Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Agam memastikan pengendalian inflasi daerah tetap menjadi perhatian meski kondisi harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Pemerintah daerah bahkan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan pemantauan harga di lapangan agar potensi kenaikan harga komoditas dapat segera diantisipasi.
Komitmen tersebut disampaikan setelah Pemerintah Kabupaten Agam mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi perubahan regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kegiatan itu berlangsung secara virtual di Ruang Rapat Bupati Agam, Selasa (4/8/2026).
Rakor dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyungo, dan diikuti pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Agam diwakili Asisten III Sekretariat Daerah, Syatria, bersama jajaran OPD terkait.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan melalui berbagai langkah pengendalian. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat pelaksanaan operasi pasar, memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan, serta mengantisipasi praktik permainan harga yang berpotensi memicu kenaikan inflasi.
Selain membahas strategi pengendalian inflasi, rakor juga menyoroti percepatan validasi data penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Langkah itu dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional.
Usai mengikuti rakor, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, Syatria, menegaskan bahwa kondisi inflasi di daerahnya masih berada dalam kondisi yang stabil. Meski demikian, ia meminta seluruh perangkat daerah tidak mengurangi kewaspadaan terhadap perkembangan harga berbagai komoditas di pasaran.
"Alhamdulillah kondisi inflasi Kabupaten Agam saat ini masih stabil. Namun kita tidak boleh lengah. OPD terkait harus terus memantau perkembangan harga di lapangan, memperkuat koordinasi, dan bergerak cepat apabila terjadi kenaikan harga komoditas tertentu, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi daerah tetap terkendali," tegas Syatria.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Agam akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat maupun seluruh pemangku kepentingan dalam mengendalikan inflasi.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga akan terus mendorong penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan dukungan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Agam, Donfri Edward, menyampaikan bahwa perkembangan inflasi di Kabupaten Agam hingga saat ini masih berada dalam kondisi yang terkendali.
Ia menjelaskan, selama satu bulan terakhir Kabupaten Agam bahkan mengalami deflasi. Kondisi tersebut membuat harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat tetap relatif stabil sehingga belum terjadi gejolak harga yang signifikan.
Menurut Donfri, stabilnya harga tidak terlepas dari potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Agam. Ketersediaan hasil perikanan maupun pertanian mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menjadi lebih kecil.
"Agam sangat diuntungkan oleh kondisi alamnya. Kita memiliki laut, danau dan sungai sebagai penghasil ikan, serta lahan pertanian yang mampu menghasilkan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Hanya beberapa komoditas yang masih didatangkan dari luar daerah, diantaranya bawang putih dan gula," tutupnya.
Melalui penguatan koordinasi, pemantauan harga secara berkala, serta pemanfaatan potensi pangan lokal, Pemerintah Kabupaten Agam berharap stabilitas harga dapat terus terjaga. Langkah tersebut juga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberhasilan program-program strategis yang dijalankan pemerintah pusat. (*)
