusakan Jembatan Luhung sudah terlalu parah sehingga tidak memungkinkan dilakukan perbaikan bertahap.
“Panjang bentang jembatan itu sekitar 180 meter dengan lebar 2,4 meter. Jembatan ini tidak bisa dibangun separuh-separuh atau setengah-setengah. Karena kondisinya sudah keropos semua, maka harus diganti total,” jelas Eka.
Ia menyebutkan kebutuhan anggaran untuk pembangunan ulang jembatan diperkirakan mencapai sekitar Rp5 miliar. Nilai tersebut jauh lebih besar dibanding anggaran awal yang sempat disiapkan pemerintah daerah.
Menurut Eka, pada tahun 2025 pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk penanganan awal jembatan. Namun setelah dilakukan kajian teknis, dana tersebut dinilai tidak mencukupi karena kerusakan terjadi hampir di seluruh bagian konstruksi.
“Karena seluruh konstruksinya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka anggaran Rp1 miliar itu tentu tidak cukup. Harus dibangun baru secara keseluruhan,” katanya.
Pemerintah daerah juga sempat merencanakan kembali penganggaran pembangunan Jembatan Luhung pada tahun 2026. Akan tetapi, rencana tersebut kembali tertunda setelah Pesisir Selatan dilanda banjir besar sehingga pemerintah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk penanganan dampak bencana.
Selain faktor bencana, adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat turut memengaruhi kemampuan daerah dalam menjalankan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur.
“Anggaran yang dikembalikan ke daerah itu sudah ada peruntukannya untuk penanganan bencana alam, sehingga tidak bisa dialihkan. Sementara kerusakan Jembatan Luhung ini bukan akibat bencana,” ungkapnya.
Walaupun belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, Pemkab Pesisir Selatan tetap menargetkan pembangunan ulang Jembatan Gantung Luhung dapat dimulai pada tahun 2027 mendatang.
“Insya Allah mudah-mudahan tahun 2027 bisa kita anggarkan,” tuturnya.
Eka juga menjelaskan bahwa kondisi Jembatan Luhung berbeda dengan sejumlah jembatan lain di Pesisir Selatan yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Beberapa di antaranya yakni Jembatan Pelangai Gadang di Kecamatan Ranah Pesisir, Jembatan Koto Pulai di Kecamatan Lengayang, Jembatan Gantung Inunang di Kecamatan Batang Kapas, Jembatan Ngalau Gadang di Kecamatan Bayang Utara, serta Jembatan Sungai Tanuak Barung-Barung Balantai di Kecamatan Koto XI Tarusan.
Menurutnya, sejumlah jembatan tersebut menjadi satu-satunya akses utama masyarakat sehingga penanganannya dinilai lebih mendesak dibanding Jembatan Luhung yang masih memiliki jalur alternatif melalui jalan nasional.
“Seperti contoh misalnya Jembatan Pelangai Gadang, itu satu-satunya akses warga. Kalau memutar jaraknya sangat jauh. Jadi kondisinya berbeda dengan Jembatan Luhung yang masih punya jalur alternatif,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, masyarakat berharap pemerintah segera menemukan solusi pendanaan agar pembangunan jembatan bisa direalisasikan. Warga menilai keberadaan Jembatan Gantung Luhung sangat penting untuk memperlancar mobilitas sehari-hari, terutama bagi pelajar dan petani yang selama ini bergantung pada akses tersebut. (*)
