Sumbardaily.com, Padang – Kota Padang terus berhadapan dengan persoalan banjir dan genangan yang hampir setiap tahun menghantui warga. Kondisi geografis yang berada di belakang garis pantai serta perkembangan kota yang kian pesat membuat sistem drainase lama tidak lagi memadai.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kini menyusun ulang masterplan drainase yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk meminimalisir dampak banjir maupun genangan air.
Masterplan drainase sejatinya pernah disusun sekitar lima belas tahun lalu. Namun, dokumen tersebut dinilai tidak lagi relevan karena hanya mengacu pada kondisi kota saat itu.
Sementara kini, wilayah perkotaan telah berkembang jauh hingga melewati jalur Bypass. Perubahan tata ruang dan fungsi lahan membuat pola aliran air juga ikut berubah sehingga sistem drainase lama sulit menjawab persoalan terkini.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, mengungkapkan, penyusunan ulang masterplan drainase ini sudah dimulai pada 2025. Prosesnya dikerjakan oleh tiga konsultan dengan target penyelesaian pada akhir tahun.
Menurutnya, dokumen baru ini tidak hanya sekadar evaluasi, tetapi juga merumuskan strategi komprehensif yang menyesuaikan dengan kondisi eksisting di lapangan.
“Masterplan lama sudah tidak relevan. Saat ini kita menyusun kembali agar sistem drainase Kota Padang dapat benar-benar mengurangi risiko banjir dan genangan,” ujar Tri Hadiyanto saat Penyusunan Masterplan Drainase Kota Padang, Kamis (28/8/2025).
Drainase vs Irigasi
Tri menyoroti adanya perubahan fungsi saluran irigasi menjadi drainase di berbagai titik. Fenomena ini, kata dia, menimbulkan permasalahan baru karena secara teknis, irigasi berfungsi mengalirkan air untuk kebutuhan pertanian, sementara drainase dirancang untuk mengeringkan dan mengendalikan aliran air berlebih.
“Pada masterplan baru, jaringan irigasi yang kini berubah fungsi akan diakomodasi sebagai drainase. Hal ini penting agar rencana yang disusun sesuai dengan kondisi lapangan,” jelas Tri, didampingi Novianti, Kepala Bidang Program dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Padang.
Selain itu, evaluasi juga akan mempertimbangkan langkah-langkah teknis lain seperti penambahan saluran, pelebaran drainase, pengerukan sedimen, hingga opsi penggunaan pompa dan sistem polder di kawasan tertentu.
“Kita tetap berpatokan pada kondisi drainase lama, tetapi akan ada penyesuaian yang dibutuhkan sesuai perkembangan kota saat ini,” tambah Tri.
Keterlibatan Banyak Pihak
Penyusunan masterplan drainase melibatkan lintas instansi, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kota. Dalam pertemuan awal yang digelar pekan ini, hadir perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, BPBPK/BPPW Sumatera Barat (Sumbar) dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, BPJN Sumbar dari Ditjen Bina Marga, serta sejumlah OPD di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kota Padang.
Selain itu, camat se-Kota Padang, kepala OPD, hingga kepala UPT di bawah naungan Dinas PUPR juga turut memberikan masukan.
Menurut Novianti, tahap awal saat ini adalah penyampaian laporan pendahuluan oleh konsultan. Semua pihak yang hadir diharapkan bisa memberi saran agar dokumen masterplan benar-benar komprehensif.
“Masukan dari peserta rapat sangat penting agar perencanaan yang disusun dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” jelasnya.
Tantangan Geografis
Secara geografis, Padang memang memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir. Letaknya yang berada di belakang garis pantai membuat kota ini rawan terdampak pasang surut maupun curah hujan ekstrem. Kondisi ini diperparah dengan sedimentasi saluran, alih fungsi lahan, dan kepadatan pemukiman.
Meski begitu, Novianti menegaskan bahwa komitmen pemerintah kota tetap kuat. “Kami bertekad untuk meminimalisir banjir dan genangan, meskipun kondisi alam memberi tantangan tersendiri,” katanya.
Harapan Jangka Panjang
Masterplan drainase terbaru ini diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Padang selama bertahun-tahun ke depan.
Dengan perencanaan yang matang, Pemko Padang ingin memastikan pembangunan kota tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan serta keselamatan masyarakat.
Proses penyusunan yang melibatkan banyak pihak diyakini dapat melahirkan rencana strategis yang lebih realistis dan dapat diterapkan. Jika rampung sesuai target akhir tahun, dokumen ini akan menjadi pedoman penting dalam penanganan banjir dan genangan, masalah klasik yang selama ini membayangi kehidupan warga Padang. (red)
