Sumbardaily.com - Komitmen Pemerintah Kabupaten Agam dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kembali memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat. Berbagai langkah strategis yang dijalankan secara berkesinambungan dinilai mampu menunjukkan keseriusan daerah dalam memulihkan kondisi masyarakat dan pemerintahan pasca terdampak bencana.
Pengakuan tersebut disampaikan Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, saat memimpin rapat analisa dan evaluasi progres indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan bagi daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Selasa (22/6/2026).
Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Sekretaris Satgas PRR Sumatera, Marsekal Muda Nurdin. Dalam forum itu dipaparkan perkembangan pelaksanaan pemulihan di sejumlah wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera, termasuk capaian yang telah diraih masing-masing daerah.
Berdasarkan hasil pemantauan Satgas PRR Sumatera, dari total 53 kabupaten dan kota yang menjadi fokus evaluasi, sebanyak 39 daerah telah berada pada kondisi normal. Sementara itu, tiga daerah tercatat mendekati kondisi normal, sedangkan beberapa daerah lainnya masih membutuhkan percepatan penanganan agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih optimal.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi, Satgas PRR Sumatera menggunakan 13 indikator utama yang mencakup berbagai sektor strategis. Penilaian dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, kondisi jalan dan jembatan, pemulihan ekonomi masyarakat, keberfungsian rumah ibadah, hingga ketersediaan layanan dasar.
Selain itu, indikator juga mencakup ketersediaan listrik, BBM, elpiji, layanan internet, normalisasi sungai, pemulihan lahan pertanian, sektor perikanan, penanganan korban dan pengungsi, distribusi bantuan, serta pembersihan material sisa bencana.
Meski indikator pemerintahan dan kemasyarakatan Kabupaten Agam saat ini masih berada pada kategori kuning, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya percepatan. Koordinasi dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan diperkuat guna memastikan seluruh sektor terdampak dapat pulih secara bertahap dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Agam juga terus memanfaatkan dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga target pemulihan dapat tercapai sesuai harapan.
Salah satu langkah yang mendapat perhatian khusus dari Posko Nasional adalah inisiatif Pemkab Agam dalam menyelenggarakan rapat koordinasi secara hybrid guna membahas rencana pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Rapat tersebut membahas rencana pembangunan huntap yang akan berlokasi di kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) dua perusahaan. Pendekatan hybrid yang digunakan dinilai mampu mempercepat koordinasi serta mempermudah keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.
Menurut Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, langkah yang dilakukan Pemkab Agam menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan.
“Kami mengapresiasi Kabupaten Agam yang telah menginisiasi rapat hybrid terkait rencana pembangunan huntap di kawasan eks HGU. Meskipun terlihat sederhana, langkah ini sangat efektif karena mampu menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk unsur dari KSP dan ATR/BPN, tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Ini merupakan praktik baik yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi persoalan serupa,” ujarnya.
Apresiasi dari Posko Nasional tersebut menjadi indikator bahwa langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Agam dinilai berada pada arah yang tepat. Sinergi lintas sektor, koordinasi yang intensif, serta kemampuan mencari solusi terhadap berbagai hambatan menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Ke depan, Pemkab Agam menegaskan akan terus mengakselerasi berbagai program pemulihan yang sedang berjalan. Fokus tersebut mencakup pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak, pemulihan infrastruktur, serta penguatan berbagai layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Melalui kerja sama seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Agam berharap seluruh indikator pemulihan dapat segera mencapai kondisi normal. Dengan demikian, roda pemerintahan, pembangunan daerah, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat terdampak bencana. (*)
